Pertumbuhan Konstruksi 2025 Jadi Sinyal Positif Permintaan Baja, Krakatau Steel Tangkap Peluang Bisnis

Jakarta, 4 Maret 2026 – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (“Perseroan” atau “KRAS”) memproyeksikan momentum pertumbuhan positif sektor konstruksi nasional pada 2025 akan menjadi katalis signifikan bagi peningkatan kinerja operasional dan finansial Perseroan. Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tabel Input-Output, nilai kebutuhan besi dan baja untuk konstruksi tahun ini diperkirakan mencapai Rp59 – Rp65 triliun, setara dengan sekitar 7 – 9 juta ton baja, yang membuka peluang besar bagi Krakatau Steel Group untuk meningkatkan pangsa pasar dan utilisasi kapasitas produksinya.

Direktur Utama PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan bahwa momentum ini selaras
dengan strategi transformasi “KS Reborn” yang berfokus pada penguatan bisnis
hilir dan optimalisasi kinerja. “Tren pertumbuhan konstruksi ini bukan hanya sinyal
pasar, tetapi fondasi riil bagi akselerasi perbaikan fundamental Perseroan.
Kami memposisikan diri sebagai penyedia baja utama yang siap mendukung
pembangunan nasional, sekaligus mengoptimalkan kapasitas produksi untuk
meningkatkan kinerja finansial dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang
saham,” lanjut Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesia
Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman ALFI (Asosiasi
Logistik dan Forwarder Indonesia atau Indonesian Logistics and Forwarders
Association/ILFA).

Dukungan Data dan Proyeksi Makro yang Solid

Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji dari Steel
& Mining Insight menguatkan analisis dengan data riil. PDB sektor
konstruksi 2025 diproyeksikan mencapai Rp1.311 – Rp1.312 triliun,
meningkat dari realisasi 2024 sebesar Rp1.262,8 triliun. Berdasarkan Tabel
Input-Output 2020, porsi nilai besi dan baja dasar dalam struktur biaya
konstruksi berkisar 4-5%. Dengan mempertahankan rasio ini, tercipta proyeksi
permintaan baja senilai Rp59 – Rp65 triliun dari sektor konstruksi saja.

“Angka ini memberikan kepastian dan visibilitas yang tinggi bagi produsen
baja domestik. Bagi Krakatau Steel, ini adalah peluang untuk meningkatkan
utilisasi pabrik secara signifikan dari level saat ini, yang pada gilirannya
akan mendorong perbaikan margin melalui efisiensi skala ekonomi,” jelas Widodo Setiadharmaji dari Steel & Mining
Insights.

Strategi Menangkap Peluang dan Dampak Jangka Panjang

Krakatau Steel Group menyiapkan strategi komprehensif untuk menangkap
peluang ini sebagai optimalisasi portofolio produk dimana fokus pada produk
baja hilir bernilai tambah tinggi yang banyak dibutuhkan proyek konstruksi dan
infrastruktur. Selain tiu ada sinergi grup dengan memanfaatkan jaringan
logistik, kepelabuhanan, dan kawasan industri dalam grup untuk menekan biaya
dan meningkatkan kecepatan layanan. Selain itu dukungan program pemerintah
untuk emperkuat peran dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan terus
mendorong permintaan jangka menengah-panjang.

Konsistensi pertumbuhan konstruksi dan keberlanjutan PSN memberikan
sinyal stabilitas permintaan (demand visibility) yang sangat
dihargai oleh pasar modal. Stabilitas ini menjadi dasar yang kuat bagi
perencanaan bisnis dan investasi Perseroan ke depan.

Dampak Positif bagi Pemegang Saham

Keberhasilan Krakatau Steel Group dalam merealisasikan peluang ini
diharapkan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan (revenue
growth) dari penjualan produk baja ke sektor konstruksi. Ada pula
Perbaikan Utilisasi Kapasitas yang berdampak pada efisiensi biaya dan
peningkatan profitabilitas. Selain itu penguatan sentimen investor karena
Perseroan dipandang sebagai perusahaan yang mampu memanfaatkan siklus positif
ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah.

“Kami yakin bahwa dengan eksekusi strategi yang tepat, momentum positif
sektor konstruksi ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja
operasional dan keuangan Perseroan, yang pada akhirnya bertujuan untuk
meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh pemegang saham,” tutup Dr. Akbar
Djohan.

Dengan proyeksi permintaan yang kuat dan strategi bisnis yang terarah,
Krakatau Steel Group optimis memasuki fase pertumbuhan yang lebih solid seiring
dengan pembangunan nasional. Dengan kondisi ini maka Asta Cita Presiden Prabowo
Subianto untuk peningkatan kesejahteraan bangsa dapat tercapai.

 

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Bittime Ramadan Referral Rewards, Berkah di Tengah Gejolak Volatilitas Pasar

Jakarta, 04 Maret 2026 – Bulan suci ramadan identik dengan semangat berbagi, mempererat silaturahmi, dan menebar kebaikan. Nilai-nilai tersebut dihadirkan Bittime pada kampanye Bittime Ramadan Referral Rewards, yang menawarkan total hadiah hingga Rp50 juta bagi para investor.

Mengusung semangat “Mulai Langkah Kebaikan di Bulan Suci bersama Bittime”, program ini dirancang guna mengajak masyarakat tidak hanya mencari peluang keuntungan, tetapi juga tumbuh bersama dalam ekosistem yang lebih edukatif dan bertanggung jawab.

Sebagai platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bittime berkomitmen menghadirkan program yang memberi manfaat bagi investor, sekaligus membangun keberlanjutan ekosistem aset digital Indonesia.

Presiden Direktur Bittime, Ronny Prasetya menjelaskan bahwa kondisi volatilitas pasar saat ini tetap dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan nilai aset, sekaligus mempererat silaturahmi. Melalui Bittime Ramadan Referral Rewards, pengguna dan kerabat yang diundang dapat memperoleh bonus melalui aktivitas referral yang berhasil, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara kolektif. 

“Skema ini sejalan dengan pesan kampanye yang kami gadang, “Ramadan Cuan, Silaturahmi Jalan”, dan menekankan bahwa momen kebersamaan dapat menjadi peluang untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik,” jelas pungkas Ronny.

Lebih lanjut, pengguna baru juga berkesempatan meraih total bonus hingga Rp65.000 dalam $USDT dengan melakukan transaksi spot pertama minimal Rp100.000 dan meningkatkan volume trading hingga Rp1.000.000. Program ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan modal terjangkau sambil belajar memahami dinamika pasar secara langsung. Dengan pendekatan bertahap, pengguna dapat membangun kebiasaan investasi yang lebih terukur dan rasional.

Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa aset kripto memiliki risiko tinggi, termasuk fluktuasi harga, potensi kehilangan modal, risiko likuiditas, teknologi, serta perubahan regulasi. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pengguna.

Oleh karena itu, Bittime mendorong seluruh investor untuk selalu melakukan riset mandiri dan berdiskusi dengan komunitas terpercaya sebelum mengambil keputusan. Dengan semangat berbagi dan bertumbuh bersama, ramadan tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum menghadirkan cuan yang lebih berkah di tengah tantangan ekonomi global.

Industri aset kripto mengandung risiko tinggi yang termasuk fluktuasi harga, kehilangan modal, risiko likuiditas, teknologi, dan regulasi yang menjadi tanggung jawab pribadi pengguna. Karena itu sangat penting untuk terus melakukan riset, dan diskusi dengan komunitas-komunitas terpercaya.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Telkom AI Center Bali Perkuat Literasi AI Pelaku Usaha melalui AI Clinic for Business “Mastering the Art of Prompting”

Telkom Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong penerapan kecerdasan buatan (AI) yang praktis dan berdampak bagi dunia usaha melalui penyelenggaraan AI Clinic for Business bertajuk “Mastering the Art of Prompting” pada Jumat (28/2). Kegiatan yang digelar secara luring di Telkom AI Center of Excellence Bali ini merupakan hasil kolaborasi dengan ADPList dan Buildclub AI. Acara tersebut menjadi wadah edukasi bagi pelaku bisnis, praktisi teknologi, dan talenta digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI melalui teknik prompting yang efektif dan terstruktur.

AI Bukan Ensiklopedia Ajaib, Kualitas Output Bergantung pada Instruksinya

Sesi pertama dibuka oleh I Gede Teguh Permana, Founder Doublehouse sekaligus Co-Founder RapiMedika. Teguh memperkenalkan framework YTTA (You, Task, Target, Action) sebagai kerangka dasar menyusun prompt yang efektif, mencakup elemen Persona, Goal, Context, Constraint, dan Example. Melalui demonstrasi langsung menggunakan studi kasus analisis prospek klinik di Padangsambian, Bali, ia memperlihatkan perbedaan hasil yang sangat signifikan antara lazy prompt dan smart prompt.

Berdasarkan praktik nyata yang diterapkannya, Teguh menegaskan tiga aspek penting yang perlu dipahami pelaku bisnis dalam mengadopsi AI, yakni memahami keterbatasan teknologi seperti risiko AI hallucination, bias algoritmik, dan vendor lock-in yang berpotensi merugikan dalam jangka panjang; memperhatikan regulasi sesuai sektor, termasuk kewajiban integrasi dengan SATUSEHAT, perlindungan data pasien berdasarkan UU PDP, serta menempatkan AI sebatas Clinical Decision Support System, bukan pengambil keputusan medis; serta menyiapkan langkah awal yang tepat dengan melatih staf menyusun prompt secara efektif, merapikan pencatatan data klinik, dan mempertimbangkan adopsi sistem AI seperti Arcanum untuk meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan.

Genius Needs a Brief, Jadikan AI Mitra Kerja yang Terkendali

Melengkapi perspektif bisnis, Dana Putra, Product Designer Farmacare, hadir dengan materi “Genius Needs a Brief: Making AI Your Controlled Engineering Partner”. Dana membedah cara kerja AI sebagai pengendali pola berkecepatan tinggi yang belajar dari contoh dan memprediksi apa yang paling sesuai selanjutnya, bukan entitas yang “tahu” seperti manusia.

Dana memperkenalkan konsep Source of Truth (SoT), menyematkan referensi resmi seperti brand guidelines, API schema, price list, atau temuan riset ke dalam prompt agar AI berhenti menebak-nebak dan hasilnya dapat diaudit. Konsep ini ia terapkan dalam dua konteks nyata: design generation (menghasilkan desain konsisten dengan design system yang ada) dan app building (membangun fitur sesuai data model dan business rules).

Peserta juga diperkenalkan pada sticky-note trick sebagai mental model praktis menyusun prompt, mencakup lima elemen: Goal, User/Context, Steps/Method, Output Format dan Quality Checks. Dana menutup sesinya dengan memperkenalkan dua tools yang dapat langsung dipraktikkan: Prompt Cowboy untuk mengubah ide kasar menjadi prompt terstruktur, dan OpenAI Prompt Optimizer untuk menganalisis dan memperbaiki draft prompt secara otomatis.

Dari Teori ke Solusi Nyata untuk Optimasi Bisnis 

Keistimewaan utama acara ini terletak pada sesi klinik konsultasi yang dibuka setelah pemaparan materi. Para peserta, mulai dari pelaku usaha kecil, praktisi bisnis, hingga talenta digital, hadir membawa permasalahan konkret dari bisnis mereka dan mendapatkan arahan langsung dari narasumber.

Salah satu sesi konsultasi yang menarik yaitu masalah seorang perempuan pengusaha Skyrenttoys, jasa sewa mainan anak. Beliau menceritakan tantangannya dalam menggunakan ChatGPT untuk mendukung operasional bisnisnya. Ia kerap menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan seputar cara penggunaan mainan, mencari referensi jenis mainan baru untuk kelompok usia 3–5 tahun, hingga  rekomendasi pengembangan produk. Namun beliau selalu terganjal oleh jawaban AI yang terlalu panjang dan memakan waktu untuk dibaca di tengah kesibukan mengelola usaha. Setelah dianalisa dan dipahami, narasumber kemudian memberikan solusi melalui teknik prompting yang tepat yang dibantu dengan Prompt Cowboy dan OpenAI Prompt Optimizer. Selain itu, beliau juga diajari untuk dapat menambahkan instruksi spesifik seperti format output, batasan jumlah poin, atau panjang pendek ke dalam prompt sehingga AI akan menghasilkan respons yang lebih ringkas, menarik dan langsung menjawab kebutuhan.

Pertanyaannya sederhana namun mewakili banyak pengguna AI awam: bagaimana cara mendapatkan output AI yang lebih ringkas dan langsung ke intinya? Narasumber langsung memberikan solusi praktis: masalah tersebut bukan terletak pada AI-nya, melainkan pada cara prompt disusun. Dengan menambahkan instruksi output yang spesifik ke dalam prompt, seperti jumlah poin maksimal, format jawaban (bullet atau paragraf), atau batas panjang respons, AI akan menghasilkan jawaban yang padat, ringkas, dan langsung menjawab kebutuhan tanpa perlu membaca paragraf panjang yang tidak relevan.

Momen ini mempertegas esensi dari format klinik yang dipilih: bahwa pemahaman tentang prompting bukan hanya tentang teori, tetapi tentang kemampuan menerjemahkan kebutuhan bisnis yang nyata ke dalam instruksi AI yang tepat sasaran.

Perkuat Ekosistem  Bisnis memulai AI  Praktis yang  Berdampak

Sesi diskusi berlangsung sangat hidup dengan peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan mendapatkan arahan langsung dari para narasumber. Indria Trisni Puspita, Business & Community Lead Telkom AI Connect Bali, menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya konsisten Telkom AI Center dalam membangun kapabilitas AI yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Kami ingin mendorong pemanfaatan AI yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga memiliki nilai nyata bagi operasional bisnis. Prompting adalah keterampilan strategis, dan siapapun bisa menguasainya dengan pendekatan yang tepat.”

Senada dengan hal tersebut, Mizan Lazuardi, Program Lead Telkom AI Connect, menambahkan bahwa penguatan literasi AI di kalangan pelaku usaha menjadi kunci agar transformasi digital tidak berhenti pada wacana.

“AI akan memberikan dampak optimal ketika dipahami sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang terstruktur. Melalui forum seperti AI Clinic, kami ingin memastikan pelaku bisnis memiliki pemahaman yang benar sekaligus keterampilan praktis untuk mengintegrasikan AI secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Mizan.

Kolaborasi antara Telkom AI Center Bali, ADPList, dan Buildclub AI dalam acara ini membuktikan bahwa ekosistem AI di Indonesia terus tumbuh dan semakin solid. Melalui penyelenggaraan AI Clinic for Business ini, Telkom AI Center Bali berharap dapat terus menjadi katalisator lahirnya pelaku bisnis yang melek AI – yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berdampak luas bagi kemajuan ekonomi bangsa.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Difference Between Business Visa and Work Permit in Indonesia

Difference Between Business Visa and Work Permit in Indonesia
Indonesia remains one of the most attractive destinations for foreign investors, professionals, and international business travelers. However, one of the most common compliance issues faced by foreign nationals and companies is misunderstanding the difference between a Business Visa Indonesia and a Work Permit Indonesia.
This misunderstanding often leads to serious immigration violations, administrative fines, blacklisting, and even deportation. Knowing the legal distinction between a Business Visa and an Indonesia Work Visa is essential for anyone planning to work legally in Indonesia.
This article explains the key differences clearly and practically to help foreign nationals and employers stay compliant with Indonesian immigration regulations.

Understanding a Business Visa in Indonesia
A Business Visa Indonesia is designed for foreign nationals who intend to conduct non-employment business activities. It is suitable for short-term business visits but does not grant the right to work legally in Indonesia.
Activities Allowed Under a Business Visa Indonesia:
• Attending business meetings and discussions
• Conducting negotiations with partners or clients
• Performing market research
• Site visits and business observations
• Attending seminars, conferences, or exhibitions
Activities Not Allowed Under a Business Visa:
• Performing operational or technical work
• Managing daily company operations
• Receiving salary or remuneration from an Indonesian entity
• Acting as an employee or holding a working position
In short, a Business Visa does not allow foreigners to work in Indonesia, regardless of the duration of stay.

What Is a Work Permit in Indonesia?
A Work Permit Indonesia is mandatory for any foreign national who performs work, provides services, or generates economic value in Indonesia. This applies even to short-term or project-based assignments.
A work permit must be sponsored by an Indonesian legal entity and processed in accordance with immigration compliance requirements.
Work Permit Requirements for Foreigners in Indonesia:
• RPTKA Indonesia (Expatriate Placement Plan approval)
• Work Permit Notification
• DPKK payment Indonesia (Skill & Development Fund contribution)
• ITAS Indonesia (Limited Stay Permit for employment)
Only after completing all stages may a foreign national work legally in Indonesia.

Business Visa vs Work Permit Indonesia: Key Differences
Aspect Business Visa Indonesia Work Permit Indonesia
Purpose Business visits & meetings Employment & operational work
Can work legally in Indonesia ❌ No ✅ Yes
Salary from Indonesian entity ❌ Not allowed ✅ Allowed
Sponsorship Individual / Company Indonesian legal entity
Immigration risk if misused Fines, deportation, blacklist Fully compliant

Can You Work in Indonesia with a Business Visa?
This is one of the most frequently asked questions by foreign professionals.
The answer is no.
Foreign nationals cannot work legally in Indonesia using a Business Visa, even for short-term assignments. Any activity that involves operational responsibility, technical involvement, or value creation requires a valid Indonesia work permit.
Misusing a Business Visa for work purposes is one of the most common immigration violations in Indonesia.

Common Immigration Violations by Foreign Workers in Indonesia
Despite clear regulations, immigration violations still occur due to:
• Using a Business Visa Indonesia for operational or technical work
• Assuming short-term projects do not require a work permit
• Misinterpreting job titles versus actual job responsibilities
• Incorrect sponsor selection or visa type
Indonesian immigration authorities actively conduct inspections, particularly in business districts, industrial zones, and project sites.

Penalties for Working Without a Permit in Indonesia
Failure to comply with immigration compliance Indonesia regulations may result in:
• Administrative fines
• Immediate deportation
• Blacklisting from re-entering Indonesia
• Legal liability for both the foreign worker and sponsoring company
The penalty for working without a permit in Indonesia can be severe, even if the violation was unintentional.

Why Immigration Compliance in Indonesia Matters
Immigration compliance is not merely an administrative requirement—it is a legal obligation. Employers and foreign nationals must ensure the correct visa and work permit structure before commencing any business or employment activities.
Each case may differ depending on nationality, job scope, industry sector, and company structure. Proper assessment is crucial to avoid unnecessary legal and financial risks.
For companies and individuals seeking clarity on Work Permit Indonesia and Business Visa Indonesia, working with an experienced Indonesia work permit consultant such as PT Devisa Global Services can help ensure that all requirements are fulfilled in accordance with Indonesian regulations.

Conclusion
Understanding the difference between a Business Visa Indonesia and a Work Permit Indonesia is essential for anyone planning to work or conduct business activities in the country.
A Business Visa is intended strictly for non-working business activities, while a Work Permit is mandatory for any form of employment or operational involvement. Choosing the wrong visa can lead to serious immigration consequences.
Staying informed, compliant, and properly advised is the key to working legally and conducting business successfully in Indonesia.

 

Difference Between Business
Visa and Work Permit in Indonesia

Indonesia remains one of the most
attractive destinations for foreign investors, professionals, and international
business travelers. However, one of the most common compliance issues faced by
foreign nationals and companies is misunderstanding the difference between a Business
Visa Indonesia and a Work Permit Indonesia.

This misunderstanding often leads
to serious immigration violations, administrative fines, blacklisting, and even
deportation. Knowing the legal distinction between a Business Visa and an Indonesia
Work Visa is essential for anyone planning to work legally in Indonesia.

This article explains the key
differences clearly and practically to help foreign nationals and employers
stay compliant with Indonesian immigration regulations.

 

Understanding a Business Visa
in Indonesia

A Business Visa Indonesia
is designed for foreign nationals who intend to conduct non-employment
business activities. It is suitable for short-term business visits but does
not grant the right to work legally in Indonesia.

Activities Allowed Under a
Business Visa Indonesia:

Attending business meetings and
discussionsConducting negotiations with partners or
clientsPerforming market researchSite visits and business observationsAttending seminars, conferences, or
exhibitions

Activities Not Allowed Under a
Business Visa:

Performing operational or technical workManaging daily company operationsReceiving salary or remuneration from an
Indonesian entityActing as an employee or holding a working
position

In short, a Business Visa does not
allow foreigners to work in Indonesia, regardless of the duration of stay.

 

What Is a Work Permit in
Indonesia?

A Work Permit Indonesia is
mandatory for any foreign national who performs work, provides services, or
generates economic value in Indonesia. This applies even to short-term or
project-based assignments.

A work permit must be sponsored
by an Indonesian legal entity and processed in accordance with immigration
compliance requirements.

Work Permit Requirements for Foreigners
in Indonesia:

RPTKA Indonesia (Expatriate Placement Plan approval)Work Permit NotificationDPKK payment Indonesia (Skill & Development Fund
contribution)ITAS Indonesia (Limited Stay Permit for employment)

Only after completing all stages may
a foreign national work legally in Indonesia.

Can You Work in Indonesia with
a Business Visa?

This is one of the most
frequently asked questions by foreign professionals.

The answer is no.

Foreign nationals cannot work
legally in Indonesia using a Business Visa, even for short-term
assignments. Any activity that involves operational responsibility, technical
involvement, or value creation requires a valid Indonesia work permit.

Misusing a Business Visa for work
purposes is one of the most common immigration violations in Indonesia.

 

Common Immigration Violations
by Foreign Workers in Indonesia

Despite clear regulations,
immigration violations still occur due to:

Using a Business Visa Indonesia for
operational or technical workAssuming short-term projects do not
require a work permitMisinterpreting job titles versus actual
job responsibilitiesIncorrect sponsor selection or visa type

Indonesian immigration
authorities actively conduct inspections, particularly in business districts,
industrial zones, and project sites.

 

Penalties for Working Without
a Permit in Indonesia

Failure to comply with immigration
compliance Indonesia regulations may result in:

Administrative finesImmediate deportationBlacklisting from re-entering IndonesiaLegal liability for both the foreign
worker and sponsoring company

The penalty for working without a
permit in Indonesia can be severe, even if the violation was unintentional.

 

Why Immigration Compliance in
Indonesia Matters

Immigration compliance is not
merely an administrative requirement—it is a legal obligation. Employers and
foreign nationals must ensure the correct visa and work permit structure before
commencing any business or employment activities.

Each case may differ depending on
nationality, job scope, industry sector, and company structure. Proper
assessment is crucial to avoid unnecessary legal and financial risks.

For companies and individuals
seeking clarity on Work Permit Indonesia and Business Visa Indonesia,
working with an experienced Indonesia work permit consultant such as PT Devisa Global Services  can help ensure that all
requirements are fulfilled in accordance with Indonesian regulations.

 

Conclusion

Understanding the difference
between a Business Visa Indonesia and a Work Permit Indonesia is
essential for anyone planning to work or conduct business activities in the
country.

A Business Visa is intended
strictly for non-working business activities, while a Work Permit is mandatory
for any form of employment or operational involvement. Choosing the wrong visa
can lead to serious immigration consequences.

Staying informed, compliant, and
properly advised is the key to working legally and conducting business
successfully in Indonesia.

 

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Dedikasi Perwira Elnusa Petrofin, Hadirkan Energi Untuk Melangkah Penuh Harapan Pasca Bencana di Aceh

Menjelang hari raya Idulfitri 1447 H, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA), kembali mempersiapkan diri dalam untuk kembali bertugas dalam Satuan Tugas Ramadan–Idulfitri (SATGAS RAFI) 2026 PT Pertamina (Persero). Sebagai mitra distribusi energi dalam ekosistem Pertamina Group, Elnusa Petrofin siap mendukung Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan Avtur berjalan aman, tepat waktu, dan andal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis tinggi.

Aceh, 3 Maret 2026 – Menjelang hari raya Idulfitri 1447 H, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak
usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA), kembali mempersiapkan diri dalam untuk kembali
bertugas dalam Satuan Tugas Ramadan–Idulfitri (SATGAS RAFI) 2026 PT Pertamina
(Persero). Sebagai mitra distribusi energi dalam ekosistem Pertamina Group,
Elnusa Petrofin siap mendukung Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM
dan Avtur berjalan aman, tepat waktu, dan andal di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk daerah dengan tantangan geografis tinggi.

Momentum
Satgas Ramadan–Idulfitri tidak hanya tentang kesiapan armada dan sistem
distribusi, tetapi juga tentang dedikasi
para Awak Mobil Tangki (AMT) sebagai pejuang
energi yang tetap bertugas
ketika sebagian masyarakat merayakan kebersamaan bersama
keluarga. Di balik operasional
yang terintegrasi dan terkendali, terdapat kisah-kisah ketangguhan yang
mencerminkan makna energi sebagai penggerak harapan.

Salah
satunya adalah kisah Bapak Mulhadi, AMT Elnusa Petrofin yang bertugas di Fuel
Terminal Lhokseumawe, pada akhir tahun lalu Mulhadi sempat terjebak longsor di
wilayah dataran tinggi Tanah
Gayo, Aceh, saat menjalankan tugas
distribusi BBM. Dalam
kondisi akses jalan terputus
dan komunikasi lumpuh akibat bencana, ia bersama rekannya harus bertahan selama
tiga hari sebelum akhirnya berjalan kaki puluhan kilometer menuju titik aman.

Bagi
Mulhadi, pengalaman tersebut justru memperkuat kesadaran bahwa komitmen untuk
menjaga ketersiadaan energi merupakan tugas mulia tanpa kompromi. Dalam situasi
sulit sekalipun, energi harus tetap hadir di tengah masyarakat. Saat bencana
maupun saat momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri, BBM sangat dibutuhkan
untuk masyarakat, kendaraan logistik, hingga keadaan darurat. Itu menjadi
energi kami terus melangkah dengan penuh harapan.

Kini, menjelang Satgas Ramadan–Idulfitri 2026,
Mulhadi masih rutin
melintasi area terdampak bencana tersebut. Ia menjadi
saksi langsung proses pemulihan infrastruktur dan aktivitas masyarakat yang
perlahan kembali bangkit. Perjalanannya ke supply point dimulai dari Fuel
Terminal (FT) Lhokseumawe, melintasi Aceh Tengah, hingga Bener Meriah—rute yang
sebelumnya terdampak longsor
dan sempat terisolasi. Ia melihat sendiri
bagaimana masyarakat mulai
bangkit kembali. Energi yang kami salurkan menjadi harapan dan semangat untuk
pemulihan masyarakat.

Direktur
Operasi & Marketing PT Elnusa Petrofin, Ferdiansyah, menegaskan bahwa dalam
pelaksanaan Satgas Ramadan–Idulfitri 2026, perusahaan mengedepankan prinsip
HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) sebagai
prioritas utama, sejalan
dengan arahan PT Pertamina (Persero).

“Distribusi
energi pada saat momentum Ramadan–Idulfitri adalah misi pelayanan nasional.
Kami memastikan seluruh AMT, armada mobil tangki, dan sistem monitoring seperti
Road Traffic Control (RTC) beroperasi dalam kondisi optimal. Pengalaman di
berbagai kondisi darurat, termasuk bencana alam, menjadi pembelajaran berharga
dalam memperkuat mitigasi risiko dan kesiapan operasional kami,” jelas
Ferdiansyah.

Dalam
persiapan SATGAS, Elnusa Petrofin mengerahkan ribuan AMT dan ribuan unit mobil
tangki yang terintegrasi dengan sistem pengawasan digital berbasis GPS dan
CCTV. Monitoring dilakukan secara real-time melalui RTC untuk mengantisipasi
kepadatan arus mudik, potensi cuaca ekstrem, maupun gangguan distribusi di
titik-titik krusial. Rest area khusus AMT serta pengaturan jam kerja juga
diterapkan guna memastikan kebugaran dan keselamatan pengemudi selama periode
operasional intensif.

Dedikasi
para AMT tetap berkomitmen menjalankan tugasnya menyalurkan energi bahkan di
hari yang fitri, dari kota besar hingga wilayah terpencil. Perjuangan tersebut
menjadi bagian tak terpisahkan dari keandalan operasional Pertamina dalam
menjaga ketahanan energi nasional. Ferdiansyah juga menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam SATGAS RAFI merupakan wujud komitmen jangka
panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Energi
adalah fondasi mobilitas dan aktivitas masyarakat, terutama di momen Ramadan
dan Idulfitri ketika kebutuhan meningkat signifikan. Di balik setiap liter BBM
yang tersalurkan, terdapat semangat pengabdian para pejuang energi di lapangan.
Kami memastikan mereka didukung sistem, perlindungan, dan koordinasi optimal
agar dapat menjalankan tugas dengan aman dan nyaman,” ujar Ferdiansyah.

Ia
menambahkan bahwa kisah Mulhadi dan rekan-rekannya menjadi representasi
perusahaan dalam menghadirkan Energi
untuk Melangkah Penuh Harapan, energi yang tidak hanya menggerakkan
kendaraan, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan dan kebersamaan
masyarakat Indonesia.

Elnusa
Petrofin senantiasas berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya nya
sebagai garda depan distribusi energi
nasional, memastikan masyarakat dapat menjalani ibadah dan merayakan Idulfitri dengan
tenang, didukung pasokan energi yang aman dan andal.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Suplai Beton WSBP untuk Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi Paket 3 Mendekati Rampung, Jelang Mudik Lebaran 2026

Jakarta, Maret 2026 – PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) terus memastikan kelancaran suplai material untuk Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 yang dikerjakan oleh PP-WASKITA-WIKA KSO. Sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional yang menghubungkan wilayah Jawa Timur.

Pada proyek ini, WSBP menyuplai sejumlah produk beton, di antaranya 84 batang PC-I Girder, 65 batang Spun Pile, 3.810 batang Square Pile, serta 103.650 m³ beton Readymix. Seluruh beton precast telah selesai disuplai, sementara progres suplai beton Readymix saat ini telah mencapai 93%.

Suplai beton Readymix tersebut didukung oleh Batching Plant WSBP Proban yang memiliki kapasitas produksi 7.392 m³ per bulan. Dengan lokasi yang relatif dekat dari area proyek, distribusi beton dapat dilakukan secara optimal sehingga kualitas dan mutu beton tetap terjaga hingga proses pengecoran.

“Pada ruas Paiton–Besuki dengan total panjang 25,6 km yang direncanakan turut difungsikan pada arus mudik lebaran, WSBP berkontribusi melalui suplai beton precast dan beton Readymix untuk segmen sepanjang 5,8 km. Suplai beton Readymix untuk jalur utama telah dipenuhi dalam rangka mendukung kesiapan arus mudik lebaran 2026,” ujar Fandy Dewanto Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP.

Suplai beton Readymix untuk kebutuhan main road saat ini telah memasuki tahap akhir. Pengecoran pada beberapa titik main road dan barier masih berlangsung dan ditargetkan tuntas sebelum periode arus mudik, sehingga seluruh material beton yang disuplai WSBP siap mendukung operasional ruas tersebut.

Sebagai perusahaan penyedia material beton, WSBP secara konsisten menerapkan pengendalian mutu mulai dari proses produksi hingga distribusi ke lokasi proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap produk yang digunakan pada proyek infrastruktur strategis memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang ditetapkan.

“Dengan rencana difungsionalkannya Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi pada arus mudik Lebaran 2026, WSBP memastikan seluruh material beton yang disuplai telah memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Komitmen ini kami lakukan guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, khususnya masyarakat yang melakukan perjalanan menuju wilayah Timur Jawa.” Tambahnya.

Dengan dibukanya Jalan Tol ini secara fungsional, waktu tempuh menuju wilayah Timur Jawa diharapkan semakin efisien. WSBP berkomitmen mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap operasional Perusahaan, termasuk dalam proses produksi dan distribusi produk beton ke proyek ini, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Pelindo Multi Terminal Parepare Terapkan Pembayaran Nontunai di Pintu Masuk Pelabuhan Nusantara

Parepare, Maret 2026 – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Branch Parepare resmi memberlakukan sistem pembayaran nontunai atau e-money di pintu masuk Pelabuhan Nusantara.

Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari transformasi layanan kepelabuhanan menuju sistem yang lebih modern, cepat, dan transparan.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Parepare, Beny, mengatakan bahwa penerapan sistem pembayaran nontunai ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan.

Menurutnya, penggunaan e-money di pintu masuk pelabuhan bertujuan untuk mempercepat proses transaksi, mengurangi antrean kendaraan, serta meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan pembayaran tunai.

“Penerapan sistem nontunai ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung digitalisasi layanan kepelabuhanan. Dengan e-money, proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman,” ujar Beny.

Ia menjelaskan, sistem ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong transaksi nontunai di berbagai sektor, termasuk transportasi dan logistik.

Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi pembayaran juga dinilai mampu memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, Beny menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa, sopir angkutan barang, serta masyarakat yang keluar-masuk kawasan pelabuhan agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.

“Kami berharap seluruh pengguna jasa dapat mendukung kebijakan ini dengan menyiapkan kartu e-money sebelum memasuki area pelabuhan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan pelayanan yang lebih tertib dan efisien,” tambahnya.

Pihak Pelindo juga memastikan bahwa fasilitas pendukung, termasuk perangkat pembaca kartu dan sistem pendukung lainnya, telah disiapkan secara optimal untuk menghindari kendala teknis di lapangan.

Dengan diberlakukannya sistem pembayaran non tunai di pintu masuk Pelabuhan Nusantara Parepare, Pelindo Multi Terminal Branch Parepare optimistis pelayanan akan semakin modern dan kompetitif, sekaligus mendukung kelancaran arus barang dan kendaraan di salah satu simpul transportasi penting di wilayah Ajatappareng dan sekitarnya.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Industri Kripto Sumbang Rp1,93 Triliun, Edukasi Pajak Makin Diperkuat

Jakarta, 4 Maret 2026 – Pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Di tengah peningkatan aktivitas pasar, aspek kepatuhan dan pemahaman perpajakan menjadi semakin krusial bagi investor maupun pelaku industri, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), penerimaan pajak dari aset kripto hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp1,93 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp246,45 miliar (2022), Rp220,83 miliar (2023), Rp620,4 miliar (2024), Rp796,74 miliar (2025), serta Rp43,45 miliar pada Januari 2026. Data ini menegaskan potensi kontribusi industri kripto terhadap penerimaan negara, sekaligus menguatkan urgensi kepatuhan pajak investor.

Dalam sesi edukasi perpajakan yang digelar Tokocrypto bersama Ideatax pada 27 Februari 2026 di Jakarta, dibahas pembaruan aturan yang berdampak pada transaksi kripto, termasuk pemberlakuan PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mengubah skema pajak perdagangan aset kripto.

Skema Baru Dorong Exchange Dalam Negeri Lebih Kompetitif

Mengacu pada PMK-50/2025 menetapkan bahwa transaksi jual aset kripto dikenakan PPh Final, sementara PPN tidak lagi dipungut karena aset kripto dipersamakan sebagai surat berharga. Aturan ini juga membedakan tarif berdasarkan platform: 0,21% untuk transaksi pada platform dalam negeri (DN) dan 1% untuk transaksi pada platform luar negeri (LN) dikenakan tarif 1%.

Chief Financial Officer (CFO) Tokocrypto, Sefcho Rizal, menyatakan skema baru tersebut dapat memperkuat daya saing exchange dalam negeri sekaligus mendorong transaksi yang lebih patuh regulasi.

“PMK-50/2025 membuat skema pajak menjadi lebih jelas dan sederhana. Pembedaan tarif 0,21% untuk platform dalam negeri memberi sinyal positif bagi ekosistem kripto nasional dan mendorong pengguna untuk bertransaksi di exchange berizin,” ujar Sefcho.

Ia menambahkan, exchange berizin berperan penting membantu kepatuhan karena proses pemungutan pajak dilakukan secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku. Tokocrypto juga menyediakan akses laporan pajak tahunan agar pengguna lebih mudah menyiapkan dokumen pelaporan.

“Kami berupaya memudahkan pengguna lewat fitur laporan ringkasan pajak tahunan di platform, sehingga proses pelaporan SPT bisa lebih rapi dan akurat,” tambahnya.

Tokocrypto juga meraih penghargaan sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi terbesar. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I (Kanwil DJP Jaksel I) sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi signifikan Tokocrypto terhadap penerimaan pajak nasional.

“Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan komunitas pengguna yang terus tumbuh. Dengan lebih dari 4,8 juta pengguna aktif yang bertransaksi setiap hari melakukan investasi maupun trading,” tutur Sefcho.

Investor Tertib Lapor SPT, Aset Kripto Tetap Dicantumkan sebagai Harta

Partner Ideatax, Jovita Budianto, menegaskan bahwa meskipun pajak atas transaksi kripto bersifat final dan dipungut melalui exchange, kepemilikan aset kripto tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan pada daftar harta.

“Pajak final bukan berarti selesai dari sisi pelaporan. Aset kripto tetap perlu dicantumkan di SPT Tahunan sebagai bagian dari harta, umumnya masuk kategori investasi lainnya,” kata Jovita.

Menurutnya, ketelitian pelaporan penting untuk menghindari ketidakseimbangan analisis harta yang dapat memicu klarifikasi otoritas pajak. Ideatax juga mengajak wajib pajak tidak menunda pelaporan dan memastikan seluruh aset, termasuk kripto, dicantumkan secara benar.

“Kepatuhan pajak adalah bagian dari pengelolaan risiko. Selain menghindari sanksi, pelaporan yang tertib juga memperkuat reputasi dan kredibilitas, baik untuk individu maupun pelaku usaha,” tutup Jovita.

Dengan penerimaan pajak kripto yang telah mencapai Rp1,93 triliun hingga Januari 2026, industri kripto Indonesia kian menunjukkan kontribusi nyata bagi negara. Kolaborasi edukasi antara exchange dan mitra konsultan pajak diharapkan memperkuat literasi, mendorong kepatuhan, serta membangun pertumbuhan ekosistem kripto yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Solusi Kirim Paket ke Luar Negeri melalui Jaringan Cabang Airway Express

Cari solusi kirim paket ke luar negeri? Jaringan cabang Airway Express memudahkan pengiriman internasional jadi lebih cepat, aman, dan praktis.

Tantangan Mencari Jasa Pengiriman Paket ke Luar Negeri yang Dekat dan Tepercaya

Saat kirim paket ke luar negeri, banyak orang mulai mencari jasa pengiriman yang lokasinya dekat dan mudah dijangkau. Namun, tidak sedikit yang justru bingung menentukan pilihan karena khawatir soal keamanan, proses yang rumit, hingga risiko keterlambatan. Oleh karena itu, keberadaan jaringan cabang yang luas menjadi faktor penting dalam menentukan jasa pengiriman internasional yang tepat.

Peran Jaringan Cabang dalam Mempermudah Pengiriman

Pada dasarnya, jaringan cabang yang tersebar luas membuat proses pengiriman menjadi lebih efisien. Dengan lokasi yang dekat, pengirim bisa berkonsultasi langsung, menyerahkan barang tanpa ribet, serta mendapatkan penjelasan detail sebelum pengiriman dilakukan. Selain itu, komunikasi pun menjadi lebih lancar karena pengirim berinteraksi langsung dengan tim yang memahami kebutuhan pengiriman internasional.

Keuntungan Mengirim dari Cabang Terdekat

Mengirim melalui cabang terdekat memberikan banyak keuntungan. Pertama, proses penjemputan atau drop-off menjadi lebih cepat. Kedua, pengecekan dokumen dan barang dapat dilakukan sejak awal sehingga potensi kendala bisa diminimalkan. Dengan demikian, pengiriman ke luar negeri tidak lagi terasa rumit atau berisiko.

Airway Express dan Jaringan Cabang yang Strategis

Sebagai penyedia jasa pengiriman internasional, Airway Express menghadirkan jaringan cabang di berbagai lokasi strategis. Melalui cabang-cabang ini, pelanggan dapat mengakses layanan pengiriman barang luar negeri dengan lebih mudah dan nyaman. Tidak hanya itu, setiap cabang didukung oleh tim profesional yang siap memberikan konsultasi terkait rute, estimasi waktu, hingga kebutuhan dokumen pengiriman.

Proses Lebih Terkontrol dari Awal Hingga Tujuan

Selain kemudahan akses, pengiriman melalui jaringan cabang Airway Express juga memberikan kontrol yang lebih baik. Sejak barang diterima di cabang, proses pengiriman akan dipantau secara sistematis. Selanjutnya, informasi status dapat disampaikan secara transparan sehingga pengirim merasa lebih tenang selama proses berlangsung.

Cocok untuk Kebutuhan Pribadi dan Bisnis

Baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis, jaringan cabang Airway Express mampu menjawab berbagai skala pengiriman. Mulai dari barang personal, sample produk, hingga kebutuhan komersial, semuanya ditangani dengan standar layanan yang sama. Dengan kata lain, fleksibilitas ini membuat Airway Express relevan untuk berbagai kebutuhan pengiriman luar negeri.

Solusi pengiriman barang luar negeri terdekat tidak hanya soal jarak, tetapi juga soal kepercayaan dan kemudahan proses. Melalui jaringan cabang yang luas dan layanan yang terintegrasi, Airway Express hadir sebagai solusi pengiriman luar negeri yang aman, praktis, dan profesional. Dengan Airway Express, pengiriman internasional menjadi lebih sederhana karena semua kebutuhan ditangani dari cabang terdekat hingga barang tiba di tujuan.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

KAI Divre IV Tanjungkarang Siap Berikan Layanan Optimal pada Angkutan Lebaran 2026

Sebanyak 23.040 Tempat Duduk KA Kuala Stabas Disiapkan untuk Periode 11 Maret–1 April 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut masa Angkutan Lebaran 2026. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan layanan transportasi kereta api berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik maupun arus balik Lebaran.

Sebagai bentuk kesiapan tersebut, seluruh sarana yang akan dioperasikan telah dinyatakan lulus rampcheck atau pemeriksaan kelayakan operasional. Selain itu, manajemen KAI Divre IV Tanjungkarang juga telah melaksanakan inspeksi langsung bersama stakeholder terkait, mulai dari Stasiun Tanjungkarang hingga Stasiun Tanjung Rambang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta aspek keselamatan dan pelayanan telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

Kepala KAI Divre IV Tanjungkarang, Hendy Helmy, mengatakan bahwa KAI Divre IV telah mempersiapkan kapasitas angkut secara optimal untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran.

“Secara keseluruhan, KAI Divre IV Tanjungkarang menyediakan lebih dari 60.000 tempat duduk selama periode Angkutan Lebaran 2026, yang terdiri dari layanan KA Rajabasa dan KA Kuala Stabas. Hal ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama momen Lebaran,” ujar Hendy.

Untuk KA Rajabasa, pemesanan tiket telah dibuka sejak H-45 sebelum keberangkatan dan hingga saat ini tingkat penjualan telah mencapai sekitar 98 persen dari total kapasitas yang tersedia, menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama periode Lebaran.

Sementara itu, untuk layanan KA Kuala Stabas, KAI Divre IV Tanjungkarang menyediakan sebanyak 23.040 tempat duduk untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026. Penjualan tiket KA Kuala Stabas dilakukan secara bertahap dan mulai dibuka pada H-7 sebelum keberangkatan. Sebagai contoh, untuk keberangkatan tanggal 11 Maret 2026, tiket sudah dapat dipesan oleh masyarakat mulai tanggal 4 Maret 2026, dan seterusnya mengikuti ketentuan pemesanan H-7.

“KAI Divre IV Tanjungkarang telah memastikan seluruh aspek operasional, baik sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia, dalam kondisi siap untuk melayani masyarakat selama Angkutan Lebaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi agar mendapatkan jadwal yang diinginkan,” tambah Hendy.

KAI juga mengajak masyarakat untuk melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta mitra penjualan resmi lainnya guna memastikan kemudahan dan keamanan dalam proses pemesanan.

Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, mulai dari kelulusan rampcheck, inspeksi lintas bersama stakeholder, hingga optimalisasi kapasitas angkut, KAI Divre IV Tanjungkarang optimistis dapat memberikan layanan terbaik serta mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2026 bagi seluruh masyarakat.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES