Urutan Pembubuhan e-Meterai dan Tanda Tangan Elektronik yang Sering Tertukar

Memahami urutan pembubuhan e-Meterai dan tanda tangan elektronik penting agar dokumen tetap sah dan dapat diproses dengan benar. Ketahui tahapan yang tepat untuk menghindari kesalahan saat menandatangani dokumen digital.

Tim legal sering berdebat soal mana yang harus didahulukan pada dokumen digital. Sebagian yakin meterai wajib lebih dulu, sebagian lagi sebaliknya. Urutan Pembubuhan e-Meterai memang menjadi salah satu pertanyaan paling berulang.

Perdebatan itu memakan waktu yang seharusnya dipakai memproses kontrak. Lebih repot lagi bila dokumen telanjur dibubuhi lalu dianggap salah prosedur. Sebagian tim akhirnya mengulang proses dari awal tanpa alasan yang tepat. Kuota terbuang, jadwal mundur, dan keraguan tetap tersisa.

Padahal acuan resminya sudah tersedia sejak beberapa tahun lalu. Perusahaan yang memakai ematerai cukup memahami satu prinsip dasarnya. Sisanya soal ketelitian teknis yang jauh lebih menentukan.

Dua Fungsi Berbeda yang Kerap Dianggap Satu Rangkaian

Meterai elektronik dan tanda tangan elektronik menjawab kebutuhan yang berlainan. Meterai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas dokumen tertentu. Tanda tangan berfungsi sebagai persetujuan dan pengesahan oleh pihak berwenang. Keduanya berdiri sendiri, meski tampil pada lembar yang sama.

Asal Mula Kekeliruan

Kebiasaan dokumen kertas ikut terbawa ke ranah digital. Pada meterai tempel, tanda tangan memang harus mengenai sebagian meterai. Aturan itu lalu diasumsikan berlaku sama pada dokumen elektronik.

Penjelasan Resmi soal Urutan Pembubuhan e-Meterai

Peruri sebagai penerbit meterai elektronik sudah menjawab pertanyaan ini. Keduanya dinyatakan tidak berkaitan, sehingga pembubuhannya boleh dilakukan mana saja lebih dulu. Untuk waktu pembubuhan, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pasal-pasal di dalamnya mengatur saat terutang untuk tiap jenis dokumen.

Pengecualian yang Perlu Dicatat

Ada satu hal yang urutannya justru mengikat. Bila dokumen memerlukan stempel digital, pembubuhannya dilakukan paling akhir. Stempel tersebut berfungsi sebagai penyegel yang memastikan tidak ada perubahan berikutnya.

Kesalahan yang Jauh Lebih Berisiko daripada Soal Urutan

Fokus yang keliru membuat risiko sesungguhnya luput dari perhatian. Beberapa kesalahan berikut lebih sering membatalkan validitas dokumen:

● Menempatkan tanda tangan menimpa kode QR pada meterai

● Mengedit, mengompres, atau mengubah ukuran dokumen setelah pembubuhan

● Membubuhkan meterai pada dokumen yang isinya masih akan direvisi

● Meletakkan meterai hingga menutupi informasi penting di dalam dokumen

Alasan Teknis di Balik Larangan Tumpang Tindih

Meterai elektronik berbentuk kode QR yang dipakai sebagai media validasi. Kode yang tertimpa objek lain berisiko gagal terbaca sistem pemeriksa. Karena itu posisi meterai dan tanda tangan sebaiknya berdampingan.

Alur Kerja yang Aman untuk Dokumen Perusahaan

Alur berikut membantu tim menghindari pengulangan proses:

1. Finalkan seluruh isi dokumen sebelum apa pun dibubuhkan.

2. Pastikan kuota meterai tersedia agar proses tidak terhenti.

3. Tentukan posisi meterai dan kolom tanda tangan secara berdampingan.

4. Bubuhkan meterai dan tanda tangan sesuai alur persetujuan internal.

5. Periksa hasil akhirnya melalui kanal verifikasi resmi.

Menyiapkan Kuota Sebelum Dokumen Menumpuk

Kuota yang menipis sering menjadi penyebab proses tertunda. Perusahaan sebaiknya beli meterai elektronik sesuai perkiraan volume bulanan. Pengelolaannya dilakukan melalui admin korporat agar pemakaiannya terpantau.

Menertibkan Urutan Pembubuhan e-Meterai di Tingkat Perusahaan

Inti persoalannya bukan pada mana yang lebih dulu. Yang menentukan adalah kesiapan dokumen, posisi penempatan, dan disiplin setelah pembubuhan. Perusahaan yang menuangkannya dalam prosedur tertulis jarang mengalami dokumen ditolak.

ezSign menyediakan pembubuhan meterai elektronik terbitan Peruri berdampingan dengan tanda tangan elektronik. Keduanya berjalan dalam satu aplikasi, sehingga tim tidak perlu berpindah platform. Perusahaan yang hendak beli meterai elektronik untuk kebutuhan rutin dapat berdiskusi melalui kanal resmi ezSign.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apakah meterai elektronik wajib dibubuhkan sebelum tanda tangan?
Tidak wajib, karena keduanya memiliki fungsi berbeda dan urutannya dapat disesuaikan kebutuhan.

2. Bolehkah tanda tangan diletakkan menimpa meterai elektronik?
Sebaiknya tidak, sebab kode QR yang tertimpa berisiko gagal terbaca saat proses validasi.

3. Apa yang terjadi bila dokumen diedit setelah dibubuhi meterai?
Perubahan setelah pembubuhan berisiko membuat dokumen tidak lolos pemeriksaan keaslian.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Menyatukan Laporan Puluhan Cabang Tanpa Menunggu Rekap Manual dari Daerah

Kelola laporan dari puluhan cabang secara terpusat tanpa menunggu proses rekap manual dari masing masing daerah. Data yang terintegrasi membantu mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi, dan memudahkan manajemen mengambil keputusan.

Tanggal sepuluh sudah lewat, tetapi laba bulan lalu belum diketahui. Kantor pusat masih menunggu berkas dari beberapa cabang di daerah. Setiap cabang mengirim format berbeda, sebagian bahkan lewat foto dokumen. Menyatukan laporan puluhan cabang akhirnya menjadi pekerjaan bulanan yang melelahkan.

Masalahnya bukan sekadar lelah. Keputusan harga dan pembelian diambil memakai angka berumur tiga minggu. Revisi kecil dari satu cabang bisa mengubah seluruh laporan gabungan. Auditor pun kesulitan menelusuri asal angka saat pemeriksaan berlangsung.

Akar persoalannya ada pada cara data dikumpulkan, bukan pada tim keuangan. Selama pencatatan berjalan terpisah, rekap manual akan selalu dibutuhkan. Karena itu, jasa pembuatan ERP sebaiknya dimulai dari penyeragaman struktur akun. Tanpa itu, laporan gabungan hanya memindahkan kekacauan ke tempat lain.

Rekap Manual Membuat Angka Selalu Ketinggalan

Rekap manual membuat laporan puluhan cabang selalu tertinggal dari kebutuhan. Semakin banyak lokasi, semakin panjang antrean berkas yang harus diperiksa. Waktu tim keuangan pun habis untuk menyalin, bukan menganalisis. Padahal, analisis itulah yang sebenarnya ditunggu manajemen.

Tanda Bahwa Proses Sudah Terlalu Berat

Beberapa kondisi berikut biasanya muncul lebih dulu:

● Tutup buku bulanan selesai lebih dari dua minggu setelah periode.

● Nama akun yang sama ditulis berbeda di tiap cabang.

● Satu transaksi antar cabang tercatat dua kali di laporan gabungan.

● Revisi angka dikirim lewat pesan singkat, bukan lewat sistem.

Kondisi tersebut sering dianggap wajar bagi perusahaan yang sedang tumbuh. Namun, risikonya membesar seiring bertambahnya jumlah lokasi.

Fondasi Menyatukan Laporan Puluhan Cabang

Konsolidasi yang rapi selalu dimulai dari struktur, bukan dari laporan. Seluruh cabang sebaiknya memakai satu bagan akun yang sama. Perbedaan lokasi cukup ditandai lewat kode analitik, bukan lewat akun baru. Cara ini membuat laporan dapat dipecah per cabang tanpa mengubah struktur.

Transaksi Antar Cabang yang Sering Kacau

Pengiriman barang antar cabang kerap tercatat sebagai penjualan biasa. Akibatnya, omzet gabungan terlihat lebih besar daripada kenyataan. Transaksi semacam itu perlu ditandai agar bisa dieliminasi otomatis. Tanpa penandaan, koreksinya harus dikerjakan manual setiap bulan.

Angka yang Dibutuhkan Manajemen Setiap Hari

Tidak semua laporan harus menunggu proses tutup buku selesai. Penjualan harian, piutang jatuh tempo, dan stok kritis bisa dipantau lebih awal. Data itu terbentuk otomatis begitu cabang mencatat transaksinya di sistem. Manajemen pun bisa menindak penyimpangan pada minggu berjalan, bukan bulan berikutnya.

Kunci penyajiannya ada pada hak akses tiap pengguna. Cabang cukup melihat datanya sendiri, sedangkan pusat memegang tampilan gabungan.

Administrasi Pajak Terpusat, Laporan Internal Menyusul

Arah kebijakan sebenarnya sudah mendukung pemusatan. Melalui PMK 81 Tahun 2024, kewajiban perpajakan dijalankan memakai NPWP pusat. Setiap lokasi usaha kini ditandai NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha. Logika serupa layak diterapkan pada pelaporan internal perusahaan.

Menyelaraskan Kode Cabang dengan Data Pajak

Kode cabang di sistem sebaiknya mengikuti daftar lokasi yang dilaporkan. Keselarasan itu memudahkan pencocokan faktur pajak dengan catatan penjualan. Selisih antara data pajak dan pembukuan pun lebih cepat ditemukan. Penyusunan laporan puluhan cabang juga jauh lebih mudah ditelusuri saat audit.

Tahapan Menyusun Laporan Puluhan Cabang Secara Otomatis

Penataannya biasanya berjalan dalam empat tahap:

1. Penyeragaman bagan akun dan istilah biaya di seluruh cabang.

2. Penetapan kode analitik untuk tiap lokasi serta lini bisnis.

3. Penandaan transaksi antar cabang agar eliminasi berjalan otomatis.

4. Penetapan tenggat tutup buku yang sama bagi semua lokasi.

Tahap terakhir paling sering diabaikan. Banyak proyek jasa pembuatan ERP tersendat justru karena tenggatnya tidak disepakati. Tenggat yang seragam membuat semua cabang bekerja pada ritme sama.

Hal yang Perlu Disiapkan Sebelum Sistem Berjalan

Tiga hal berikut menentukan kualitas laporan gabungan:

● Daftar cabang beserta penanggung jawab pembukuannya.

● Batas wewenang persetujuan jurnal di masing-masing lokasi.

● Jadwal penguncian periode agar angka tidak berubah setelah dilaporkan.

Vendor ERP berpengalaman biasanya menanyakan ketiganya sejak pertemuan awal. Pertanyaan itu justru menghemat waktu pada tahap implementasi.

Mengubah Laporan Bulanan Menjadi Angka Harian

Intinya, banyaknya cabang bukan penyebab lambatnya laporan. Penyebab utamanya adalah pencatatan yang masih berdiri sendiri di tiap lokasi. Dengan struktur seragam, laporan puluhan cabang dapat dibaca hampir kapan saja. Prosesnya bertahap dan menuntut kesepakatan lintas divisi sejak awal.

i2C Studio sebagai vendor ERP mendampingi penyeragaman akun hingga proses tutup buku. Pendekatannya menyesuaikan kebiasaan pelaporan yang sudah berjalan di perusahaan. Diskusi awal membantu menilai kesiapan data sebelum sistem dijalankan penuh.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Manajemen

1. Apakah setiap cabang perlu bagan akun sendiri? Tidak, cukup satu bagan akun dengan kode analitik untuk membedakan tiap lokasi.

2. Bagaimana menghindari penjualan ganda antar cabang? Transaksi internal ditandai khusus agar tereliminasi otomatis saat laporan digabungkan.

3. Seberapa cepat tutup buku bisa dicapai? Bergantung disiplin cabang, tetapi tenggat sepuluh hari kerja cukup realistis dikejar.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Emas Dukung Sistem Moneter

JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan sistem moneter Indonesia dengan mengoptimalkan potensi cadangan emas tambang sebesar 3.600 ton.

Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, Indonesia perlu membangun ekosistem emas dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, traceability, pemurnian, perdagangan hingga bullion banking. Hal ini akan berkontribusi besar bagi perekonomian negara.

Dengan kata lain, emas tidak hanya menjadi komoditas tambang, tetapi juga dapat berkembang menjadi instrumen keuangan dan aset strategis negara dan mampu mendukung sistem moneter.

“Kalau nanti ditambah lagi dengan penguatan cadangan devisa, emasnya BI semakin baik-semakin besar, maka ketika ada guncangan dinamika global, guncangan ekonomi, kita punya stabilizer namanya emas selain cadangan devisa tadi,” kata Elen.

Diketahui, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral.

Sebagai gambaran, negara maju seperti Amerika Serikat memiliki cadangan emas mencapai 8.133,5 ton. Sementara Jerman memiliki 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton.

Meski penyerapannya belum semasif negara maju, produksi emas Indonesia disebut telah mencapai kisaran 100 ton per tahun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut, produksi yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas emas di lapangan. Masih terdapat produksi dan perdagangan emas yang belum tercatat dalam sistem resmi.

“Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya,” ujar Tri.

Ke depan, pemerintah akan mendorong penataan aktivitas pertambangan rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Upaya tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan emas lebih tertata dan produksinya dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengurangi peredaran emas melalui jalur ilegal.

“Mungkin nanti penambangannya lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak lari ke mana-mana, ilegalitasnya sedikit,” tutupnya.

Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional.

Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun.

Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun.

Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun.

Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

SINERGI SUCOFINDO-SUKAWA EDUPARK: WUJUDKAN PUSAT PETERNAKAN BERKELANJUTAN DARI HULU HINGGA HILIR

Magelang, 13 Agustus 2026 – PT SUCOFINDO (PERSERO) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Sukawa Edupark dalam membangun pusat pelatihan dan edukasi peternakan kambing perah terintegrasi yang mengedepankan standar pengelolaan peternakan dari hulu hingga hilir di Sukawa Edupark, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang (8/8.

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat, kualitas pengelolaan peternakan, serta menciptakan ekosistem usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

Direktur Sumber Daya Manusia PT SUCOFINDO (PERSERO) Budi Utomo menyampaikan bahwa SUCOFINDO sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification (TIC), turut berperan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi yang selaras dengan kompetensi dan core business perusahaan.

“SUCOFINDO memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui program TJSL, kami berupaya menghadirkan pemberdayaan yang tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan pusat pelatihan dan edukasi peternakan kambing perah ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Budi Utomo.

Budi Utomo melanjutkan bahwa dalam kolaborasi tersebut, PT SUCOFINDO (PERSERO) turut berkontribusi dalam penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan ternak dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola peternakan yang lebih etis, higienis, terstandar sekaligus mendukung produktivitas peternakan.

“Prinsip animal welfare menjadi bagian penting karena kondisi ternak yang sehat dan terpelihara dengan baik turut mendukung kualitas hasil produksi, termasuk susu kambing yang dihasilkan,” jelas Budi Utomo.

PT SUCOFINDO (PERSERO) juga mendukung penyediaan fasilitas pengolahan susu kambing etawa sebagai bagian dari penguatan rantai nilai di tingkat hilir. “Dukungan fasilitas pengolahan ini memastikan seluruh proses, mulai dari pemerahan hingga pengolahan produk, berjalan secara sistematis dan higienis sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk olahan susu etawa lokal,” tutur Budi Utomo.

Pada kesempatan yang sama Kepala Unit TJSL PT SUCOFINDO (PERSERO) Nuri Hidayat menyampaikan bahwa pengembangan pusat pelatihan dan edukasi tersebut dirancang tidak hanya untuk menyediakan sarana fisik, tetapi juga sebagai wadah peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat.

“Melalui edukasi peternakan yang beretika, para peternak dan pengelola lokal dibekali pemahaman bahwa kesejahteraan hewan merupakan pilar utama dalam menjaga produktivitas usaha dan keberlanjutan ekosistem eduwisata. Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat menjadi ruang belajar dan praktik yang memberikan manfaat secara berkelanjutan,” kata Nuri Hidayat.

Menurut Nuri Hidayat, program ini juga selaras dengan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

“Secara komprehensif, kolaborasi strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan, antara lain melalui penerapan standar pengelolaan peternakan yang baik, dan peningkatan kesadaran animal welfare, serta tersedianya fasilitas praktik berkualitas bagi berbagai elemen Masyarakat, termasuk peternak. Seluruh Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pusat pelatihan nasional bagi peternakan berkelanjutan,” ujar Nuri Hidayat.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Kepala PT SUCOFINDO (PERSERO) Cabang Semarang Habib Krisna Wijaya mengatakan bahwa melalui kolaborasi ini, Sukawa Edupark berpotensi menjadi kawasan eduwisata percontohan di wilayah Jawa Tengah yang memadukan etika pemeliharaan hewan, edukasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Sinergi berkelanjutan melalui program TJSL SUCOFINDO ini diharapkan menciptakan dampak berganda (multiplier effect), mulai dari peningkatan standar pengelolaan kawasan dan mutu produk olahan hingga terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat sekitar,” tutup Habib Krisna Wijaya.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Bank Sentral Didorong Perkuat Cadangan Emas, RI Punya 3.600 Ton

JAKARTA — Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dan menempati posisi keempat dunia sebagai negara dengan cadangan terbesar. Namun, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan.

Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Angka tersebut terpaut jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 8.133,5 ton, Jerman 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mempertanyakan kecilnya porsi emas dalam cadangan BI, mengingat Indonesia memiliki kekayaan emas yang besar.

“Jadi pertanyaan kita kenapa Indonesia cuma sekian? Kenapa Bank Indonesia cuma sekian?” kata Irwandy dalam MINDialogue, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dia menyebut kepemilikan emas bank sentral RI juga masih di bawah sejumlah negara di kawasan. Singapura, misalnya, memiliki 194 ton, sedangkan Thailand mencapai 234 ton.

Menurut Irwandy, hal ini terjadi karena strategi BI selama ini lebih berorientasi pada cadangan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Aset tersebut dinilai lebih likuid sehingga dapat digunakan langsung ketika BI melakukan intervensi di pasar valuta asing.

“Rupanya strategi Bank Indonesia itu mudah-mudahan saya nggak salah, lebih berorientasi pada cadangan valuta asing. Dolar,” ujarnya.

Irwandy menyebut cadangan devisa nasional saat ini sekitar US$146 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Menurut dia, keterbatasan cadangan devisa nasional turut membatasi ruang untuk memperbesar kepemilikan emas.

“Yang persoalan kedua kenapa cuma 80 ton, keterbatasan total cadangan devisa nasional. Kita memang belum besar juga cadangan devisa nasionalnya,” kata Irwandy.

Lebih lanjut, Irwandy menilai strategi tersebut perlu dipertimbangkan kembali di tengah tren bank sentral dunia yang meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari diversifikasi cadangan.

Sejumlah negara, seperti China, Rusia, India, Turki, dan Polandia, terus menambah kepemilikan emas. Langkah tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

“Indonesia belum atau tidak mempunyai urgensi untuk melakukan diversifikasi dolar, padahal sekarang ini dedolarisasi sedang terjadi di dunia,” ujar Irwandy.

Karena itu, dia mengusulkan agar BI mulai menyerap sebagian produksi emas dalam negeri. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembelian sekitar 20 ton emas ketika produksi nasional mencapai 100 ton.

“Misalnya kalau kita produksi 100 ton ya, maka Bank Indonesia itu nambah 20 ton,” katanya.

Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional.

Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun.

Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun.

Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun.

Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Lampung Selatan Jadi Lokasi Relawan Bakti BUMN 2026, PTPN Group dan InJourney Group Siap Bersinergi

Bandar Lampung – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney akan menggelar Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada 16–19 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan nasional Relawan Bakti BUMN yang dilaksanakan di 11 titik lokasi di Indonesia, sebagai wujud kolaborasi BUMN dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa berkelanjutan.

Di Lampung Selatan, program dijalankan melalui sinergi PTPN III (Persero), PTPN I (Persero) sebagai subholding PTPN Group, serta PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero/InJourney), PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan Desa Bulok sebagai desa wisata yang berdaya, lestari, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, menyampaikan bahwa Program Relawan Bakti BUMN merupakan bentuk kehadiran BUMN di tengah masyarakat melalui kerja sama lintas sektor yang berorientasi pada dampak jangka panjang.

“Relawan Bakti BUMN 2026 merupakan wujud sinergi dan kolaborasi BUMN untuk hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat. PTPN Group bersama InJourney Group ingin memastikan bahwa kolaborasi ini tidak berhenti pada kegiatan selama beberapa hari, tetapi menjadi awal dari kemitraan yang berkelanjutan bersama masyarakat Desa Bulok agar potensi yang dimiliki dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial,” ujar Denaldy.

Pemilihan Desa Bulok didasarkan pada potensi wisata alam yang dimiliki, terutama kawasan Pantai Teluk Nipah, yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Di sisi lain, desa tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pengelolaan lingkungan, penguatan kapasitas UMKM, peningkatan layanan pariwisata, dan akses terhadap pendidikan.

Program Relawan Bakti BUMN 2026 di Lampung Selatan akan berlangsung selama empat hari, mulai 16 hingga 19 Agustus 2026, dengan total 12 kegiatan yang terbagi ke dalam tiga klaster utama. Klaster Kelestarian Lingkungan dan Infrastruktur mencakup pembersihan pantai, pembuatan tempat sampah, perbaikan rumah ibadah, serta penanaman 810 bibit kelapa. Klaster Pemberdayaan Ekonomi berfokus pada pelatihan digitalisasi UMKM, pengelolaan media sosial, penyusunan keuangan usaha, dan peningkatan standar pelayanan bagi pengelola guest house. Sementara itu, klaster Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan meliputi kegiatan relawan mengajar, layanan Posyandu, pemeriksaan kesehatan, serta rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Pelaksanaan program juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN diharapkan dapat mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengembangan Desa Bulok sebagai desa wisata berkelanjutan.

Denaldy menambahkan, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, gotong royong, dan kolaborasi yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap Relawan Bakti BUMN 2026 dapat menjadi awal dari kemitraan jangka panjang antara BUMN dan masyarakat Desa Bulok. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak yang terus tumbuh setelah program selesai,” katanya.

Bersamaan dengan hal tersebut, Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman, mengatakan bahwa Program Relawan Bakti BUMN menjadi ruang bagi insan BUMN untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus membawa semangat kolaborasi dan gotong royong dalam memberikan manfaat yang nyata.

“Bagi InJourney, Relawan Bakti BUMN bukan sekadar kegiatan kerelawanan, tetapi juga menjadi ruang bagi insan BUMN untuk belajar, berbagi, dan tumbuh bersama masyarakat. Kami percaya bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari prosesnya. Karena itu, keterlibatan para relawan di Desa Bulok kami harapkan dapat turut memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi desa secara berkelanjutan,” ujar Herdy.

Herdy juga menambahkan kalau kegiatan ini harus berkelanjutan dengan memberikan dampak kepada masyarakat lokal.

“Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan, tetapi juga dengan membangun kapasitas agar mereka mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui materi workshop yang dibuat oleh Sarinah Pandu mengenai pengelolaan keuangan, digitalisasi, dan pemanfaatan media sosial ini, kami berharap para pelaku UMKM dapat semakin adaptif, profesional, serta mampu memperluas akses pasar. Inilah semangat Bakti BUMN, menghadirkan manfaat yang nyata sekaligus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat lokal.” pungkas Herdy

Rangkaian kegiatan Relawan Bakti BUMN 2026 di Lampung Selatan akan dimulai pada Minggu, 16 Agustus 2026, dan menjadi bagian dari gerakan kolaboratif BUMN untuk memperkuat desa, mendorong pemberdayaan ekonomi, menjaga lingkungan pesisir, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan berbagai kegiatan Relawan Bakti BUMN 2026 di Lampung Selatan melalui akun Instagram resmi @rbblampungselatan2026. Melalui kanal tersebut, publik dapat memperoleh informasi mengenai jadwal kegiatan, dokumentasi harian, serta berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES