Saatnya Indonesia dan India Memperkuat Kemitraan yang Saling Menguntungkan

Oleh Primus Dorimulu*

Jakarta — Indonesia dan India telah berbagi sejarah selama ribuan tahun. Kini saatnya kedua negara tidak hanya mewarisi masa lalu yang luar biasa tersebut, tetapi juga bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, sehingga keduanya mampu memainkan peran yang semakin penting di panggung global. Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 7 Juli 2026 berpotensi menjadi titik balik lahirnya sebuah kemitraan strategis baru yang benar-benar saling menguntungkan.

Kunjungan Perdana Menteri Modi sebagai tamu resmi Presiden Prabowo Subianto jauh melampaui makna sebuah kunjungan kenegaraan rutin. Kunjungan ini merupakan balasan atas kehadiran Presiden Prabowo sebagai Tamu Kehormatan pada peringatan Hari Republik India, 26 Januari 2025. Lebih dari itu, pertemuan kedua pemimpin menjadi kesempatan berharga untuk membawa hubungan Indonesia–India memasuki babak baru, yakni bertransformasi dari hubungan yang selama ini bertumpu pada sejarah menjadi kemitraan strategis yang relevan bagi abad ke-21.

Pada hakikatnya, Indonesia dan India dihubungkan oleh sebuah ikatan peradaban. Jauh sebelum lahirnya negara-bangsa modern, Kepulauan Nusantara dan anak benua India telah terhubung melalui jalur perdagangan Samudra Hindia yang menjadi sarana pertukaran barang, agama, bahasa, ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, serta filsafat. Pengaruh Hindu dan Buddha dari India berakar kuat di Nusantara dan melahirkan berbagai warisan budaya yang hingga kini menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia, seperti Candi Borobudur dan Prambanan, wayang, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta berbagai nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Karena itu, hubungan Indonesia dan India bukan sekadar hubungan antara dua negara, melainkan hubungan antara dua peradaban besar Asia.

Namun, sejarah tidak boleh hanya dikenang. Sejarah harus menjadi fondasi untuk membangun masa depan. Indonesia dan India sama-sama memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kekuatan global yang berpengaruh. Kuncinya terletak pada adanya saling pengertian dan kerja sama yang benar-benar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Jika pada masa lalu hubungan kedua negara dibangun melalui perdagangan rempah-rempah, penyebaran agama, dan pertukaran budaya, maka masa depan Indonesia dan India akan dibentuk oleh teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), ekonomi digital, keamanan siber, semikonduktor, industri pertahanan, energi bersih, serta kedaulatan data. Perubahan ini mencerminkan transformasi yang sangat mendasar, yaitu pergeseran dari hubungan yang berakar pada kesamaan peradaban menuju kemitraan yang didorong oleh inovasi.

Transformasi tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia tengah mengalami perubahan geopolitik terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengubah pola perdagangan global, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan teknologi. Dalam situasi seperti ini, negara-negara menengah seperti Indonesia dan India harus memiliki visi strategis yang jauh ke depan. Kedua negara tidak boleh hanya menjadi pasar atau objek persaingan kekuatan besar, tetapi harus tampil sebagai aktor yang ikut membentuk tatanan ekonomi global yang baru. Dalam konteks inilah hubungan Indonesia–India memperoleh arti strategis yang semakin besar.

India saat ini merupakan salah satu ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, India diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam satu dekade mendatang. Dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, bonus demografi yang kuat, sektor teknologi informasi yang telah matang, serta keberhasilan membangun Digital Public Infrastructure melalui identitas digital, sistem pembayaran digital, dan jaringan perdagangan digital, India kini berkembang menjadi salah satu pusat inovasi paling penting di dunia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam strategis, populasi lebih dari 285 juta jiwa, posisi geografis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta potensi besar dalam pengembangan mineral kritis, transisi energi, dan ekonomi digital. Berbagai proyeksi dari OECD, PwC, dan Goldman Sachs bahkan menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada pertengahan abad ini apabila berhasil meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat penguasaan teknologi.

Dengan kata lain, Indonesia dan India merupakan dua ekonomi yang secara alami saling melengkapi. Sayangnya, hubungan ekonomi kedua negara hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut. Indonesia menikmati surplus perdagangan yang cukup besar dengan India, terutama melalui ekspor batu bara, minyak sawit, karet, mineral, dan berbagai komoditas berbasis sumber daya alam lainnya. Sebaliknya, India mengekspor produk farmasi, mesin, kendaraan, teknologi informasi, layanan digital, serta berbagai produk manufaktur bernilai tambah tinggi ke Indonesia.

Surplus perdagangan tentu merupakan kabar baik bagi Indonesia. Namun, dari perspektif ekonomi pembangunan, ketergantungan pada ekspor komoditas saja tidak akan cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran ekonom pembangunan terkemuka seperti Ha-Joon Chang dan Alice H. Amsden, yang menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan berhasil mengejar ketertinggalan bukan semata-mata melalui perdagangan bebas, tetapi melalui pembangunan industri yang terarah, investasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta transfer pengetahuan. Kemajuan ekonomi tidak lahir hanya dari ekspor bahan mentah, melainkan dari kemampuan menguasai teknologi dan menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Karena itu, hubungan ekonomi Indonesia dan India perlu memasuki tahap yang baru. Fokus kerja sama tidak lagi cukup hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi harus diperluas menuju investasi dua arah, transfer teknologi, riset bersama, pengembangan industri manufaktur, ekonomi digital, kecerdasan buatan, semikonduktor, farmasi, serta pembangunan ekosistem inovasi. Bentuk kerja sama seperti inilah yang tidak hanya menjaga keberlanjutan perdagangan, tetapi juga mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara industri yang lebih maju dan memiliki daya saing global.

Arus investasi antara Indonesia dan India juga masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Data menunjukkan bahwa nilai investasi India di Indonesia jauh melampaui investasi Indonesia di India. Sepanjang 2025, investasi India di Indonesia mencapai sekitar US$237,6 juta, sementara investasi Indonesia di India baru mencapai sekitar US$9,8 juta. Kesenjangan ini sekaligus menunjukkan masih terbukanya ruang yang sangat luas untuk memperkuat investasi bilateral agar tumbuh lebih seimbang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara.

BRICS: Platform Strategis Baru

Momentum tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia dan India kini sama-sama menjadi anggota BRICS. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh ke-11 BRICS pada 6 Januari 2025. Selain itu, kedua negara juga sama-sama tergabung dalam World Trade Organization (WTO) dan G20. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai anggota ASEAN dan APEC, sementara India memainkan peran yang semakin besar di dalam BRICS maupun di antara negara-negara Global South. Keanggotaan bersama di BRICS seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai simbol politik, melainkan sebagai platform baru untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dalam bidang pembangunan, perdagangan, investasi, inovasi, serta reformasi tata kelola ekonomi global. Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga bukan berarti menjauh dari Amerika Serikat maupun Eropa. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperluas pilihan diplomasi dan ekonomi, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yakni menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa berpihak pada satu blok geopolitik tertentu.

Di dalam BRICS sendiri, setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda. Tiongkok unggul dalam kapasitas manufaktur dan industri, India menjadi salah satu pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi serta inovasi digital, sementara Rusia memiliki kekuatan di bidang energi dan pertahanan. Indonesia mungkin belum menjadi kekuatan utama dalam teknologi maupun diplomasi global, tetapi Indonesia memiliki berbagai keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain, seperti posisi geopolitik yang sangat strategis, demokrasi yang stabil, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, cadangan mineral kritis yang melimpah, serta kemampuan menjadi middle power yang mampu menjembatani berbagai kepentingan internasional yang saling bersaing.

Mengapa Kemitraan Strategis yang Lebih Kuat Sangat Penting?

Mengapa Indonesia dan India perlu memperkuat kemitraan strategisnya?

Jawabannya dapat dipahami melalui pemikiran Hans J. Morgenthau dan Joseph S. Nye Jr. Morgenthau menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militernya, tetapi juga oleh kapasitas ekonomi, sumber daya alam, penguasaan teknologi, kualitas tata kelola, semangat nasional, serta kemampuan diplomasi. Sementara itu, Nye memperkenalkan konsep soft power dan smart power, yaitu kemampuan sebuah negara memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, inovasi, teknologi, reputasi, dan kepercayaan, bukan semata-mata melalui kekuatan koersif. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, kekuatan suatu negara tidak lagi hanya diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau kekuatan militernya, melainkan juga dari kemampuannya membangun kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan. Negara-negara yang mampu berkolaborasi secara efektif akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang memilih berjalan sendiri.

Di sinilah hubungan Indonesia dan India menemukan relevansinya yang paling besar. Indonesia memiliki sumber daya alam strategis, posisi geopolitik yang sangat penting, serta ekonomi terbesar di Asia Tenggara. India menawarkan keunggulan di bidang teknologi informasi, inovasi digital, industri farmasi, dan bonus demografi. Berbagai kekuatan tersebut seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Kerja sama dalam investasi, transfer teknologi, kecerdasan buatan, industri digital, pertahanan, pendidikan, hingga ekonomi maritim akan menciptakan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan apabila masing-masing negara berjalan sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan India harus bergerak melampaui romantisme sejarah maupun sekadar statistik perdagangan. Kemitraan strategis yang sesungguhnya adalah kemitraan yang mampu meningkatkan daya saing kedua negara, memperkuat pengaruh diplomatik di kawasan Indo-Pasifik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itulah makna sesungguhnya dari kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

India bukan hanya sebuah pasar yang sangat besar, tetapi juga mitra yang mampu mempercepat transformasi digital Indonesia. Sebaliknya, Indonesia dapat menjadi pintu gerbang India menuju kawasan ASEAN, pusat pengembangan industri hilirisasi mineral kritis, sekaligus mitra strategis dalam memperkuat ketahanan energi, ketahanan pangan, ekonomi maritim, serta rantai pasok di kawasan Indo-Pasifik.

Karena itu, kemitraan yang saling menguntungkan harus menjadi arah baru hubungan Indonesia dan India. Kedua negara tidak lagi cukup hanya merayakan sejarah panjang yang mereka miliki ataupun membanggakan peningkatan angka perdagangan bilateral. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan menciptakan nilai bersama, melahirkan inovasi bersama, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemakmuran dunia.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimilikinya hari ini, tetapi juga oleh siapa yang dipilihnya untuk berjalan bersama menuju masa depan.

Indonesia dan India telah berbagi sejarah selama ribuan tahun.

Kini, kedua negara memiliki kesempatan untuk berbagi masa depan.

Jika abad ke-20 merupakan abad hubungan diplomatik Indonesia–India, maka abad ke-21 seharusnya menjadi abad kemitraan strategis Indonesia–India—kemitraan yang dibangun bukan hanya di atas romantisme sejarah, tetapi juga di atas visi bersama untuk menjadi dua kekuatan demokrasi, ekonomi, teknologi, dan diplomasi yang ikut membentuk masa depan Asia dan dunia.

*Primus Dorimulu adalah Founder dan CEO InvestorTrust Media serta DataTrust. Sebagai jurnalis dan penerbit senior di Indonesia, ia secara aktif menulis mengenai pasar modal, tata kelola perusahaan, kebijakan ekonomi, serta perkembangan investasi di kawasan Asia.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Dua Demokrasi, Satu Ruang Digital Bersama: Makna Kunjungan Modi ke Jakarta bagi Pedagang Kecil dan Konsumen Indonesia

Oleh T. Koshy*

Jakarta — Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta pada 7 Juli, perhatian publik akan tertuju pada prosesi penyambutan kenegaraan, penandatanganan berbagai kesepakatan perdagangan, serta bahasa diplomatik yang lazim mengiringi setiap kunjungan resmi antarnegara. Namun, bagian dari hubungan Indonesia–India yang kemungkinan besar akan membawa perubahan paling nyata bagi pemilik warung di Yogyakarta atau pelaku UMKM tekstil di Solo justru sudah mulai dibangun secara perlahan jauh sebelum kunjungan tersebut berlangsung. Namanya adalah Indonesia Open Network (ION).

Kunjungan Perdana Menteri Modi merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025, ketika beliau menjadi Tamu Kehormatan dalam peringatan Hari Republik India. Selain menghasilkan berbagai kesepakatan di bidang pertahanan, perdagangan, dan farmasi, kunjungan tersebut juga melahirkan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan Digital antara kedua pemerintah. Kesepakatan itu bukan sekadar simbol diplomatik. Ketika Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar di New Delhi pada Juni dalam pertemuan India–Indonesia Joint Commission Meeting ke-8, kedua pemerintah kembali menegaskan bahwa kerja sama digital telah menjadi agenda tetap dalam hubungan bilateral, sejajar dengan isu perdagangan, keamanan maritim, dan hubungan antarmasyarakat. Hal ini semakin relevan mengingat jumlah wisatawan India yang berkunjung ke Indonesia kini telah mencapai sekitar setengah juta orang setiap tahun.

MoU tersebut telah menghasilkan langkah nyata. Pada Februari 2026, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Indonesia Open Network (ION), sebuah jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka yang mengadopsi filosofi desain Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India. Dewan penasihat ION sendiri mencerminkan eratnya kolaborasi Indonesia dan India. Dari Indonesia terdapat tokoh-tokoh seperti Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Habibie, serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dari India bergabung dua tokoh yang berperan besar dalam membangun ONDC sejak awal, yaitu mantan Ketua ONDC R.S. Sharma dan saya sendiri sebagai Managing Director pertama ONDC. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ION sejak awal memang dirancang sebagai jembatan kolaborasi antara kedua negara, bukan sekadar proyek teknologi.

Dua Jalan Berbeda Menuju Tujuan yang Sama

Dalam satu dekade terakhir, India berhasil membangun salah satu ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang paling banyak dipelajari di dunia. Fondasinya terdiri atas Aadhaar sebagai sistem identitas digital, Unified Payments Interface (UPI) sebagai sistem pembayaran real-time, dan Open Network for Digital Commerce (ONDC) sebagai jaringan perdagangan digital terbuka. Hingga kini pemerintah India telah menjalin kerja sama mengenai India Stack dengan lebih dari dua puluh negara. Tujuannya bukan menjual sebuah produk, melainkan berbagi prinsip-prinsip arsitektur digital yang dibangun di atas identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data berbasis protokol terbuka yang dapat digunakan oleh bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), maupun pelaku usaha ritel. UPI kini memproses puluhan miliar transaksi setiap tahun dan melayani puluhan juta merchant. Sementara itu, ONDC membawa perubahan yang jauh lebih mendasar: sebuah toko kecil di satu kota dapat ditemukan oleh pembeli melalui aplikasi apa pun yang kompatibel dengan jaringan tersebut, tanpa harus bergantung pada satu platform tertentu ataupun membayar komisi yang tinggi kepada penyedia marketplace.

Indonesia sesungguhnya juga sedang membangun sesuatu yang tidak kalah penting, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Standar pembayaran nasional QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia telah menciptakan interoperabilitas pembayaran bagi para merchant di seluruh Indonesia, sama seperti peran lapisan QR pada UPI di India. Dengan satu standar pembayaran yang dapat digunakan lintas bank maupun dompet digital, jutaan pelaku UMKM berhasil masuk ke dalam ekonomi digital formal. Namun Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, serta pengembangan identitas digital dan pertukaran data nasional yang terus berlangsung, Indonesia menghadapi persoalan rekayasa sistem yang tidak sama dengan India. Berbagai tantangan tersebut telah diatasi melalui pendekatan yang dirancang sesuai dengan karakteristik Indonesia sendiri.

Justru karena itulah kolaborasi ini menjadi sangat penting. Bukan karena satu negara dianggap telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sementara negara lain belum, melainkan karena dua demokrasi terbesar dan paling beragam di dunia sama-sama sampai pada kesimpulan bahwa infrastruktur digital akan bekerja paling baik apabila dibangun sebagai ruang publik yang terbuka (digital commons), bukan sebagai taman berpagar yang hanya dapat diakses oleh segelintir pihak.

Mengapa Ini Lebih Penting bagi Pelaku Kecil

Ukuran keberhasilan sebuah Digital Public Infrastructure sesungguhnya bukanlah seberapa sering namanya disebut dalam komunike G20 atau forum internasional lainnya. Ukuran yang sesungguhnya jauh lebih sederhana: apakah infrastruktur tersebut mampu mengubah kehidupan pedagang kecil yang tidak memiliki anggaran pemasaran, serta konsumen yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat digital.

Pengalaman ONDC di India—meskipun masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal implementasinya—telah menunjukkan satu hal yang sangat nyata. Ketika fondasi perdagangan digital dibangun sebagai infrastruktur publik yang terbuka dan interoperabel, pedagang kecil tidak lagi bergantung pada algoritma sebuah platform untuk dapat bertahan. Produk mereka dapat ditemukan oleh pembeli melalui berbagai aplikasi yang terhubung ke jaringan tersebut. Berbagai studi independen terhadap UMKM yang bergabung dengan ONDC di kota-kota kecil India juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang cukup berarti setelah mereka menjadi bagian dari jaringan terbuka tersebut. Temuan ini menjadi bukti awal bahwa infrastruktur digital yang terbuka benar-benar mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan membiayai akuisisi pelanggan melalui platform digital tertutup.

Indonesia memiliki sekitar 64 juta pelaku UMKM yang, menurut data pemerintah, menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, mereka masih menghadapi persoalan yang serupa dengan yang dialami pelaku usaha kecil di banyak negara lain, yakni akses digital yang terfragmentasi, ketergantungan pada segelintir marketplace besar, serta posisi tawar yang terbatas dalam menentukan besaran komisi. Di sinilah Indonesia Open Network (ION) menawarkan solusi yang nyata. ION tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi perdagangan barang, tetapi juga berpotensi menjadi infrastruktur terbuka bagi layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga layanan keuangan yang berjalan melalui protokol yang sama. Sistem logistik pun tidak lagi dipandang sebagai hambatan yang harus diatasi sendiri oleh pelaku usaha kecil, melainkan menjadi layanan bersama yang terintegrasi di dalam jaringan. Keuntungan terbesar Indonesia adalah tidak perlu memulai semuanya dari nol. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai pengalaman ONDC selama beberapa tahun terakhir, termasuk berbagai tantangan dan pembelajaran yang telah diperoleh India, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang sama untuk mengulang proses tersebut.

Prinsip yang sama juga berlaku pada sistem pembayaran dan identitas digital. Indonesia telah memiliki QRIS dan terus menyempurnakan ekosistem pembayaran digital yang interoperabel. Yang dapat dipelajari dari India bukanlah sekadar teknologinya, melainkan pengalaman dalam mengelola sistem identitas digital dan mekanisme persetujuan (consent layer) bagi ratusan juta penduduk dengan biaya marjinal yang sangat rendah. Yang tidak kalah penting adalah berbagai pelajaran mengenai inklusi keuangan, literasi digital, serta akses bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal berharga yang dapat dipelajari Indonesia sebelum memperluas implementasi sistemnya sendiri, bukan setelah berbagai tantangan muncul.

Percakapan yang Lebih Sulit, Namun Jauh Lebih Penting

Sebenarnya, ION tidak bergantung pada kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi untuk dapat berjalan. Inisiatif ini telah resmi diluncurkan dan telah memiliki dewan penasihat yang aktif. Namun, yang dibutuhkan ION saat ini adalah sesuatu yang hanya dapat diberikan melalui kunjungan kenegaraan, yaitu dukungan politik pada tingkat tertinggi. Sebuah pernyataan bersama yang secara tegas menetapkan ION sebagai prioritas bilateral lengkap dengan target, pendanaan, dan tahapan implementasi yang jelas akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi jutaan UMKM di Indonesia maupun India dibandingkan sebagian besar hasil yang biasanya lahir dari sebuah kunjungan kenegaraan. Sebagaimana setiap jaringan yang masih berada pada tahap awal, tantangan terbesar bukanlah peluncuran, melainkan menjaga momentum agar terus berkembang. Dukungan langsung dari para kepala pemerintahan merupakan salah satu faktor paling efektif untuk memastikan inisiatif seperti ini tidak kehilangan arah setelah euforia peluncuran berakhir.

Di balik hubungan bilateral Indonesia dan India, sesungguhnya terdapat pesan yang jauh lebih luas bagi dunia. Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital global banyak didominasi oleh sejumlah besar platform swasta, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan Tiongkok, yang saling bersaing menjadi fondasi utama perdagangan dan pembayaran digital di berbagai negara berkembang. Indonesia dan India kini menawarkan pendekatan yang berbeda. Dengan jumlah penduduk yang mewakili lebih dari seperlima populasi dunia, kedua negara sedang membangun jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka sambil terus berbagi pengalaman mengenai cara terbaik mengembangkannya. Langkah ini mengirimkan sinyal penting kepada negara-negara Global South bahwa ekonomi digital berskala besar tidak harus bergantung sepenuhnya pada model kapitalisme platform untuk mencapai efisiensi maupun jangkauan pasar yang luas.

Pada akhirnya, inilah kisah tentang dua negara demokrasi besar yang masih terus berproses, memilih untuk memecahkan tantangan yang sama secara terbuka. Indonesia membawa pengalaman keberhasilan QRIS serta kekuatan 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. India menghadirkan pengalaman sebagai pelopor dalam membangun ONDC dan berbagai lapisan Digital Public Infrastructure. Kedua pengalaman tersebut memiliki nilai yang sama pentingnya dan saling melengkapi. Jika kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi pada 7 Juli mampu memberikan dorongan yang diperlukan agar Indonesia Open Network berkembang dari tahap peluncuran menuju implementasi dalam skala nasional, maka kunjungan tersebut akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi jutaan pedagang kecil dan konsumen di kedua negara dibandingkan hasil yang biasanya dicapai oleh sebuah kunjungan kenegaraan.

*T. Koshy adalah Managing Director dan CEO pendiri Open Network for Digital Commerce (ONDC) India. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan Digital Public Infrastructure India dan hingga kini aktif memberikan masukan kepada berbagai pemerintah serta institusi mengenai pembangunan ekosistem digital terbuka dan interoperabel. Selain itu, ia juga merupakan Anggota Dewan Penasihat Indonesia Open Network (ION).

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Jembatan Tak Kasatmata: Bagaimana Infrastruktur Digital Diam-Diam Mendefinisikan Ulang Hubungan Indonesia–India

Oleh Sachin V. Gopalan*

Jakarta — Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta pada 7 Juli, kunjungannya akan dipandang dari berbagai perspektif. Para diplomat akan menyoroti penguatan kemitraan strategis, pelaku usaha akan mencari peluang investasi baru, sementara para analis keamanan akan mencermati perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Namun, di balik berbagai isu tersebut, terdapat sebuah cerita yang jauh lebih tenang tetapi berpotensi membawa perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan satu perjanjian perdagangan atau kerja sama pertahanan mana pun.

Indonesia dan India kini semakin menemukan titik temu pada bidang yang akan menjadi penentu daya saing ekonomi abad ke-21, yaitu Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital. Signifikansi perkembangan ini jauh melampaui persoalan teknologi semata. Yang sedang dibangun adalah bagaimana dua negara demokrasi terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk hampir 1,7 miliar jiwa, dapat bekerja sama menciptakan sistem digital yang inklusif, terjangkau, dan berdaulat.

Ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke India pada Januari 2025 sebagai Tamu Kehormatan dalam peringatan Hari Republik India yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–India, kedua pemerintah sepakat menempatkan kerja sama digital sebagai salah satu pilar strategis hubungan bilateral. Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pertemuan tersebut menegaskan bahwa teknologi, transformasi digital, dan Public Digital Infrastructure merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Komitmen tersebut kemudian berkembang dari sekadar deklarasi menjadi langkah nyata. Pada Maret 2025, delegasi tingkat tinggi beranggotakan sepuluh orang dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari kebijakan Digital Public Infrastructure, dan sejak itu kedua negara mulai mengoperasionalkan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama digital.

Momentum ini datang pada waktu yang sangat tepat.

Seperti disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, selama beberapa dekade Indonesia dan India telah dihubungkan oleh kedekatan geografis, sejarah, dan budaya. Kini, kedua negara memiliki kesempatan membangun sebuah jembatan baru—sebuah jembatan digital—yang mampu mendorong inovasi, memperluas inklusi, dan menciptakan kemakmuran bersama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, jaringan digital yang terbuka juga dapat menjadi pengungkit struktural bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, terutama dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara geografis maupun digital.

Saat ini Indonesia sedang menjalani apa yang dapat disebut sebagai proses penyesuaian strategi nasional. Dalam upaya memperkuat kedaulatan dan ketahanan ekonominya, Indonesia secara bersamaan memperdalam hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia. Eropa menjadi mitra penting dalam bidang teknologi dan mineral kritis. Timur Tengah memainkan peran sebagai sumber investasi strategis dan mitra ketahanan pangan. Tiongkok tetap menjadi aktor utama dalam investasi manufaktur dan industri. Amerika Serikat beserta negara-negara Barat masih memegang peranan penting dalam akses pasar dan keseimbangan geopolitik. Sementara itu, India mulai muncul sebagai mitra pilihan Indonesia dalam pengembangan Digital Public Infrastructure serta kolaborasi teknologi yang menjangkau populasi dalam skala besar.

Perkembangan tersebut tentu bukan sebuah kebetulan. Selama satu dekade terakhir, India membangun apa yang kini banyak dianggap sebagai ekosistem Digital Public Infrastructure paling berhasil di dunia. Alih-alih mengandalkan platform tertutup atau teknologi yang mahal, India memilih membangun digital rails atau jalur infrastruktur digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang secara luas. Hasilnya sangat mengesankan. Aadhaar, sistem identitas digital biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi, sekaligus memberikan identitas digital kepada hampir seluruh penduduk dewasa India. Sementara itu, sistem pembayaran real-time Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi sepanjang 2024, setara dengan sekitar 83 persen dari seluruh transaksi pembayaran digital di India, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk mencapai 114 persen selama tujuh tahun terakhir. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, dengan kontribusi sekitar 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global. Hingga kini India telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan implementasi UPI telah berjalan di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis.

Indonesia pada dasarnya menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan yang pernah dihadapi India satu dekade lalu. Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau? Bagaimana memastikan pelaku UMKM tetap mampu bersaing di tengah dominasi platform digital berskala besar? Bagaimana mencegah ketergantungan terhadap teknologi asing berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi? Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang benar-benar melayani kepentingan nasional tanpa terjebak pada ketergantungan terhadap vendor tertentu (vendor lock-in)? Berbagai pertanyaan tersebut kini menjadi inti dari agenda transformasi digital Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digitalnya diperkirakan mencapai US$194,5 miliar dari sektor e-commerce saja pada 2030.

Salah satu contoh paling nyata dari semakin eratnya poros digital Indonesia–India adalah peluncuran Indonesia Open Network (ION), yang diproyeksikan melakukan transaksi perdana pada saat pertemuan antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo. Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION berfungsi sebagai infrastruktur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang terbuka dan interoperabel. Ambisinya sangat besar.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM Indonesia yang belum menikmati sepenuhnya manfaat ekonomi digital. Biaya komisi berbagai platform perdagangan digital berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi, sehingga menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, maupun pelaku usaha di pedesaan. Seperti disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, fase berikutnya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan memastikan UMKM bukan hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan pelaku utama dalam ekonomi digital. Melalui ION, biaya transaksi ditargetkan turun hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi digital yang lebih inklusif. Tujuan akhirnya sederhana namun sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun.

Dengan menjadikan sistem logistik semakin interoperabel, menghadirkan layanan pembiayaan yang terintegrasi (embedded finance), menghubungkan berbagai sistem pembayaran, serta mendukung ekosistem perdagangan hingga tingkat desa, ION menargetkan untuk menghubungkan lebih dari 30 juta penjual dengan 150 juta pembeli yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. T. Koshy, mantan Managing Director ONDC yang kini menjadi penasihat berbagai inisiatif perdagangan digital Indonesia, menegaskan bahwa keberhasilan jaringan terbuka lahir karena mampu mendemokratisasi peluang ekonomi, bukan memusatkannya hanya pada segelintir pelaku. Gagasan inilah yang menjadi fondasi utama pembangunan ION sebagai infrastruktur digital yang terbuka dan inklusif.

Inisiatif kedua yang tidak kalah penting adalah integrasi antara sistem pembayaran Unified Payments Interface (UPI) milik India dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kolaborasi ini berpotensi menjadi salah satu proyek konektivitas keuangan paling strategis di Asia. QRIS sendiri telah membuktikan bagaimana sistem pembayaran yang interoperabel mampu mendorong transformasi ekonomi digital dalam skala nasional. Hingga akhir 2025, QRIS telah digunakan oleh 59 juta pengguna dan 42 juta merchant, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan total 13,66 miliar transaksi sepanjang tahun tersebut. Saat ini layanan QRIS Cross Border telah beroperasi di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang, sementara Bank Indonesia terus menjajaki integrasi resmi dengan UPI. Jika terealisasi, kerja sama tersebut akan membuka salah satu koridor pembayaran digital paling penting di Asia.

Bagi destinasi wisata seperti Bali, yang jumlah wisatawan asal India terus meningkat setiap tahunnya, sistem pembayaran lintas negara yang berjalan tanpa hambatan akan menghilangkan salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi wisatawan. Namun manfaatnya jauh melampaui sektor pariwisata. Integrasi QRIS dan UPI akan menjadi fondasi bagi terbentuknya koridor perdagangan digital yang menghubungkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Seperti disampaikan pakar transformasi digital Dr. Bayu Prawira Hie, interoperabilitas kini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam menciptakan daya ungkit ekonomi.

Bidang kerja sama ketiga bahkan berpotensi memiliki dampak strategis yang lebih luas. Protean e-Gov Technologies, perusahaan yang berperan penting dalam pembangunan berbagai lapisan utama Digital Public Infrastructure India—mulai dari identitas digital, layanan electronic Know Your Customer (e-KYC), tanda tangan elektronik, modernisasi perpajakan, sistem pensiun, hingga perdagangan digital terbuka—kini tengah menjajaki peluang untuk mendukung agenda pembangunan Public Digital Infrastructure nasional Indonesia. Visi yang sedang dibahas tidak berhenti pada penyediaan teknologi semata. Melalui inisiatif Digital Nusantara, Dewan Ekonomi Nasional menargetkan pembangunan infrastruktur digital nasional yang terpadu, interoperabel, dan mudah dikembangkan (scalable), sehingga mampu mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan layanan pemerintahan, hingga pemberdayaan UMKM.

Pada saat yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menyampaikan ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan sekadar pengguna teknologi digital, melainkan produsen dan pengekspor solusi digital bagi kawasan ASEAN. Ketua Dewan TIK Nasional, Dr. Ilham Habibie, menegaskan bahwa daya saing Indonesia dalam jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun kapabilitas digital yang berdaulat, alih-alih terus bergantung pada platform-platform yang dikembangkan di luar negeri.

Inisiatif keempat menyasar bidang yang semakin penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu modernisasi pasar modal. Dalam beberapa waktu terakhir, pasar modal Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait tata kelola, transparansi, serta kepercayaan investor. Karena itu, mulai muncul berbagai pembahasan dengan perusahaan teknologi India seperti Remiges Technologies dan institusi yang terkait dengan ekosistem Bombay Stock Exchange (BSE) untuk menjajaki pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan pasar, penguatan integritas transaksi, serta pembangunan platform investasi digital. India sendiri telah memodernisasi pasar modalnya melalui teknologi dan otomatisasi sejak lebih dari tiga dekade lalu. Pengalaman tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Menurut Primus Dorimulu, CEO InvestorTrust Media dan DataTrust, pasar modal Indonesia kini memasuki fase baru di mana transparansi dan kepercayaan yang didukung teknologi akan menjadi faktor utama dalam menarik partisipasi investor domestik maupun internasional dalam jangka panjang.

Apabila dilihat secara terpisah, setiap inisiatif tersebut mungkin tampak sebagai proyek-proyek teknis yang berdiri sendiri. Namun apabila dipandang sebagai satu kesatuan, semuanya menggambarkan perubahan yang jauh lebih besar. Hubungan Indonesia dan India kini berkembang melampaui perdagangan dan diplomasi tradisional menuju sesuatu yang lebih mendasar, yaitu membangun bersama infrastruktur digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas inklusi, dan mendorong inovasi dalam skala populasi yang sangat besar.

Jika pada abad ke-20 negara-negara saling terhubung melalui jalur pelayaran dan perdagangan, maka pada abad ke-21 konektivitas tersebut akan semakin ditentukan oleh jalur-jalur digital (digital rails). Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi berlangsung tepat ketika Indonesia sedang mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan nasional, serta membangun pembangunan yang lebih inklusif. Public Digital Infrastructure mungkin tidak akan menghasilkan sorotan sebesar pengumuman investasi bernilai miliaran dolar. Namun dalam jangka panjang, dampaknya terhadap perdagangan, sistem keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari berpotensi jauh lebih besar.

Apabila seluruh inisiatif yang kini sedang dibangun bersama Jakarta dan New Delhi berhasil diwujudkan, maka jembatan digital yang menghubungkan kedua ibu kota tersebut bukan hanya akan menjadi salah satu aset strategis terpenting bagi masa depan Indonesia dan India, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan Digital Public Infrastructure bagi negara-negara Global South di masa mendatang.

*Sachin V. Gopalan adalah Pendiri dan CEO Indonesia Economic Forum serta Ketua ASEAN Economic Forum. Ia memimpin inisiatif Indonesia Open Network (ION) dan secara aktif menulis mengenai Public Digital Infrastructure, integrasi ekonomi kawasan, serta perkembangan teknologi yang membentuk masa depan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Belajar dari ONDC India: Membuka Model Bisnis Baru bagi Ekonomi Digital Indonesia

Jakarta — Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia pada awal Juli 2026, pembahasan tentu akan berfokus pada penguatan kerja sama bilateral di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, energi, hingga kemitraan geopolitik. Seluruh agenda tersebut merupakan bagian penting yang mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara dua negara demokrasi terbesar di Asia.

Peluang tersebut adalah membangun kolaborasi dalam pengembangan Public Digital Infrastructure (PDI) atau Infrastruktur Publik Digital generasi baru yang berpotensi mengubah wajah ekonomi digital Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Berbeda dengan berbagai inisiatif digital pada umumnya, Public Digital Infrastructure bukan sekadar proyek teknologi baru. Ia juga bukan platform pemerintah, marketplace, ataupun aplikasi seluler baru. PDI merupakan fondasi infrastruktur ekonomi yang memungkinkan pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah ekosistem digital yang terbuka, saling terhubung (interoperable), dan terpercaya.

Perannya dapat disamakan dengan pembangunan jalan tol pada era revolusi industri atau jaringan internet broadband pada era informasi. Infrastruktur pada dasarnya tidak menciptakan nilai ekonomi secara langsung. Yang dilakukannya adalah menyediakan fondasi yang memungkinkan pihak lain menciptakan nilai tersebut.

Transformasi Digital Memasuki Babak Baru

Perbedaan ini menjadi sangat penting karena hingga kini pembahasan mengenai transformasi digital masih banyak berfokus pada aspek teknologi.

Pemerintah membahas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), komputasi awan (cloud computing), keamanan siber, pusat data, dan berbagai platform digital. Di sisi lain, perusahaan menginvestasikan dana besar untuk membangun aplikasi seluler, otomatisasi, analitik data, serta teknologi yang meningkatkan pengalaman pelanggan.

Seluruh investasi tersebut memang sangat penting.

Namun, investasi itu saja tidak lagi cukup.

Tahap berikutnya dari transformasi digital tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi terbaik, melainkan oleh siapa yang mampu membangun ekosistem digital yang paling efektif.

Selama lebih dari satu dekade, transformasi digital dipahami sebagai upaya meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

Perbankan menghadirkan layanan mobile banking dan pembukaan rekening secara digital. Perusahaan telekomunikasi mengembangkan aplikasi gaya hidup digital. Perusahaan ritel mengadopsi strategi omnichannel. Pemerintah pun mulai mendigitalisasi berbagai layanan publik.

Berbagai inisiatif tersebut memang menghasilkan manfaat yang besar. Pelanggan menikmati layanan yang lebih cepat dan nyaman, organisasi bekerja lebih efisien, proses bisnis menjadi semakin otomatis, sementara biaya operasional terus menurun.

Namun, sebagian besar pencapaian tersebut pada dasarnya hanya mengoptimalkan model bisnis yang sudah ada. Mereka belum benar-benar menciptakan model bisnis yang sama sekali baru.

Perbedaan inilah yang kini menjadi semakin penting.

Ketika teknologi digital semakin mudah diakses oleh semua pihak, keunggulan kompetitif tidak lagi berasal dari teknologinya semata. Artificial Intelligence, cloud computing, platform otomatisasi, hingga teknologi mobile kini dapat dimanfaatkan hampir oleh setiap organisasi.

Teknologi telah menjadi sebuah komoditas.

Yang menjadi pembeda justru kemampuan organisasi dalam menciptakan model bisnis baru.

Bagi industri perbankan, hal ini berarti bertransformasi dari sekadar lembaga keuangan menjadi platform gaya hidup digital. Upaya tersebut sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh sejumlah bank di Indonesia melalui berbagai fitur dalam aplikasi mobile banking mereka, seperti menu Lifestyle pada aplikasi myBCA, layanan Sukha di Livin’ by Mandiri, maupun menu Lifestyle di aplikasi Wondr by BNI. Meski demikian, keberhasilannya masih relatif terbatas.

Hal serupa juga terjadi pada industri telekomunikasi. Operator seluler berupaya berkembang dari penyedia layanan konektivitas menjadi platform perdagangan digital. Contohnya dapat dilihat pada fitur Lifestyle di aplikasi Telkomsel maupun myIM3 milik Indosat. Namun hasil yang dicapai pun belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Sementara itu, sektor ritel mulai mengintegrasikan layanan keuangan, logistik, serta berbagai kemitraan dalam satu ekosistem. Pemerintah pun semakin berfokus menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang lintas sektor, bukan hanya di dalam masing-masing industri.

Dengan demikian, masa depan transformasi digital bukan lagi sekadar memperbaiki proses bisnis yang telah ada, melainkan membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk kolaborasi ekonomi yang sama sekali baru.

Indonesia Tidak Membutuhkan Marketplace Baru

Indonesia telah memiliki salah satu ekosistem perdagangan digital paling dinamis di Asia Tenggara. Berbagai platform e-commerce bersaing ketat memperebutkan konsumen. Industri perbankan terus memperluas layanan digitalnya. Perusahaan telekomunikasi menggelontorkan investasi besar untuk berbagai layanan digital. Perusahaan ritel mengembangkan kanal penjualan daring yang semakin canggih. Startup teknologi pun terus menghadirkan berbagai inovasi baru.

Dari luar, Indonesia tampak telah memiliki seluruh elemen yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi digital yang maju.

Namun, di balik perkembangan tersebut masih terdapat persoalan mendasar.

Ekosistem digital Indonesia masih berjalan secara terfragmentasi.

Setiap organisasi membangun platformnya sendiri. Setiap perusahaan mengembangkan jaringan merchant sendiri. Setiap pelaku usaha melakukan integrasi teknologi, membangun tata kelola, menyusun skema kerja sama komersial, serta menjalin kemitraannya masing-masing.

Pekerjaan yang sama akhirnya dilakukan berulang kali oleh ribuan organisasi di berbagai sektor.

Akibatnya, perusahaan harus menghabiskan sumber daya yang besar hanya untuk saling terhubung sebelum benar-benar dapat menciptakan nilai bagi pelanggan.

Karena itu, persoalan utama Indonesia bukanlah kekurangan platform digital.

Yang belum dimiliki Indonesia adalah infrastruktur digital bersama yang memungkinkan seluruh platform tersebut bekerja sama secara efisien.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memiliki arti strategis.

Alih-alih menggantikan platform yang sudah ada, PDI justru menghubungkan semuanya.

Alih-alih menghambat inovasi, PDI mempercepat inovasi.

Dan alih-alih menciptakan satu marketplace baru, PDI memungkinkan lahirnya ribuan marketplace serta berbagai ekosistem bisnis digital secara bersamaan.

Peluang yang Lebih Besar daripada Sekadar Teknologi

Masih banyak yang beranggapan bahwa kerja sama Indonesia dan India dalam bidang digital hanya sebatas transfer teknologi.

Pandangan tersebut sesungguhnya terlalu menyederhanakan nilai yang dimiliki India.

Teknologi selalu dapat dikembangkan. Perangkat lunak dapat terus disempurnakan. Platform digital pun selalu dapat didesain ulang.

Namun aset paling berharga yang dihasilkan India melalui implementasi Open Network for Digital Commerce (ONDC) bukanlah perangkat lunaknya.

Melainkan pengalaman implementasinya.

Membangun infrastruktur digital berskala nasional selalu menghadirkan tantangan yang tidak mungkin sepenuhnya diprediksi sejak awal.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai tata kelola, insentif komersial, interoperabilitas, partisipasi merchant, adopsi konsumen, keselarasan regulasi, ketahanan operasional, mekanisme penyelesaian sengketa, tata kelola data, hingga pembangunan kepercayaan digital akan terus muncul selama proses implementasi berlangsung.

Seluruh tantangan tersebut bukanlah tanda kegagalan.

Sebaliknya, tantangan itu merupakan karakter alami dari setiap inovasi berskala besar.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua teknologi transformatif—mulai dari internet, jaringan pembayaran digital, hingga komunikasi seluler—berkembang melalui proses belajar, eksperimen, dan penyempurnaan yang berlangsung secara terus-menerus.

ONDC telah melewati sebagian besar perjalanan tersebut.

Pengalaman yang terkumpul selama proses itu merupakan aset strategis yang sangat berharga.

Dari Transfer Teknologi Menuju Transfer Pengetahuan

Selama ini, kerja sama internasional umumnya berfokus pada transfer teknologi.

Padahal, peluang yang jauh lebih besar saat ini justru terletak pada transfer pengetahuan implementasi.

Mengetahui apa yang harus dibangun memang penting.

Namun mengetahui bagaimana cara membangunnya dengan sukses jauh lebih bernilai.

Kontribusi Terbesar India: Biaya Penemuan Itu Sudah Dibayar

Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi besar dalam pembangunan infrastruktur selalu mengikuti pola yang hampir sama.

Jaringan kereta api merevolusi transportasi, tetapi baru tercapai setelah melalui puluhan tahun kegagalan rekayasa dan penyempurnaan operasional. Industri penerbangan komersial berkembang melalui berbagai perbaikan pada standar keselamatan, pengelolaan bandara, hingga regulasi internasional. Bahkan internet yang kita gunakan saat ini tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh selama beberapa dekade melalui eksperimen yang melibatkan pemerintah, universitas, perusahaan teknologi, serta berbagai organisasi penyusun standar global.

Public Digital Infrastructure (PDI) tidak berbeda.

Meski pembahasannya sering berpusat pada teknologi, tantangan sebenarnya bukanlah membangun platform digital itu sendiri. Perangkat lunak modern dapat dikembangkan oleh ribuan insinyur yang kompeten. Infrastruktur cloud tersedia secara luas. Teknologi kecerdasan buatan pun semakin mudah diakses.

Kemampuan teknis bukan lagi kendala utama.

Tantangan sesungguhnya adalah membangun ekosistem.

Ekosistem berbicara tentang manusia sebelum berbicara tentang teknologi. Ia menuntut para pesaing untuk mau berkolaborasi, regulator untuk saling berkoordinasi, pelaku usaha untuk saling percaya, serta konsumen untuk mengubah kebiasaan yang telah lama terbentuk.

Berbeda dengan perangkat lunak yang dapat diprogram, ekosistem berkembang melalui interaksi, adaptasi, dan pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus.

Karena itulah implementasi Public Digital Infrastructure bukan sekadar proyek pengembangan perangkat lunak.

Ia adalah proyek transformasi ekonomi.

Setiap Inovasi Memiliki Biaya Penemuan

Ketika berbicara mengenai inovasi, organisasi umumnya menghitung investasi finansial.

Mereka memperkirakan biaya pengembangan, biaya infrastruktur, operasional, hingga pemasaran.

Namun ada satu jenis biaya yang jarang dibahas, padahal sering kali justru paling besar.

Biaya tersebut adalah Cost of Discovery atau biaya penemuan.

Cost of Discovery merupakan seluruh sumber daya yang harus dikeluarkan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang belum memiliki jawaban sebelum implementasi dimulai.

Bagaimana struktur tata kelola yang ideal?

Insentif komersial seperti apa yang mampu mendorong partisipasi?

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa?

Seberapa terbuka ekosistem seharusnya dibangun?

Bagaimana data dapat tetap terlindungi tanpa mengorbankan interoperabilitas?

Bagaimana pembagian tanggung jawab antara penyedia infrastruktur dan para pelaku ekosistem?

Bagaimana inovasi tetap berkembang tanpa menghilangkan standardisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui perancangan teoritis.

Jawabannya hanya dapat ditemukan melalui proses implementasi nyata.

Sebagian pendekatan berhasil.

Sebagian lainnya gagal.

Banyak pula yang harus disempurnakan setelah berhadapan dengan perilaku bisnis dan konsumen di dunia nyata.

Setiap negara yang menjadi pelopor arsitektur digital baru pasti harus membayar biaya penemuan tersebut.

Investasi itu tidak bisa dihindari.

Pertanyaannya hanyalah:

Siapa yang membayarnya lebih dulu?

ONDC: Lebih dari Sekadar Teknologi, Sebuah Pembelajaran Kelembagaan

Karena itu, Open Network for Digital Commerce (ONDC) India seharusnya dipandang dari perspektif yang lebih luas.

Selama ini ONDC sering dipersepsikan hanya sebagai sebuah platform teknologi.

Padahal, pencapaian terbesarnya justru berada pada aspek lain.

ONDC merupakan salah satu eksperimen terbesar di dunia dalam membangun ekosistem perdagangan digital terbuka yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, penyedia logistik, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Selama bertahun-tahun implementasinya, ONDC telah mengumpulkan pengalaman yang sangat berharga mengenai berbagai persoalan tersebut.

Sebagian keputusan terbukti berhasil.

Sebagian lainnya harus diperbaiki.

Bahkan beberapa asumsi awal berubah sepenuhnya setelah melihat kondisi nyata di lapangan.

Hal tersebut bukan berarti konsep ONDC gagal.

Sebaliknya, justru menunjukkan bahwa inovasi berskala nasional memang berkembang melalui proses belajar yang berkesinambungan.

Produk paling berharga yang dihasilkan ONDC bukanlah perangkat lunaknya.

Melainkan pengetahuan kelembagaan (institutional knowledge) yang lahir dari pengalaman implementasi tersebut.

Kesempatan Melompat pada Tahap Implementasi

Selama ini banyak orang berbicara mengenai technology leapfrogging.

Negara berkembang sering kali melewati teknologi lama dan langsung mengadopsi teknologi generasi terbaru.

Telepon seluler menggantikan telepon kabel.

Perbankan digital berkembang tanpa harus membangun jaringan kantor cabang yang sangat besar.

Pembayaran digital tumbuh pesat di negara-negara yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur pembayaran tradisional yang kuat.

Public Digital Infrastructure menawarkan peluang yang berbeda.

Indonesia bukan hanya dapat melakukan lompatan teknologi.

Indonesia memiliki kesempatan melakukan lompatan implementasi (implementation leapfrogging).

Bahkan, keunggulan ini bisa jadi jauh lebih besar.

Alih-alih memulai dari nol dengan penuh ketidakpastian, Indonesia dapat memulai dari kumpulan pengalaman yang telah dibangun India.

Alih-alih menemukan sendiri seluruh tantangan, Indonesia sudah dapat mengantisipasinya sejak awal.

Alih-alih menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan konsep dasar, Indonesia dapat langsung berfokus menyempurnakan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional.

Dengan demikian, kurva pembelajaran menjadi jauh lebih singkat.

Yang tidak kalah penting, implementation leapfrogging bukan berarti mengurangi inovasi.

Sebaliknya, ia justru mempercepat inovasi.

Karena sumber daya tidak lagi habis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah lebih dulu dipecahkan negara lain, Indonesia dapat mengalokasikan lebih banyak energi untuk mengembangkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional.

Artinya, Indonesia memulai inovasi dari titik awal yang jauh lebih tinggi.

Belajar Bukan Berarti Meniru

Ada perbedaan mendasar antara belajar dan meniru.

Banyak negara terjebak dalam dua kesalahan yang berlawanan.

Sebagian percaya bahwa model yang sukses di negara lain harus ditiru sepenuhnya.

Sebagian lainnya justru menolak seluruh pengalaman luar negeri dengan alasan kondisi lokal berbeda.

Kedua pendekatan tersebut sama-sama kurang tepat.

Setiap infrastruktur digital nasional yang berhasil selalu dibentuk oleh sejarah ekonomi, regulasi, kapasitas kelembagaan, struktur industri, dan karakteristik sosial negaranya masing-masing.

Ekonomi India tentu berbeda dengan Indonesia.

Skala ekonomi, jumlah penduduk, struktur perdagangan ritel, perkembangan regulasi, sistem pembayaran, hingga pola adopsi digital memiliki karakteristik yang tidak sama.

Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan yang unik.

QRIS telah menjadi salah satu sistem pembayaran QR nasional paling sukses di dunia.

BI-FAST berhasil memodernisasi sistem pembayaran real-time.

Industri perbankan Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi.

Sektor telekomunikasinya telah matang.

Ekosistem startup berkembang pesat.

Pemerintah pun telah memiliki pengalaman panjang dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif digital berskala nasional.

Karena itu, Indonesia tidak perlu mereplikasi ONDC secara utuh.

Yang perlu diadopsi adalah prinsip-prinsip dasarnya, sementara model implementasinya harus dirancang sesuai dengan realitas Indonesia.

Prinsipnya sederhana:

Adopsi prinsipnya. Sesuaikan implementasinya.

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap fleksibel sekaligus menghindari pengulangan berbagai persoalan yang sebenarnya telah berhasil diselesaikan di negara lain.

Sebuah Keunggulan Strategis yang Langka

Sejarah jarang memberikan kesempatan kepada sebuah negara untuk menjadi pelopor awal dalam mengadopsi arsitektur ekonomi baru tanpa harus menanggung seluruh biaya sebagai negara pertama yang mengembangkannya.

Kini Indonesia berada pada posisi yang sangat istimewa.

India telah melewati sebagian besar perjalanan yang sulit tersebut.

Negara itu telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun menjelajahi berbagai tantangan yang sebelumnya belum pernah dihadapi, sekaligus mengumpulkan pengalaman praktis dari implementasi nyata.

Indonesia kini memiliki kesempatan membangun Public Digital Infrastructure yang sesuai dengan prioritas nasionalnya dengan memanfaatkan seluruh pembelajaran tersebut.

Ini bukan tentang mengikuti jejak India.

Melainkan memulai perjalanan beberapa kilometer lebih depan dibandingkan garis start.

Karena itu, keuntungan terbesar yang dimiliki Indonesia bukanlah akses terhadap teknologi India.

Melainkan akses terhadap pengalaman yang telah dikumpulkan India.

Dalam ekonomi digital yang sedang berkembang, pengalaman tersebut bisa menjadi salah satu aset strategis paling berharga yang dapat dimiliki sebuah negara.

Tantangan Indonesia kini bukan lagi apakah Public Digital Infrastructure perlu dibangun.

Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah pengalaman implementasi ONDC selama bertahun-tahun menjadi sebuah model khas Indonesia yang mampu melahirkan model bisnis baru, memperkuat daya saing nasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital utama di Asia.

Itulah tantangan—dan sekaligus peluang—yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Prinsip Bersifat Universal, Implementasi Harus Lokal

Setiap infrastruktur digital yang berhasil selalu dibangun di atas dua lapisan.

Lapisan pertama adalah prinsip-prinsip universal.

Prinsip-prinsip ini hampir tidak berubah di berbagai negara, seperti interoperabilitas terbuka, protokol komunikasi yang terstandarisasi, identitas digital yang tepercaya, sistem pembayaran yang aman, tata kelola yang transparan, akses yang setara bagi seluruh peserta ekosistem, persaingan yang sehat, serta inovasi yang lahir melalui interoperabilitas, bukan eksklusivitas.

Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal karena menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi hampir semua negara.

Sementara itu, lapisan kedua adalah implementasi.

Dan implementasi tidak pernah bersifat universal.

Ia sepenuhnya bergantung pada kondisi lokal.

Membangun di Atas Aset Digital Nasional yang Sudah Dimiliki

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa membangun Public Digital Infrastructure (PDI) berarti mengganti seluruh sistem digital yang telah ada.

Padahal, justru sebaliknya.

Infrastruktur digital yang berhasil selalu dibangun di atas fondasi yang telah dimiliki sebelumnya.

Indonesia telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam membangun berbagai aset digital nasional.

Perbankan memiliki hubungan yang kuat dengan puluhan juta nasabah yang telah memercayakan layanan keuangannya. Perusahaan telekomunikasi berinteraksi setiap hari dengan jutaan pelanggan. Peritel mengelola ekosistem loyalitas pelanggan yang semakin matang. Perusahaan logistik terus memperluas jaringan distribusi ke seluruh Indonesia. Infrastruktur pembayaran digital telah mencapai tingkat interoperabilitas yang sangat baik. Pemerintah juga terus mendigitalisasi berbagai layanan publik.

Semua itu bukanlah hambatan bagi Public Digital Infrastructure.

Sebaliknya, seluruh aset tersebut merupakan fondasi utama yang dapat dimanfaatkan.

Karena itu, tujuan PDI bukan menggantikan platform digital yang sudah ada.

Tujuannya adalah menghubungkan seluruh platform tersebut.

Alih-alih mendorong setiap organisasi membangun ekosistemnya sendiri-sendiri, Public Digital Infrastructure memungkinkan berbagai ekosistem yang telah ada saling berinteraksi melalui standar yang sama, tanpa menghilangkan persaingan.

Masing-masing pelaku tetap bersaing melalui inovasi.

Yang berubah hanyalah biaya untuk berkolaborasi menjadi jauh lebih rendah.

Nilai Terbesar Berada pada Jaringan

Transformasi digital selama ini mendorong organisasi berpikir secara individual.

Setiap perusahaan membangun aplikasinya sendiri.

Ekosistem merchant sendiri.

Integrasi pembayaran sendiri.

Kemitraan logistik sendiri.

Strategi akuisisi pelanggan sendiri.

Pendekatan seperti ini pada akhirnya menciptakan banyak duplikasi.

Public Digital Infrastructure mengubah cara pandang tersebut.

Yang dioptimalkan bukan lagi organisasi secara individu, melainkan jaringan secara keseluruhan.

Perbedaan ini sangat mendasar.

Nilai ekonomi masa depan semakin banyak tercipta bukan dari organisasi yang berdiri sendiri, melainkan dari interaksi antarorganisasi.

Sebuah bank akan menciptakan nilai lebih besar ketika nasabahnya dapat bertransaksi dengan ribuan merchant.

Merchant memperoleh manfaat lebih besar ketika mereka dapat menjangkau jutaan nasabah bank.

Perusahaan logistik menjadi lebih efisien ketika dapat melayani berbagai platform perdagangan digital sekaligus.

Lembaga keuangan juga dapat mengambil keputusan pembiayaan dengan lebih baik ketika memiliki riwayat transaksi yang lebih kaya dan komprehensif.

Semua peserta memperoleh manfaat karena semakin banyak pihak yang bergabung, semakin besar pula nilai jaringan tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai network effects.

Public Digital Infrastructure menghadirkan efek jaringan tersebut dalam skala nasional.

Mengapa Industri Perbankan Indonesia Dapat Menjadi Penggerak Utama

Indonesia memiliki satu keunggulan yang sering kali kurang mendapat perhatian.

Industri perbankannya telah membangun salah satu basis pelanggan digital yang paling terpercaya di Indonesia.

Selama puluhan tahun, bank telah berinvestasi membangun kepercayaan masyarakat.

Mereka mengembangkan sistem manajemen risiko yang kompleks.

Memenuhi regulasi yang ketat.

Memiliki identitas nasabah yang telah terverifikasi.

Serta memproses miliaran transaksi keuangan setiap harinya.

Dalam era Public Digital Infrastructure, seluruh aset tersebut memiliki nilai strategis yang jauh melampaui fungsi perbankan tradisional.

Bank tidak lagi harus memandang dirinya hanya sebagai penyedia layanan keuangan.

Bank dapat berkembang menjadi buyer application yang terpercaya, menghubungkan nasabah dengan ekosistem ekonomi digital yang jauh lebih luas.

Daripada membangun ratusan kerja sama bilateral dengan merchant satu per satu, bank cukup terhubung ke sebuah ekosistem terbuka yang telah mempertemukan ribuan penjual melalui standar yang sama.

Model ini mengubah ekonomi transformasi digital secara mendasar.

Bank tetap berfokus pada keunggulan utamanya:

membangun kepercayaan,menjaga hubungan dengan nasabah,menyediakan layanan pembayaran,memberikan pembiayaan,mengelola risiko.

Sementara itu, merchant tetap fokus menjual produk.

Perusahaan logistik fokus pada distribusi.

Perusahaan teknologi fokus menciptakan inovasi.

Seluruh proses integrasi dijalankan oleh infrastruktur bersama.

Pendekatan seperti ini jauh lebih mudah dikembangkan dibandingkan meminta setiap organisasi membangun seluruh kemampuan ekosistem secara mandiri.

Yang Harus Diadaptasi Bukan Hanya Teknologi, tetapi Juga Tata Kelola

Pelajaran terbesar yang dapat dipetik Indonesia dari pengalaman India sesungguhnya bukan terletak pada teknologinya.

Melainkan pada tata kelola (governance).

Permasalahan teknologi relatif lebih mudah diselesaikan.

Sebaliknya, persoalan tata kelola jauh lebih kompleks.

Siapa yang menetapkan standar teknis?

Bagaimana sengketa diselesaikan?

Bagaimana syarat partisipasi dikembangkan dari waktu ke waktu?

Bagaimana inovasi tetap tumbuh tanpa mengorbankan interoperabilitas?

Bagaimana netralitas komersial tetap dijaga?

Bagaimana kepercayaan seluruh peserta ekosistem dapat dipertahankan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Public Digital Infrastructure dapat tetap terbuka, dipercaya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Teknologi membangun ekosistem.

Namun tata kelola lah yang menjaganya tetap hidup.

Karena itu, kerja sama Indonesia dan India seharusnya tidak hanya mencakup kolaborasi teknologi.

Yang sama pentingnya adalah dialog berkelanjutan mengenai tata kelola, desain kelembagaan, perkembangan regulasi, pengelolaan ekosistem, hingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Di sinilah pengalaman implementasi menjadi aset yang sangat berharga.

Dari Belajar Menuju Kepemimpinan

Sebagian orang mungkin melihat Indonesia hanya sebagai negara yang mengikuti jejak India.

Pandangan tersebut terlalu meremehkan potensi Indonesia.

Belajar dari pengalaman negara lain bukanlah bentuk ketergantungan.

Justru itulah strategi untuk mempercepat inovasi.

Sejarah menunjukkan banyak negara maju berkembang bukan karena menciptakan seluruh teknologinya sendiri, melainkan karena mampu mengadaptasi gagasan yang telah terbukti berhasil, kemudian menyempurnakannya sesuai kebutuhan nasional.

Jepang melakukannya pada masa industrialisasi.

Korea Selatan melakukan hal yang sama dalam industri elektronik dan manufaktur.

Singapura mengadaptasi praktik terbaik dunia dalam tata kelola dan logistik.

Tiongkok mengembangkan berbagai teknologi global menjadi inovasi yang sesuai dengan karakter pasar domestiknya.

Inovasi tidak selalu berarti menemukan sesuatu yang benar-benar baru.

Sering kali inovasi berarti mengadaptasi dengan lebih baik.

Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama.

Dengan menggabungkan pengalaman implementasi India dan berbagai keunggulan yang telah dimiliki—seperti sektor perbankan yang matang, sistem pembayaran digital yang maju, ekonomi digital yang berkembang pesat, serta komitmen pemerintah terhadap transformasi digital—Indonesia dapat membangun Public Digital Infrastructure yang bukan sekadar meniru ONDC, tetapi mengembangkannya ke tahap berikutnya.

Seharusnya inilah ambisi Indonesia.

Bukan menjadi negara kedua yang mengimplementasikan ONDC.

Melainkan menjadi negara pertama yang membangun generasi baru Public Digital Infrastructure berdasarkan seluruh pembelajaran yang telah diperoleh.

Apabila India berhasil membuktikan bahwa perdagangan digital terbuka dapat diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bagaimana infrastruktur tersebut mampu melahirkan model bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari perbankan, telekomunikasi, kesehatan, pertanian, pendidikan, logistik, manufaktur, pariwisata, hingga berbagai industri lainnya.

Peluang tersebut tidak dimulai dengan meniru arsitektur negara lain.

Peluang itu dimulai dengan memahami prinsip-prinsipnya, kemudian membangun sesuatu yang lebih sesuai dan lebih baik bagi Indonesia.

Public Digital Infrastructure: Membuka Pilar Ketiga Transformasi Digital

Selama lebih dari dua dekade, berbagai organisasi telah menginvestasikan miliaran dolar untuk menjalankan transformasi digital.

Perbankan memodernisasi sistem inti mereka.

Perusahaan telekomunikasi mendigitalisasi interaksi dengan pelanggan.

Perusahaan ritel mengembangkan pengalaman omnichannel.

Industri manufaktur mengotomatisasi proses produksi.

Pemerintah mendigitalisasi layanan publik.

Hasilnya memang sangat mengesankan.

Layanan menjadi lebih cepat.

Operasional semakin efisien.

Pengambilan keputusan semakin berbasis data.

Artificial Intelligence meningkatkan produktivitas.

Otomatisasi menekan biaya operasional.

Namun di balik seluruh pencapaian tersebut, masih ada satu pertanyaan penting.

Mengapa begitu banyak program transformasi digital hanya menghasilkan pertumbuhan bertahap, bukan perubahan yang benar-benar transformatif?

Jawabannya terletak pada cara kita memahami tujuan transformasi digital itu sendiri.

Teknologi bukanlah tujuan akhir.

Teknologi hanyalah alat.

Tujuan akhirnya adalah transformasi bisnis.

Dan transformasi bisnis tidak hanya diukur dari seberapa efisien organisasi bekerja, tetapi dari kemampuannya menciptakan sumber nilai ekonomi yang benar-benar baru.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memiliki arti strategis.

PDI membuka jalan bagi pilar ketiga—dan yang paling bernilai—dalam transformasi digital.

Public Digital Infrastructure Mengubah Cara Kerja Ekonomi Digital

Public Digital Infrastructure (PDI) mengubah cara organisasi membangun model bisnis baru.

Selama ini, setiap organisasi harus membangun sendiri ratusan hubungan komersial dengan berbagai mitra. Setiap kerja sama membutuhkan negosiasi, kontrak hukum, integrasi Application Programming Interface (API), mekanisme penyelesaian transaksi, prosedur operasional, hingga tata kelola yang berbeda-beda.

Semakin banyak mitra yang ingin diajak bekerja sama, semakin kompleks pula pengelolaannya.

Akibatnya, tim pengembangan bisnis lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalin kemitraan dibandingkan menciptakan inovasi. Tim teknologi lebih sibuk mengintegrasikan sistem daripada membangun kapabilitas baru. Departemen hukum menjadi bottleneck, biaya operasional meningkat, dan waktu peluncuran layanan menjadi semakin lama.

Ironisnya, sebuah organisasi bisa memiliki jutaan pelanggan, tetapi tetap kesulitan memperluas layanan kepada mereka.

Platform digital berkembang.

Namun model bisnisnya tidak.

Di sinilah PDI mengubah aturan main.

Alih-alih setiap organisasi membangun ekosistemnya sendiri, PDI menyediakan satu ekosistem bersama yang mempertemukan aplikasi pembeli (buyer applications) dan aplikasi penjual (seller applications) melalui standar yang sama.

Konsekuensinya sangat besar.

Bank tidak perlu berubah menjadi operator marketplace.

Bank cukup tetap menjalankan peran yang selama ini menjadi kekuatannya, yaitu membangun kepercayaan nasabah, mengelola risiko keuangan, menyediakan sistem pembayaran, memberikan pembiayaan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan.

Merchant tetap fokus menjual produk.

Perusahaan logistik fokus pada distribusi.

Perusahaan teknologi fokus berinovasi.

Sementara itu, seluruh koordinasi dilakukan oleh infrastruktur bersama.

Daripada membangun ekosistem baru, organisasi cukup bergabung ke dalam ekosistem yang telah tersedia.

Model ini secara drastis menurunkan biaya untuk menciptakan model bisnis baru.

Fokus organisasi pun bergeser dari sekadar integrasi menuju inovasi.

Peluang Baru bagi Industri Perbankan Indonesia

Perubahan ini memiliki arti yang sangat penting bagi sektor perbankan Indonesia.

Selama bertahun-tahun, transformasi digital perbankan terutama difokuskan pada peningkatan pengalaman nasabah.

Aplikasi mobile banking menjadi semakin canggih.

Pembukaan rekening dilakukan secara digital.

Artificial Intelligence mulai digunakan dalam layanan pelanggan.

Sistem pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien.

Seluruh investasi tersebut berhasil meningkatkan daya saing industri.

Namun, pertumbuhan di masa depan akan semakin bergantung pada kemampuan bank menciptakan sumber pendapatan baru.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memainkan peran strategis.

PDI memungkinkan bank berkembang dari lembaga keuangan menjadi orkestrator ekosistem digital.

Bayangkan ketika seorang nasabah membuka aplikasi perbankannya.

Yang tersedia bukan hanya layanan keuangan.

Melalui aplikasi yang sama, nasabah dapat membeli hasil pertanian langsung dari petani, memesan layanan kesehatan, mengajukan pembiayaan kendaraan, membeli rumah, memesan paket wisata, membayar biaya kuliah, membeli asuransi, berinvestasi, mengakses layanan pemerintah, hingga mengatur layanan logistik.

Aplikasi bank berubah menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.

Yang terpenting, bank tidak berubah menjadi perusahaan ritel maupun perusahaan logistik.

Bank tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, namun kini mampu memfasilitasi transaksi di dalam ekosistem yang jauh lebih luas.

Inilah yang dimaksud dengan inovasi model bisnis baru.

Model Ekonomi yang Lebih Sehat bagi Bank Digital

Dampaknya bahkan lebih besar bagi bank digital.

Saat ini banyak bank digital masih sangat bergantung pada kerja sama dengan marketplace besar.

Dalam hubungan tersebut, marketplace menguasai transaksi pelanggan, sementara bank menyediakan pembiayaan.

Pendapatan harus dibagi.

Margin keuntungan menjadi semakin kecil.

Hubungan dengan pelanggan pun menjadi tidak sepenuhnya dimiliki bank.

Public Digital Infrastructure mengubah kondisi tersebut.

Alih-alih bergantung pada satu marketplace dominan, bank digital dapat terhubung dengan ribuan penjual melalui satu ekosistem terbuka.

Keuntungan strategisnya sangat jelas.

Akuisisi pelanggan menjadi lebih beragam.

Ketergantungan terhadap satu platform berkurang.

Bank lebih leluasa memilih mitra ekosistem.

Persaingan antarpenjual menciptakan harga dan skema komersial yang lebih sehat.

Yang paling penting, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang benar-benar mereka kenal.

Data transaksi menjadi lebih lengkap.

Riwayat hubungan dengan nasabah lebih panjang.

Penilaian risiko menjadi lebih akurat.

Penyaluran kredit menjadi lebih bertanggung jawab.

Kualitas pembiayaan meningkat.

Inklusi keuangan pun dapat diperluas tanpa harus meningkatkan risiko kredit secara signifikan.

Model seperti ini jauh lebih sehat, baik bagi industri perbankan maupun bagi masyarakat.

Public Digital Infrastructure Membesarkan Pasar, Bukan Menggantikan Marketplace

Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Public Digital Infrastructure akan mengancam marketplace yang telah ada.

Faktanya justru sebaliknya.

PDI memperbesar pasar.

Marketplace besar tetap akan terus berkembang.

Mereka memiliki merek yang kuat, pengalaman pelanggan yang matang, jaringan logistik yang luas, serta jutaan merchant.

Semua keunggulan tersebut tidak akan hilang.

Public Digital Infrastructure tidak menggantikannya.

Yang dilakukan PDI adalah menurunkan hambatan bagi pemain baru untuk ikut berpartisipasi.

Bank dapat menjadi buyer application.

Perusahaan telekomunikasi dapat menjadi buyer application.

Universitas.

Rumah sakit.

BUMN.

Koperasi.

Pemerintah daerah.

Bahkan organisasi-organisasi lain yang saat ini belum pernah membayangkan dirinya menjadi bagian dari perdagangan digital.

Di sisi lain, para penjual memperoleh akses ke berbagai komunitas pembeli melalui satu infrastruktur yang saling terhubung.

Hasil akhirnya bukan sekadar perpindahan transaksi dari satu platform ke platform lain.

Yang tercipta adalah ekonomi digital yang jauh lebih besar.

Perbedaan ini sangat mendasar.

Dari Transformasi Digital Menuju Transformasi Ekonomi

Pada akhirnya, Public Digital Infrastructure tidak seharusnya dipandang hanya sebagai babak baru transformasi digital.

PDI merupakan strategi transformasi ekonomi nasional.

Pengalaman pelanggan (Customer Experience) tetap penting.

Keunggulan operasional (Operational Excellence) tetap menjadi fondasi.

Namun peluang terbesar sesungguhnya berada pada pilar ketiga, yaitu Model Bisnis Baru (New Business Models).

Dari sinilah gelombang pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya akan lahir.

Public Digital Infrastructure menyediakan fondasinya.

ONDC India memberikan pengalaman implementasi yang sangat berharga.

Sementara Indonesia memiliki pasar yang besar, institusi yang kuat, sektor keuangan yang matang, serta semangat kewirausahaan yang tinggi.

Ketika seluruh elemen tersebut dipadukan, Indonesia memiliki peluang yang sangat langka.

Bukan hanya mendigitalisasi industri yang sudah ada.

Melainkan menciptakan industri-industri baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Inilah janji terbesar Public Digital Infrastructure.

Dan inilah alasan mengapa kemitraan digital antara Indonesia dan India berpotensi menjadi salah satu kolaborasi ekonomi digital paling penting di Asia.

Melampaui Perbankan: Membangun Ekonomi Digital Nasional

Walaupun sektor perbankan berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat pertama dari Public Digital Infrastructure, arti penting PDI jauh melampaui layanan keuangan.

PDI bukanlah inisiatif perbankan.

Bukan pula sekadar proyek perdagangan digital.

Dan bukan hanya proyek teknologi pemerintah.

PDI merupakan infrastruktur ekonomi yang mampu menghubungkan berbagai industri yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Perbedaan ini sangat penting.

Selama ini transformasi digital masih berpusat pada masing-masing organisasi.

Bank mentransformasi layanan perbankan.

Operator telekomunikasi mentransformasi layanan telekomunikasi.

Perusahaan ritel mentransformasi perdagangan.

Rumah sakit mendigitalisasi layanan kesehatan.

Pemerintah mendigitalisasi pelayanan publik.

Public Digital Infrastructure mengubah perspektif tersebut.

Yang ditransformasikan bukan lagi satu industri secara terpisah.

Melainkan seluruh industri secara bersama-sama.

Unit transformasinya bukan lagi organisasi.

Tetapi ekonomi nasional.

Dari Platform Economy Menuju Network Economy

Selama satu dekade terakhir, ekonomi digital berkembang melalui berbagai platform.

Marketplace mempertemukan pembeli dan penjual.

Aplikasi ride-hailing menghubungkan penumpang dan pengemudi.

Platform pesan-antar makanan menghubungkan restoran dengan pelanggan.

Platform fintech mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam.

Model ini berhasil menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar.

Namun pada saat yang sama, setiap platform berkembang menjadi sebuah “pulau digital” yang berdiri sendiri.

Merchant harus bergabung ke banyak platform.

Konsumen harus memasang banyak aplikasi.

Penyedia layanan harus membuat integrasi yang berbeda-beda.

Lembaga keuangan harus melakukan negosiasi komersial dengan masing-masing platform.

Perusahaan logistik membangun koneksi tersendiri untuk setiap marketplace.

Semakin banyak platform yang lahir, kompleksitas justru semakin meningkat.

Public Digital Infrastructure menawarkan paradigma baru.

Bukan lagi menghubungkan pelaku ekonomi ke masing-masing platform.

Melainkan menghubungkan platform-platform tersebut satu sama lain melalui infrastruktur yang sama.

Dengan demikian, ekonomi digital secara bertahap bergerak dari Platform Economy menuju Network Economy.

Perbedaannya sangat mendasar.

Platform saling bersaing.

Jaringan saling berkolaborasi.

Platform membangun ekosistem yang tertutup.

Network membangun ekosistem yang terbuka dan interoperabel.

Keduanya akan tetap hidup berdampingan.

Namun di masa depan, nilai ekonomi terbesar akan lahir ketika berbagai platform dapat saling terhubung melalui Public Digital Infrastructure.

Membuka Potensi UMKM Indonesia

Tidak ada sektor yang akan memperoleh manfaat lebih besar dari Public Digital Infrastructure (PDI) selain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selama puluhan tahun, UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang sama.

Membuat produk berkualitas memang tidak mudah.

Namun menemukan pelanggan dalam skala besar jauh lebih sulit.

Banyak pelaku UMKM memiliki produk unggulan.

Mereka memahami kebutuhan pasar lokal.

Mereka mampu menciptakan produk dengan keunggulan yang unik.

Namun untuk menjangkau konsumen secara luas, mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran, membangun toko digital, mengintegrasikan sistem pembayaran, mengatur logistik, memperoleh pelanggan baru, hingga mengembangkan teknologi.

Bagi sebagian besar UMKM, seluruh biaya tersebut masih terlalu mahal.

Akibatnya, hambatan utama pertumbuhan bukan lagi kualitas produk, melainkan akses terhadap pasar.

Public Digital Infrastructure mengubah kondisi tersebut.

Alih-alih setiap UMKM membangun marketplace sendiri, PDI memungkinkan mereka langsung menjadi bagian dari ekosistem digital nasional.

Produk mereka dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli, mulai dari aplikasi perbankan, operator telekomunikasi, platform ritel, sistem pengadaan pemerintah, koperasi, platform pembelian korporasi, institusi pendidikan, rumah sakit, hingga berbagai aplikasi lain yang akan terus bermunculan.

Dengan demikian, UMKM tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar anggaran untuk mencari pelanggan.

Sebaliknya, mereka memperoleh akses terhadap pelanggan yang sudah ada.

Ekonomi digital pun berubah secara mendasar.

Biaya memperoleh pelanggan menurun.

Jangkauan pasar meningkat.

Inovasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Persaingan pun bergeser.

Yang menentukan bukan lagi besarnya anggaran pemasaran, melainkan kualitas produk dan layanan.

Inilah salah satu manfaat struktural terbesar yang ditawarkan Public Digital Infrastructure bagi Indonesia.

Pertanian: Menghubungkan Petani Langsung dengan Pasar

Potensi yang sama juga terlihat di sektor pertanian.

Jutaan petani Indonesia menghasilkan berbagai komoditas bernilai tinggi.

Namun hingga kini banyak di antara mereka masih menghadapi rantai pasok yang panjang, informasi pasar yang terbatas, serta ketergantungan pada banyak perantara.

Berbagai platform digital memang telah mencoba memperbaiki kondisi tersebut.

Sebagian berhasil.

Namun sebagian besar masih berjalan sebagai ekosistem yang terpisah.

Public Digital Infrastructure menawarkan pendekatan yang jauh lebih luas.

Petani, koperasi, distributor, perusahaan logistik, bank, perusahaan asuransi, eksportir, peritel, hingga industri pengolahan pangan dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang sama tanpa kehilangan independensinya.

Bank dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan riwayat transaksi yang telah terverifikasi.

Asuransi dapat terintegrasi langsung ke dalam proses perdagangan.

Perusahaan logistik dapat mengatur distribusi secara lebih efisien.

Industri pengolahan pangan memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap pasokan bahan baku.

Sementara konsumen menikmati rantai pasok yang lebih pendek.

Nilai yang tercipta jauh melampaui perdagangan digital semata.

Ia berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan, sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Kesehatan, Pendidikan, dan Layanan Publik

Prinsip yang sama berlaku pada berbagai sektor sosial.

Layanan kesehatan saat ini melibatkan rumah sakit, perusahaan asuransi, apotek, laboratorium, lembaga keuangan, penyedia logistik, perusahaan, hingga pemerintah.

Begitu pula sektor pendidikan.

Pendidikan tidak lagi hanya berlangsung di kampus.

Ia berkembang melalui sertifikasi profesional, pembelajaran daring, kerja sama industri, pembiayaan pendidikan, serta konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Public Digital Infrastructure memungkinkan seluruh institusi tersebut saling terhubung tanpa harus membangun ratusan integrasi secara terpisah.

Alih-alih menciptakan layanan digital yang berdiri sendiri, setiap institusi menjadi bagian dari ekosistem nasional yang saling terhubung.

Implikasinya terhadap layanan publik juga sangat besar.

Pemerintah dapat berinteraksi lebih efektif dengan dunia usaha, lembaga keuangan, institusi pendidikan, hingga sektor kesehatan melalui infrastruktur digital yang interoperabel.

Layanan publik menjadi lebih mudah diakses.

Sementara inovasi dari sektor swasta menjadi jauh lebih mudah diintegrasikan.

Pada akhirnya, masyarakat menikmati pengalaman ekonomi digital yang lebih terhubung.

Indonesia Berpeluang Membangun Ekonomi Digital yang Lebih Inklusif

Salah satu janji terbesar Public Digital Infrastructure adalah terciptanya ekonomi digital yang lebih inklusif.

Selama ini, partisipasi dalam ekonomi digital lebih banyak menguntungkan organisasi besar yang memiliki modal untuk membangun teknologi, melakukan pemasaran, dan mengembangkan ekosistem.

Sebaliknya, organisasi yang lebih kecil menghadapi hambatan yang jauh lebih besar.

Public Digital Infrastructure menurunkan hambatan tersebut.

Kesempatan untuk berpartisipasi tidak lagi bergantung pada ukuran organisasi.

Kemampuan berinovasi tidak lagi semata ditentukan oleh besarnya modal.

Peluang ekonomi menjadi lebih merata.

Hal ini sangat penting bagi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Kekuatan Indonesia tersebar di ribuan pulau, ratusan kabupaten dan kota, serta jutaan pelaku usaha lokal.

Karena itu, infrastruktur digital harus mampu menciptakan peluang bagi seluruh daerah, bukan hanya memperkuat segelintir platform digital besar.

Ekosistem digital yang terbuka memberikan kesempatan tersebut.

Menuju Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia

Diskusi mengenai Public Digital Infrastructure seharusnya tidak lagi berhenti pada aspek teknologi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Ekonomi digital seperti apa yang ingin dibangun Indonesia?

Apakah Indonesia ingin terus membangun berbagai ekosistem digital yang terpisah?

Ataukah Indonesia ingin membangun sebuah ekonomi di mana inovasi dapat mengalir lintas industri melalui infrastruktur digital yang sama?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan daya saing Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

Belajar dari ONDC India bukan sekadar mengadopsi jaringan perdagangan digital terbuka.

Lebih dari itu, Indonesia belajar bagaimana infrastruktur digital nasional dapat menjadi katalis bagi transformasi ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki seluruh prasyarat yang dibutuhkan.

Penduduk yang semakin terkoneksi secara digital.

Sistem perbankan yang kuat.

Infrastruktur pembayaran digital yang berkembang pesat.

Perusahaan teknologi yang dinamis.

Wirausahawan kelas dunia.

Pemerintah yang memiliki komitmen kuat.

Serta lingkungan regulasi yang semakin matang.

Yang masih dibutuhkan hanyalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut ke dalam satu ekosistem yang interoperabel.

Itulah hakikat Public Digital Infrastructure.

Bukan menggantikan pasar.

Bukan pula menggantikan inovasi sektor swasta.

Melainkan memungkinkan seluruh pelaku—mulai dari bank terbesar hingga usaha kecil di pelosok desa—untuk tumbuh bersama dalam ekonomi digital Indonesia berikutnya.

Dari Public Digital Infrastructure Menuju Daya Saing Nasional

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bukan hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah atau teknologi paling canggih.

Mereka berhasil karena membangun infrastruktur yang memungkinkan aktivitas ekonomi berkembang.

Pada abad ke-19, jalur kereta api menghubungkan produsen dengan pasar.

Pada abad ke-20, jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi menjadi fondasi pembangunan industri.

Kini, pada abad ke-21, dunia sedang memasuki revolusi infrastruktur baru.

Yaitu infrastruktur digital.

Namun perlu dibedakan antara digital infrastructure dan Public Digital Infrastructure.

Digital infrastructure menyediakan fondasi teknologi seperti broadband, cloud computing, pusat data, kecerdasan buatan, keamanan siber, serta kapasitas komputasi.

Sementara Public Digital Infrastructure menyediakan fondasi ekonomi.

Ia memungkinkan organisasi saling berinteraksi melalui standar bersama, protokol yang interoperabel, dan tata kelola yang dipercaya bersama.

Digital infrastructure meningkatkan kemampuan teknologi.

Public Digital Infrastructure meningkatkan kemampuan pasar.

Perbedaan inilah yang akan menjadi salah satu penentu pembangunan ekonomi generasi berikutnya.

Indonesia Bukan Sekadar Pengadopsi, tetapi Referensi Dunia

Indonesia seharusnya tidak hanya bercita-cita menjadi negara berikutnya yang mengadopsi Public Digital Infrastructure.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi implementasi rujukan (reference implementation) kedua di dunia.

Hal ini penting.

Implementasi pertama membuktikan bahwa suatu konsep dapat diwujudkan.

Implementasi kedua membuktikan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan pada struktur ekonomi, regulasi, dan kondisi pasar yang berbeda.

Jika India telah menunjukkan bahwa perdagangan digital terbuka dapat berhasil di salah satu ekonomi terbesar dunia, maka Indonesia dapat menunjukkan bagaimana prinsip yang sama diadaptasi pada negara kepulauan dengan sistem pembayaran digital yang maju, industri perbankan yang kuat, serta ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan ekonominya sendiri.

Indonesia juga ikut berkontribusi terhadap evolusi Public Digital Infrastructure di tingkat global.

Dari Indonesia untuk ASEAN dan Global South

Dampaknya tidak berhenti di Indonesia.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peluang menjadi contoh bagaimana Public Digital Infrastructure dapat mendorong interoperabilitas digital di kawasan.

Ke depan, kolaborasi regional dapat berkembang ke berbagai sektor seperti pembayaran lintas negara, pembiayaan perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik, rantai pasok, hingga layanan pemerintah.

Lebih jauh lagi, kemitraan Indonesia–India juga dapat menjadi model kerja sama baru bagi negara-negara Global South.

Bukan hubungan yang didasarkan pada ketergantungan.

Melainkan pada pembelajaran bersama.

Bukan ekspor teknologi.

Tetapi pertukaran pengetahuan.

Bukan mengimpor solusi jadi.

Melainkan menciptakan solusi bersama yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Kesimpulan

Masa depan ekonomi digital Indonesia tidak akan ditentukan semata-mata oleh banyaknya aplikasi yang dikembangkan, besarnya investasi pada kecerdasan buatan, ataupun jumlah layanan digital yang tersedia.

Seluruh hal tersebut memang penting.

Namun semuanya hanyalah lapisan yang terlihat.

Transformasi yang sesungguhnya terletak pada infrastruktur yang tidak terlihat—fondasi yang memungkinkan organisasi saling terhubung, berkolaborasi, dan menciptakan model bisnis yang sama sekali baru.

Public Digital Infrastructure adalah fondasi tersebut.

Ia memungkinkan bank berkembang melampaui layanan keuangan.

Memungkinkan perusahaan telekomunikasi menjadi pusat ekosistem digital.

Memungkinkan UMKM menjangkau pasar nasional.

Memungkinkan pemerintah mendorong inovasi tanpa harus mengendalikan inovasi itu sendiri.

Pada akhirnya, PDI memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas kolaborasi, bukan fragmentasi.

Karena itu, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Juli 2026 bukan sekadar agenda diplomatik.

Kunjungan tersebut merupakan peluang strategis yang mungkin hanya datang sekali dalam satu generasi untuk membangun fondasi baru ekonomi digital Indonesia.

Sejarah tidak mengingat perusahaan pertama yang menggunakan jalan raya.

Sejarah mengingat negara yang membangunnya.

Demikian pula, Public Digital Infrastructure kelak tidak akan dikenang sebagai sekadar proyek teknologi.

Ia akan dikenang sebagai infrastruktur dasar—setara dengan jalan raya, pelabuhan, listrik, dan internet—yang memungkinkan lahirnya ekonomi masa depan.

Indonesia kini berada pada momen yang sangat penting dalam perjalanan transformasi digitalnya.

Negara ini tidak perlu mengulang pembelajaran yang telah dilakukan pihak lain.

Namun Indonesia juga tidak perlu sekadar meniru.

Kesempatannya jauh lebih besar:

Belajar. Beradaptasi. Menyempurnakan. Dan pada akhirnya menjadi salah satu referensi dunia dalam membangun Public Digital Infrastructure yang mampu melahirkan model bisnis baru, memperkuat daya saing nasional, dan membentuk masa depan ekonomi digital global.

*Dr. Bayu Prawira Hie merupakan pakar perbankan digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan teknologi finansial (financial technology). Ia telah mendampingi berbagai institusi keuangan dan perusahaan teknologi dalam merancang strategi transformasi digital, adopsi AI, pengembangan Public Digital Infrastructure (PDI), serta inovasi layanan keuangan. Pemikirannya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat daya saing industri keuangan dan mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

APINDO: ION, Solusi Percepat Digitalisasi UMKM

JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai Indonesia Open Network (ION) dapat menjadi solusi untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha ketika masuk ke dalam ekosistem perdagangan digital.

Shinta mengatakan, sebagai representasi dunia usaha nasional, APINDO bekerja sama dengan ION untuk memperluas partisipasi pelaku usaha sekaligus mempercepat penggunaan jaringan digital terbuka di berbagai sektor industri. “Interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia,” kata Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/07/2026).

ION adalah program nasional yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (07/07/2026), dan menjadi salah satu agenda strategis dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 7–8 Juli 2026. Peluncuran tersebut disambut Presiden Prabowo Subianto dan Narendra Modi sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia–India dalam bidang ekonomi digital.

ION merupakan implementasi dari nota kesepahaman kerja sama pengembangan digital yang ditandatangani Indonesia dan India pada Januari 2025. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan Digital Public Infrastructure, kecerdasan buatan, dan inovasi digital.

Dalam pernyataan bersama pada Selasa (07/07/2026), kedua pemimpin menyambut peluncuran ION yang dikembangkan berdasarkan arsitektur Open Network for Digital Commerce atau ONDC dari India. Jaringan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM Indonesia dalam ekonomi digital melalui sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan tidak bergantung pada satu ekosistem digital tertentu.

Meski mengacu pada pengalaman ONDC, ION dikembangkan dengan menyesuaikan karakteristik ekonomi, kebutuhan nasional, prioritas pembangunan, dan kerangka kelembagaan Indonesia. ION menjadi teknologi digital milik Indonesia, bukan India.

Managing Director dan CEO ONDC sekaligus anggota Dewan Penasihat Indonesia Open Network, T Koshy, mengatakan keberhasilan jaringan digital terbuka tidak terletak pada upaya meniru model negara lain. Menurut dia, prinsip-prinsip yang telah terbukti harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Indonesia dinilai telah mengembangkan pendekatan sendiri yang mencerminkan kondisi ekonomi, institusi, dan cita-cita pembangunan nasional.

Menghapus Fragmentasi

Shinta, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network, menjelaskan bahwa ION menghadirkan infrastruktur digital bersama yang memungkinkan berbagai pelaku dalam ekosistem perdagangan terhubung tanpa harus bergantung pada satu platform tertentu. “ION membangun infrastruktur bersama yang menurunkan hambatan inovasi, mengurangi biaya usaha, dan membuka peluang bagi perusahaan dari berbagai skala untuk berkembang dalam perdagangan digital,” ujarnya.

Menurut Shinta, keterhubungan antarsistem menjadi penting karena digitalisasi UMKM selama ini masih dihadapkan pada fragmentasi marketplace, biaya integrasi teknologi, keterbatasan akses logistik dan pembiayaan, serta mahalnya biaya untuk mendapatkan pelanggan. Melalui jaringan terbuka, pelaku usaha dari berbagai skala dapat memperoleh biaya transaksi yang lebih rendah, akses pasar yang lebih luas, serta konektivitas digital yang lebih baik. Sistem ini juga membuka kesempatan bagi marketplace, perusahaan logistik, perbankan, penyedia pembayaran, dan aplikasi bisnis untuk berkolaborasi di atas infrastruktur yang sama.

ION merupakan infrastruktur perdagangan digital terbuka berskala nasional yang dirancang untuk menghubungkan pelaku usaha, marketplace, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, dan berbagai layanan digital dalam satu jaringan yang interoperabel. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION bukan platform perdagangan elektronik baru. ION berfungsi sebagai infrastruktur bersama yang memungkinkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, marketplace, perusahaan logistik, sistem pembayaran, perbankan, serta penyedia layanan digital saling terhubung dalam satu ekosistem nasional.

Dengan pendekatan tersebut, pelaku usaha hanya perlu melakukan satu kali integrasi agar dapat terhubung dengan berbagai platform dan layanan. Prinsip yang diusung adalah “Join Once. Sell Everywhere”, atau bergabung sekali untuk berjualan di berbagai jaringan. Model tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya integrasi teknologi, mendorong inovasi, menciptakan persaingan yang sehat, dan memberikan pilihan yang lebih luas kepada pelaku usaha maupun konsumen.

Implementasi Awal untuk UMKM

Sebagai bagian dari implementasi awal ION, SMESCO Indonesia dan PT Chairos International Ventures menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk memperluas partisipasi digital UMKM. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan akses pasar, penguatan inklusi keuangan, serta pengembangan kapasitas usaha melalui berbagai program implementasi dan pengembangan ekosistem.

ION juga bekerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperkuat program nasional SAPA UMKM melalui PASAR SAPA. Program tersebut dikembangkan sebagai lapisan perdagangan digital interoperabel yang menghubungkan UMKM dengan berbagai layanan pendukung usaha.

Melalui jaringan tersebut, UMKM yang telah terdaftar diharapkan memperoleh akses lebih luas kepada pembeli, penyedia jasa logistik, sistem pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, serta berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Selasa (07/07/2026), mengatakan pemerintah ingin memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa dibatasi ukuran ataupun lokasi usahanya. “Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, layanan logistik, pembiayaan, layanan publik yang terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan,” katanya.

Menurut Maman, kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hingga saat ini, terdapat 14,9 juta usaha mikro telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau sekitar 96,9 persen dari seluruh NIB yang telah diterbitkan. Namun, dibandingkan dengan sekitar 56 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, masih terdapat sekitar 40 juta UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan perlu difasilitasi agar dapat masuk ke sektor formal.

Mengatasi Fragmentasi Ekonomi Digital

Kehadiran ION dilatarbelakangi masih besarnya hambatan yang dihadapi jutaan UMKM, petani, koperasi, pasar tradisional, dan pelaku usaha informal dalam memasuki ekonomi digital. Fragmentasi marketplace membuat pelaku usaha harus melakukan integrasi secara terpisah dengan berbagai platform. Di sisi lain, sistem logistik yang belum sepenuhnya terhubung, kebutuhan investasi teknologi, keterbatasan akses pembiayaan, serta tingginya biaya memperoleh pelanggan masih menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha di daerah.

ION berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan memisahkan fungsi infrastruktur digital dari aplikasi komersial. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun aplikasi dan layanan baru di atas jaringan yang sama tanpa harus menciptakan ekosistem tertutup.

ION juga mengembangkan konsep ION Hyperlokal yang akan menghubungkan desa, kecamatan, koperasi, petani, pasar tradisional, serta berbagai penyedia layanan lokal ke dalam ekosistem ekonomi digital berbasis wilayah.

Melalui model tersebut, transaksi perdagangan dan distribusi logistik dapat dipenuhi dari dalam komunitas setempat, sekaligus membuka akses produk lokal menuju pasar yang lebih luas di tingkat nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendukung pengembangan ekosistem ION dengan mendorong keterlibatan komunitas inovasi digital, pengembang aplikasi, perusahaan rintisan, dan penyedia layanan digital Indonesia.

ION diperkenalkan sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) pada 5 Februari 2026 dalam soft launching ION yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurachman. ION berbasis jaringan terbuka yang menghubungkan UMKM, aplikasi pembeli, sistem penjual, penyedia logistik, dan layanan pembayaran lintas platform tanpa bergantung pada satu ekosistem digital tertentu.

Inisiatif ini bertujuan memperluas akses pasar, menekan biaya transaksi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat daya saing sekitar 64,2 juta UMKM Indonesia dalam ekonomi digital. Nezar Patria menegaskan bahwa infrastruktur digital terbuka menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan melampaui US$130 miliar.

Didukung Google.org dan Mitra Teknologi

Pengembangan ION memperoleh dukungan Google.org untuk fase inkubasi infrastruktur perdagangan digital terbuka nasional. Dukungan tersebut ditujukan untuk mempercepat perdagangan digital yang inklusif, khususnya bagi usaha mikro dan wirausahawan di wilayah perdesaan.

Networks for Humanity juga bergabung sebagai mitra pengetahuan dengan membawa pengalaman internasional dalam pengembangan ekosistem digital yang terbuka, interoperabel, dan inklusif. Mitra pendiri ekosistem ION antara lain Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, Moving Tech Innovations, Infinys, ThoughtLine, Ayantram, dan Blitz.

Chief Executive Officer PT Chairos International Ventures Sachin Gopalan mengatakan ION bukan sekadar platform e-commerce, melainkan infrastruktur digital bersama yang memungkinkan marketplace, perusahaan logistik, penyedia pembayaran, perbankan, dan aplikasi bisnis saling terhubung. Dengan memisahkan infrastruktur dari aplikasi, kata dia, Indonesia sedang membangun ekonomi digital yang menjadikan kolaborasi sebagai sumber inovasi.

Menurut Sachin, Chairos berperan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, mitra teknologi, dan para ahli internasional agar ION berkembang menjadi ekosistem nasional yang pada akhirnya dimiliki dan dikelola untuk kepentingan Indonesia.

Kehadiran ION diharapkan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi digital menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk menggantikan fragmentasi dengan interoperabilitas, mengurangi eksklusivitas antarsistem, serta memperluas peluang bagi jutaan UMKM untuk tumbuh dalam ekosistem digital nasional.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Di Balik Kesuksesan Nvidia, Ada TSMC yang Kian Diburu Investor

Di tengah dominasi perusahaan teknologi raksasa seperti Nvidia, Apple, Alphabet, dan Microsoft, muncul satu nama yang dinilai memiliki peluang besar untuk menyusul masuk ke dalam jajaran perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$3 triliun. Perusahaan tersebut adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), produsen chip terbesar di dunia yang menjadi tulang punggung industri semikonduktor global.

Seiring ledakan investasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), posisi TSMC semakin strategis. Hampir seluruh perusahaan teknologi terbesar dunia yang mengembangkan chip AI mengandalkan fasilitas manufaktur milik TSMC. Hal inilah yang membuat banyak analis optimistis bahwa perusahaan asal Taiwan tersebut masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar dalam beberapa tahun ke depan.

TSMC Jadi Fondasi Industri AI Global

TSMC dikenal sebagai foundry atau produsen chip kontrak terbesar di dunia. Berbeda dengan Nvidia, AMD, Apple, atau Broadcom yang berfokus pada desain chip, TSMC bertugas memproduksi chip-chip canggih tersebut menggunakan teknologi manufaktur paling mutakhir.

Perusahaan menjadi mitra utama bagi berbagai raksasa teknologi karena memiliki keunggulan dalam proses produksi semikonduktor berukuran sangat kecil, termasuk teknologi 3 nanometer dan pengembangan menuju 2 nanometer.

Kemampuan tersebut menjadikan TSMC hampir tidak memiliki pesaing yang mampu menandingi skala produksi maupun kualitas manufakturnya. Akibatnya, ketika permintaan chip AI melonjak tajam, TSMC ikut menikmati peningkatan pesanan dari hampir seluruh pemain besar industri teknologi.

AI Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Gelombang AI generatif telah mengubah peta industri semikonduktor. Perusahaan seperti Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, hingga Alphabet menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk membangun pusat data AI baru.

Setiap pusat data membutuhkan ribuan hingga puluhan ribu GPU berperforma tinggi. Namun GPU tersebut tidak dapat diproduksi tanpa dukungan manufaktur dari TSMC.

Dengan kata lain, semakin tinggi permintaan terhadap chip AI Nvidia maupun perusahaan teknologi lainnya, semakin besar pula peluang pertumbuhan pendapatan TSMC.

Analis menilai tren ini bukan fenomena sementara. Transformasi digital berbasis AI diperkirakan akan berlangsung selama bertahun-tahun sehingga memberikan visibilitas pendapatan yang lebih baik dibandingkan siklus semikonduktor sebelumnya.

Fundamental Terus Menguat

Optimisme terhadap TSMC tidak hanya berasal dari tren AI, tetapi juga dari kinerja fundamental perusahaan yang terus menunjukkan peningkatan.

Pendapatan dan laba perusahaan tumbuh pesat seiring meningkatnya permintaan chip canggih. Margin keuntungan tetap terjaga karena TSMC memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pelanggan.

Selain itu, perusahaan terus meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi generasi terbaru. Langkah ini dilakukan agar mampu memenuhi permintaan pelanggan yang diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan dominasi pasar yang dimiliki saat ini, TSMC dinilai memiliki economic moat atau keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pesaing. Proses pengembangan teknologi manufaktur chip membutuhkan investasi puluhan miliar dolar serta pengalaman bertahun-tahun, sehingga hambatan masuk industri ini sangat tinggi.

Berpeluang Masuk Klub US$3 Triliun

Saat ini hanya segelintir perusahaan yang berhasil mencapai kapitalisasi pasar lebih dari US$3 triliun, yaitu Nvidia, Alphabet, Apple, dan Microsoft.

Menurut sejumlah analis, apabila pertumbuhan industri AI tetap berlanjut sesuai ekspektasi, TSMC memiliki peluang untuk bergabung ke dalam kelompok eksklusif tersebut.

Nilai kapitalisasi pasar TSMC memang telah mencapai sekitar US$2 triliun, sehingga kenaikan sekitar 50% akan membawa perusahaan menuju level US$3 triliun. Dengan mempertimbangkan posisi strategis perusahaan dalam rantai pasok AI global, target tersebut dinilai bukan sesuatu yang mustahil apabila permintaan chip terus meningkat.

Risiko Tetap Perlu Diperhatikan

Meskipun prospeknya sangat menjanjikan, investor tetap perlu memperhatikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerja TSMC.

Salah satu faktor terbesar adalah ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan. Sebagai perusahaan yang berbasis di Taiwan, TSMC menghadapi risiko geopolitik yang terus menjadi perhatian pasar global.

Selain itu, industri semikonduktor tetap bersifat siklikal. Apabila belanja AI perusahaan teknologi mulai melambat atau terjadi perlambatan ekonomi global, permintaan chip juga berpotensi mengalami penyesuaian.

Persaingan teknologi juga semakin ketat. Samsung Foundry dan Intel terus meningkatkan investasi untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi manufaktur chip generasi terbaru. Meski demikian, hingga saat ini TSMC masih mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri.

Investor Mulai Fokus pada Kualitas Bisnis

Di tengah valuasi saham AI yang semakin tinggi, banyak investor kini tidak hanya mengejar perusahaan dengan pertumbuhan tercepat, tetapi juga mencari bisnis yang memiliki posisi strategis dalam ekosistem AI.

TSMC dinilai memenuhi kedua kriteria tersebut. Perusahaan tidak bergantung pada satu produk atau satu pelanggan, melainkan menjadi pemasok utama bagi hampir seluruh perusahaan teknologi terbesar dunia.

Diversifikasi pelanggan serta dominasi teknologi membuat bisnis perusahaan lebih tahan terhadap perubahan tren dibandingkan banyak emiten lain di sektor semikonduktor.

Jika investasi AI global terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, TSMC diperkirakan akan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar.

Pantau Saham AS Melalui Nanovest

Bagi investor Indonesia yang ingin mengikuti perkembangan saham-saham Amerika Serikat maupun perusahaan global seperti TSMC, pergerakan Saham AS, aset kripto, dan emas digital kini dapat dipantau melalui aplikasi Nanovest.

Jika kamu tertarik untuk mulai berinvestasi di Saham AS, Nanovest dapat menjadi pilihan untuk memulai investasi sekaligus mengeksplorasi aset kripto lainnya. Nanovest merupakan aplikasi investasi saham dan kripto yang terpercaya dan aman bagi investor di Indonesia.

Bagi investor yang baru ingin memulai berinvestasi tidak perlu khawatir karena aset yang dimiliki telah terproteksi dari risiko cybercrime melalui Asuransi Sinarmas. Selain itu, Nanovest secara resmi telah terdaftar dan berlisensi sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui www.nanovest.io, sementara aplikasi Nanovest telah tersedia untuk diunduh melalui Google Play Store maupun Apple App Store.

Dengan posisinya sebagai produsen chip paling penting di dunia, pertumbuhan industri AI yang masih sangat kuat, serta fundamental bisnis yang solid, TSMC dinilai memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Meski investor tetap perlu memperhatikan risiko geopolitik dan valuasi, perusahaan ini menjadi salah satu emiten yang paling menarik untuk dicermati dalam era transformasi AI global.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Menteri PU Apresiasi Kinerja PTPP, Sekolah Rakyat Kupang Resmi Difungsionalkan

Jakarta, 17 Juli 2026 – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kupang telah siap digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam peninjauan lapangan tersebut, Menteri PU mengapresiasi kualitas pembangunan yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) sehingga fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kupang. Dalam kunjungannya, Menteri PU menyampaikan bahwa fasilitas pendidikan tersebut telah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sekaligus meninjau berbagai sarana penunjang, mulai dari lapangan sepak bola, lapangan basket, hingga lapangan voli. Sekolah Rakyat ini dirancang memiliki kapasitas hingga 1.080 penghuni, yang terdiri atas siswa, tenaga pendidik, dan pengelola asrama.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengatakan bahwa difungsionalkannya Sekolah Rakyat menjadi bukti komitmen Perseroan dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“PTPP berkomitmen menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Difungsionalkannya Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Joko Raharjo.

Proyek Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kupang merupakan bagian dari program Kementerian PU dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Dibangun dengan nilai kontrak Rp238,57 miliar, kawasan pendidikan terpadu ini mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan yang dilengkapi asrama siswa dan guru, fasilitas olahraga, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk memastikan proyek selesai sesuai target, PTPP menerapkan berbagai inovasi konstruksi mulai dari optimalisasi desain, percepatan metode pelaksanaan hingga strategi distribusi material lintas pulau yang mampu menjaga kualitas pembangunan di wilayah timur Indonesia.

PTPP terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang modern, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

–SELESAI–

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Tren Aset Kripto Juli 2026: Empat Perkembangan yang Perlu Dipahami

Jakarta, 17 Juli 2026 – Pasar aset kripto pada Juli 2026 tidak hanya berbicara tentang apakah harga Bitcoin sedang naik atau turun. Perkembangan blockchain kini mencakup jaringan yang dibangun khusus untuk layanan keuangan, pertumbuhan stablecoin, tokenisasi saham dan aset dunia nyata, serta hubungan yang semakin erat antara pasar kripto dan kondisi ekonomi global.

CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis mengatakan industri kripto pada 2026 semakin dekat dengan infrastruktur keuangan global. Namun, semakin kompleks produknya, semakin penting pula edukasi pengguna.

“Kita perlu memahami bukan hanya nama aset, tetapi juga jaringan, penerbit, likuiditas, dan risikonya.” kata Yudho.

Pada saat yang sama, volatilitas tetap menjadi karakter utama industri ini. Karena itu, mengikuti tren sebaiknya dimulai dengan memahami teknologi, struktur produk, dan risikonya, bukan sekadar mencari aset yang sedang ramai dibicarakan.

Tren 1: Bitcoin Tetap Menjadi Barometer Sentimen Pasar

Bitcoin masih menjadi aset kripto terbesar dan salah satu indikator utama sentimen pasar. Pada 13 Juli 2026, Bitcoin berada di sekitar US$62.328, setelah bergerak dalam rentang intraday sekitar US$62.157 hingga US$64.273. Angka ini harus diperbarui sebelum artikel diterbitkan.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa volatilitas dapat terjadi bahkan dalam periode yang sangat singkat. Bitcoin dapat bereaksi terhadap perubahan suku bunga, geopolitik, likuiditas, arus dana institusional, regulasi, dan pergerakan pasar saham.

Apa artinya bagi pengguna?

Pengguna sebaiknya tidak hanya melihat warna hijau atau merah pada grafik harian. Periksa jangka waktu, volume, kondisi ekonomi, tujuan pribadi, dan penggunaan leverage. Harga yang turun tidak otomatis berarti murah, sedangkan harga yang naik tidak menjamin tren akan berlanjut.

Tren 2: Layer 2 Semakin Dibangun untuk Kebutuhan Finansial Spesifik

Layer 2 sebelumnya banyak dibahas sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas dan menurunkan beban jaringan Ethereum. Pada 2026, narasinya berkembang: beberapa Layer 2 dirancang untuk kebutuhan industri tertentu, termasuk layanan keuangan dan tokenized real-world assets.

Robinhood Chain menjadi salah satu contoh terbaru. Jaringan ini meluncurkan public mainnet pada 1 Juli 2026, dibangun dengan teknologi Arbitrum, dan dirancang sebagai lingkungan permissionless untuk layanan keuangan onchain, DeFi, dan aset dunia nyata yang ditokenisasi.

Apa artinya bagi pengguna?

Semakin banyak jaringan berarti semakin banyak pilihan, tetapi juga menambah kompleksitas. Pengguna perlu memahami aset yang tersedia, dukungan jaringan di platform pengirim dan penerima, biaya transaksi, risiko bridge, dan cara menyimpan aset secara aman.

Tren 3: Stablecoin Berkembang sebagai Infrastruktur Digital

Stablecoin dirancang untuk mempertahankan nilai yang relatif stabil terhadap aset acuan, paling sering dolar AS. Stablecoin digunakan untuk aktivitas perdagangan kripto, perpindahan dana antarplatform, penyelesaian transaksi, dan berbagai layanan onchain.

Bank for International Settlements mencatat kapitalisasi pasar stablecoin sekitar US$320 miliar pada akhir Mei 2026. BIS juga memperkirakan volume transaksi stablecoin sepanjang 2025 sekitar US$28 triliun, tetapi menekankan bahwa nilai bersih setelah mengeluarkan perpindahan antarwallet milik pihak yang sama jauh lebih rendah.

Apa artinya bagi pengguna?

Istilah “stable” tidak berarti tanpa risiko. Pengguna perlu memahami penerbit, kualitas cadangan, mekanisme penebusan, risiko depeg, pembekuan alamat, jaringan yang digunakan, biaya on-ramp dan off-ramp, serta likuiditas pada setiap jaringan.

Tren 4: Tokenized Assets Bergerak Menuju Infrastruktur Keuangan

Tokenized asset mengubah hak atau eksposur ekonomi terhadap aset tertentu menjadi instrumen berbasis blockchain. Produk yang ditokenisasi dapat mencakup saham, obligasi, dana pasar uang, komoditas, dan aset dunia nyata lainnya.

Pada Juli 2026, IMF menerbitkan kajian yang membagi ekosistem tokenisasi menjadi tiga lapisan: infrastruktur tempat transaksi diselesaikan, aset yang diterbitkan atau direpresentasikan, dan layanan seperti wallet, exchange, serta aplikasi pengguna.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa nilai sebuah token tidak cukup dinilai dari nama aset dasarnya. Pengguna juga perlu memahami jaringan, penerbit, kustodian, struktur hukum, layanan perdagangan, likuiditas, dan mekanisme produknya.

FLOQ telah memperkenalkan tokenized assets melalui rangkaian xStocks. Produk tersebut dirancang untuk memberikan eksposur terhadap pergerakan aset dasar, tetapi tidak boleh langsung disamakan dengan kepemilikan saham melalui rekening efek.

Cara Mengikuti Tren Tanpa Terjebak Hype

Tren pasar dapat membantu pengguna menemukan topik untuk dipelajari. Namun, popularitas sebuah tema tidak menjamin kualitas proyek atau kenaikan harga. Gunakan checklist berikut:

1. Apakah informasi berasal dari sumber resmi atau kredibel?

2. Masalah apa yang diselesaikan oleh proyek atau produk?

3. Siapa pengembang, penerbit, atau kustodiannya?

4. Apakah terdapat aktivitas pengguna dan likuiditas yang nyata?

5. Jaringan apa yang digunakan dan apa risikonya?

6. Bagaimana struktur aset, cadangan, atau underlying-nya?

7. Apakah keputusan dilakukan berdasarkan riset atau FOMO?

8. Apakah aset atau produk sesuai dengan toleransi risiko pribadi?

Memahami Tren Lebih Penting daripada Mengejar Tren

Bitcoin, Layer 2, stablecoin, dan tokenized assets menunjukkan bahwa industri aset digital terus berkembang. Namun, perkembangan teknologi tidak menghilangkan volatilitas dan risiko.

Gunakan FLOQ Academy untuk mempelajari dasar setiap tren, FLOQ Cryptossary untuk memahami istilah teknis, dan Pasar FLOQ untuk memantau harga serta pergerakan aset. Tren terbaik untuk diikuti adalah tren yang sudah dipahami, bukan sekadar tren yang paling sering muncul di media sosial.

<Diolah dari berbagai sumber>

Disclaimer: Investasi aset kripto memiliki risiko tinggi, termasuk potensi kerugian akibat volatilitas harga pasar. Seluruh informasi yang tersedia hanya bersifat umum dan bukan merupakan ajakan, penawaran, saran, maupun rekomendasi investasi. Kami menghimbau seluruh konsumen untuk melakukan riset dan mempertimbangkan keputusan investasi secara matang sebelum melakukan transaksi aset kripto. Konsumen juga diharapkan untuk bertransaksi sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial masing-masing serta tidak menggunakan dana yang berada di luar batas kemampuan.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Temukan Ketenangan di Tengah Riuhnya Stadion: Hisense Hadirkan Pengalaman FIFA World Cup 2026™ yang Lebih Inklusif Lewat Mobile Sensory Vehicles di 16 Kota Tuan Rumah

QINGDAO, Tiongkok, 17 Juli 2026 /PRNewswire/ – Hisense, merek elektronik dan rumah tangga terkemuka di dunia, berkolaborasi dengan FIFA dan KultureCity untuk menghadirkan pengalaman menonton pertandingan yang lebih inklusif bagi penggemar dengan sensitivitas sensorik di seluruh 16 kota tuan rumah FIFA World Cup 2026™.

QINGDAO,
Tiongkok, 17 Juli 2026 /PRNewswire/ – Hisense, merek elektronik dan rumah
tangga terkemuka di dunia, berkolaborasi dengan FIFA dan KultureCity untuk
menghadirkan pengalaman menonton pertandingan yang lebih inklusif bagi
penggemar dengan sensitivitas sensorik di seluruh 16 kota tuan rumah FIFA World Cup 2026™.

Bagi jutaan
penggemar sepak bola, kemeriahan FIFA World Cup 2026™ hadir melalui gemuruh
suporter, sorak-sorai tribun, dan atmosfer stadion yang penuh energi. Namun
bagi sebagian penggemar dengan sensitivitas sensorik, termasuk individu dalam
spektrum tertentu maupun mereka yang memiliki kebutuhan pemrosesan sensorik
tertentu, intensitas suara, cahaya, dan keramaian stadion dapat terasa
berlebihan sehingga mereka kesulitan menikmati pertandingan secara nyaman.

Untuk
mengatasinya, Hisense menghadirkan kendaraan sensorik bergerak (mobile
sensory vehicles) berlogo Hisense yang ditempatkan di area luar stadion di
seluruh kota tuan rumah. Selain itu, Hisense juga menyediakan ruang sensorik
khusus di area pameran yang berlokasi di dalam stadion sepanjang turnamen
berlangsung. Ruang-ruang tersebut dirancang sebagai tempat yang tenang dan
nyaman bagi pengunjung yang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak,
menenangkan diri, dan mengurangi stimulasi sensorik yang berlebihan. Layar
premium Hisense yang ditempatkan di dalam ruangan menampilkan visual yang
menenangkan sehingga turut menciptakan suasana yang lebih rileks dan nyaman.

Melalui program
ini, Hisense juga membuka kesempatan bagi keluarga yang memiliki kebutuhan
sensorik khusus untuk menyaksikan langsung pertandingan FIFA World Cup 2026™
dalam lingkungan yang lebih mudah diakses dan mendukung kenyamanan mereka.
Salah satu keluarga yang merasakan manfaat dari inisiatif tersebut adalah
keluarga Ana. “Menikmati sepak bola bukan hal yang mudah bagi keluarga
kami, terutama sejak kami memahami bahwa kebutuhan sensorik akan selalu menjadi
bagian dari keseharian kami,” ujar Ana.

Executive
Director, KultureCity, Uma Srivastava, menilai
teknologi yang digunakan dalam program ini lebih dari sekadar perangkat
pendukung. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan
intensitas pengalaman stadion dengan kebutuhan penggemar akan ketenangan: “Televisi
Hisense menampilkan konten visual yang menenangkan. Teknologi canggih Hisense
menghadirkan visual yang jernih dan seimbang, serta membantu relaksasi dan
mendukung pengelolaan respons sensorik,” kata Uma.

Dengan memadukan
teknologi, dukungan aksesibilitas, dan keterlibatan komunitas, Hisense berupaya
menciptakan pengalaman FIFA World Cup 2026™ agar semakin banyak penggemar
merasa diterima, terhubung, dan menjadi bagian dari pesta sepak bola dunia.
Inisiatif ini mencerminkan komitmen jangka panjang Hisense terhadap prinsip
Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui inovasi yang menghadirkan
pengalaman yang lebih inklusif dan menarik bagi masyarakat di berbagai belahan
dunia. Upaya tersebut juga menjadi wujud nyata dari visi Hisense,
“Innovating a Brighter Life”, dengan menghadirkan teknologi yang
mampu mempertemukan dan menghubungkan lebih banyak orang.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Pelabuhan Tanjung Intan Raih Penghargaan Green and Smart Port 2026

Cilacap, Juli 2026 – PT Pelindo Multi Terminal, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, terus menjalankan transformasi bisnis berbasis keberlanjutan dan digitalisasi yang membawa Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan berhasil meraih penghargaan Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 predikat Bintang 3 yang diselenggarakan di Gresik, Jawa Timur pada Rabu (15/7).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan dalam mengembangkan operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan, efisien, inovatif, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas layanan.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Tanjung Intan, Miftah Fajrisal, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan dalam mendorong implementasi pelabuhan modern dan berwawasan lingkungan.

“Penghargaan Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 Predikat Bintang 3 merupakan apresiasi atas komitmen dan kolaborasi seluruh insan Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan dalam mewujudkan operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berorientasi pada inovasi. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa,” ujar Miftah.

GSPI ASRI 2026 merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama IDSurvey Group yang terdiri dari PT SUCOFINDO, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan PT Surveyor Indonesia. Program ini mengintegrasikan prinsip ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai bagian dari standar pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sebagai operator pelabuhan nonpetikemas, Pelindo Multi Terminal terus berkomitmen memperkuat transformasi operasional melalui penerapan prinsip keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta peningkatan kualitas layanan guna mendukung terwujudnya pelabuhan yang modern, efisien, dan berdaya saing.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES