BRI Region 11 Yogyakarta Perkuat Sinergi dengan Polda DIY

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)

Yogyakarta, 14 Oktober 2026 – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi Regional CEO BRI Region 11 Yogyakarta, Kusdinar Wiraputra, beserta jajaran dengan Kapolda DIY yang baru, Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Regional CEO BRI Region 11 Yogyakarta, Kusdinar Wiraputra, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin baik antara BRI dan Polda DIY. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

“BRI berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polda DIY melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Kami meyakini sinergi yang baik antarlembaga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah,” ujar Kusdinar.

Melalui pertemuan tersebut, BRI Region 11 Yogyakarta berharap hubungan kerja sama dengan Polda DIY dapat terus terjaga dan berkembang. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya BRI dalam membangun hubungan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BRI senantiasa mengedepankan semangat kolaborasi dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, BRI Region 11 Yogyakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan kontribusi nyata serta memberikan makna bagi Indonesia.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Bank Mandiri Taspen dan ITB Jalin Kerja Sama Strategis, Perkuat Layanan Perbankan dan Ekosistem Pendidikan

BANDUNG, 14 Oktober 2026 — PT Bank Mandiri Taspen dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Ruang Rapat Pimpinan A, Gedung CCAR Rektorat ITB, Jalan Tamansari No. 64, Bandung, Rabu (14/10).

Kerja sama ini menjadi langkah kedua institusi untuk memperkuat sinergi dalam pemanfaatan produk dan layanan perbankan, mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendorong pengembangan institusi dan ekosistem ITB.

Bank Mandiri Taspen diwakili oleh Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha, Noer Fajrieansyah, yang hadir bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB, Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D., serta jajaran pimpinan ITB lainnya.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi akan menjajaki pengembangan solusi keuangan bagi mahasiswa, pegawai, dan alumni ITB. Kolaborasi tersebut juga mencakup layanan ketaspenan dan persiapan masa purnabakti, pengembangan program pendidikan dan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembukaan kesempatan pemagangan bagi mahasiswa.

Selain itu, kedua institusi berpeluang memanfaatkan kanal komunikasi masing-masing untuk memperluas edukasi dan publikasi mengenai program-program kolaborasi yang dijalankan.

Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha PT Bank Mandiri Taspen, Noer Fajrieansyah, menyampaikan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi salah satu peluang untuk memperluas pemanfaatan layanan perbankan sekaligus membangun kolaborasi yang memberikan manfaat bagi sivitas akademika.

“Kerja sama ini menjadi kesempatan bagi Bank Mandiri Taspen untuk menghadirkan solusi perbankan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, pegawai, dan alumni ITB. Kami juga melihat peluang untuk mengembangkan program bersama di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta persiapan masa purnabakti, sehingga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas,” ujar Noer Fajrieansyah.

Bagi Bank Mandiri Taspen, kerja sama ini sejalan dengan upaya memperluas peran perbankan, tidak hanya dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi juga dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Perseroan secara khusus melayani nasabah purnabakti aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, serta mengembangkan layanan yang relevan bagi masyarakat usia matang atau senior citizen.

Kolaborasi dengan ITB diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret sesuai kebutuhan kedua institusi, baik dalam pengembangan layanan perbankan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Beli Akun TikTok Affiliate, Apakah Aman? Ini Aturan dari TikTok Shop yang Jarang Dibaca

Beli akun TikTok affiliate berlabel “1.000 pengikut, affiliate aktif” kini dijual terbuka di Shopee. Padahal aturan TikTok Shop per Oktober 2026 mengikat syarat affiliate pada pemiliknya: usia 18 tahun, KTP, rekening, dan riwayat tanpa pelanggaran. SMM Panel Indonesia mencatat empat risiko yang ikut terbeli bersama akun, termasuk sanksi interaksi palsu dan komisi yang bisa dibekukan 90 hari, plus tiga pertanyaan untuk diajukan ke penjual sebelum membayar.

Beli akun TikTok affiliate sekarang bisa lewat keranjang belanja. Ketika SMM Panel Indonesia mengetik “beli followers tiktok untuk affiliate” di Google pada 14 Oktober 2026, dua dari sepuluh hasil teratas adalah lapak Shopee. Salah satunya menjual akun 1.000 pengikut dengan label “affiliate aktif”.

Bagi calon affiliator dan pemilik UMKM, tawaran itu terlihat seperti cara melompati syarat 600 pengikut. Masalahnya, syarat affiliate TikTok Shop tidak berhenti di angka pengikut.

Orang yang penasaran soal ini cukup banyak. Pada hari yang sama, frasa “beli akun tiktok affiliate apakah aman” muncul di sembilan variasi saran pencarian Google Indonesia, terbanyak dari 287 frasa yang dikumpulkan. Jawabannya sudah tertulis di tiga dokumen resmi: Ketentuan Layanan TikTok, Pedoman Komunitas TikTok, dan kebijakan kreator TikTok Shop by Tokopedia. Jarang ada pembeli akun yang membacanya.

Syarat Affiliate Menempel pada KTP Pemilik Akun

Kebijakan Kelayakan Izin E-commerce Kreator di TikTok Shop by Tokopedia Academy (Desember 2025) mensyaratkan minimal 600 pengikut, pemilik berusia minimal 18 tahun, dan tanpa pelanggaran Kode Etik Kreator. Mekari Desty (September 2026) mencatat dua syarat pendaftaran lain: ada unggahan dalam 28 hari terakhir, serta data KTP dan rekening bank untuk verifikasi.

Dari semua syarat itu, hanya angka 600 yang menempel di akun. Usia, KTP, dan rekening menempel di orang. Yang dibeli dari lapak adalah angka milik penjual, sementara risikonya pindah ke pembeli.

Syarat di atas dicek per Oktober 2026 dan bisa berubah. Sebelum mendaftar, cocokkan lagi di aplikasi TikTok atau TikTok Shop Seller Center.

Beli Akun TikTok Affiliate Berarti Ikut Membeli Riwayat Orang Lain

Etalase lapak hanya memamerkan jumlah pengikut. Ada empat hal yang tidak tercantum di sana.

Yang pertama riwayat pelanggaran. TikTok Shop by Tokopedia kini menilai kreator lewat Rating Kinerja Kreator (CHR), pengganti sistem Poin Pelanggaran. Menurut Kebijakan Sanksi terhadap Kreator (September 2026), kreator yang membuat interaksi palsu atau memakai banyak akun untuk menghindari sanksi bisa langsung dikenai sanksi, termasuk penangguhan akun.

Kedua, uangnya. Dokumen yang sama menyebut komisi dapat dibekukan hingga 90 hari selama peninjauan. Tiga bulan tanpa pencairan.

Ketiga, akun terkait. TikTok Shop dapat menindak akun yang dikelola atau dikendalikan orang maupun kelompok yang sama. Pembeli tidak pernah tahu berapa akun lain yang pernah dipegang penjualnya.

Keempat, asal pengikut. Kalau 1.000 pengikut itu dikebut dengan layanan interaksi, akun tersebut berurusan dengan Pedoman Komunitas TikTok. Pedoman itu tidak mengizinkan “the trade of services that artificially boost engagement or trick the recommendation system”, yaitu jual-beli layanan yang menaikkan interaksi secara artifisial atau mengakali sistem rekomendasi.

Ketentuan Layanan TikTok yang diperbarui 1 Desember 2025 juga melarang pengguna “menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem milik pihak lain tanpa izin dari TikTok”. Jadi, bisakah akun hasil beli kena banned? Kemungkinannya ada, dan tidak ada penjual yang bisa menjamin sebaliknya. Keputusan penindakan sepenuhnya di tangan TikTok.

Pengikut Banyak Tidak Otomatis Mengisi Keranjang

Komisi affiliate dihitung dari penjualan lewat tautan produk. Jumlah pengikut tidak masuk hitungan. Akun yang besar karena video lelucon punya penonton yang datang untuk tertawa, dan mereka belum tentu tertarik membeli serum wajah yang Anda promosikan. Siaran langsung pun sama: ruang live yang ramai penonton tanpa niat beli tetap sepi pesanan.

Menurut SMM Panel Indonesia, pengikut yang ikut terbeli bersama akun pada dasarnya penonton orang lain. Jalan yang lebih masuk akal ada tiga:

Daftar dengan identitas sendiri, supaya KTP, rekening, dan riwayat akun berada di tangan yang sama sejak hari pertama.

Kumpulkan 600 pengikut dari satu niche. Unggah rutin seputar produk yang Anda pakai sendiri; kebiasaan ini sekaligus memenuhi syarat aktif 28 hari.

Kalau punya produk sendiri, berjualan lewat Seller Center. Mekari Desty mencatat jalur penjual tidak mensyaratkan jumlah pengikut, jadi UMKM tidak perlu mengejar angka 600 hanya untuk berjualan.

Batas yang Dipasang SMM Panel Indonesia untuk Layanannya

SMM Panel Indonesia adalah platform layanan Social Media Marketing di bawah PT BisnisOn Digital Solutions dengan NIB 3672020807650001. Layanannya ditempatkan sebagai pelengkap social proof untuk akun yang sudah punya konten dan pembeli nyata. Menembus syarat affiliate tidak termasuk. Batas itu tertulis di syarat layanan yang membatasi pemakaian pada akun milik sendiri: layanan hanya untuk akun media sosial yang dimiliki atau dikelola pengguna secara sah.

Pemesanan di SMM Panel Indonesia TikTok terbaik cukup memakai tautan publik, tanpa kata sandi, sehingga kendali akun tetap di tangan pemiliknya. Untuk akun yang rawan ditandai, Panduan fitur drip feed untuk akun baru dan akun bisnis menyarankan pesanan dipecah per batch. Panduan yang sama meminta pengguna membaca deskripsi tiap layanan lebih dulu, karena kecepatan dan garansinya berbeda-beda.

Risikonya juga ditulis terang. Syarat layanan menyebut drop dalam batas wajar sebagai risiko alami SMM, dan platform tidak bertanggung jawab atas penurunan akibat perubahan algoritma maupun penangguhan akun oleh platform pihak ketiga. Pesanan yang gagal atau hanya terkirim sebagian dikembalikan otomatis ke saldo. Rincian tiap layanan bisa dibaca di katalog 40 layanan TikTok di SMM Panel Indonesia. Tidak ada janji akun aman, lolos deteksi, atau komisi di sana.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Biaya WhatsApp API Pasca 1 Oktober? Begini Cara Hitungnya

Dua bisnis dengan jumlah chat bulanan yang sama belum tentu memiliki biaya WhatsApp Business API yang sama. Perbedaan dapat muncul dari jumlah balasan, penggunaan chatbot, dan pesan tambahan yang dikirim kepada pelanggan. Mulai 1 Oktober 2026, perubahan tarif balasan bisnis membuat penghitungan biaya berdasarkan pemakaian aktual semakin penting.

Barantum mengangkat isu tersebut melalui webinar “Strategi Hemat Biaya WhatsApp Pasca 1 Oktober 2026”. Webinar ini membahas biaya, SOP, dan pemilihan kanal komunikasi sebagai bagian dari upaya menjaga efisiensi layanan pelanggan.

Jumlah Chat Belum Menggambarkan Seluruh Biaya

Jumlah chat masuk tidak selalu sama dengan jumlah balasan yang dikirim bisnis. Satu chat dapat menghasilkan beberapa pesan dari petugas, chatbot, atau sistem auto-reply. Karena itu, penghitungan biaya perlu mencakup seluruh respons yang relevan tanpa menghitung pesan yang sama dua kali.

Mulai 1 Oktober 2026, balasan bisnis melalui WhatsApp Business Platform dikenai tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kalkulator tarif WhatsApp API Barantum mencantumkan tarif ilustrasi Rp367 per balasan, setelah 1.000 pesan gratis per nomor bisnis per bulan. Ketentuan ini berbeda dari WhatsApp Business App.

Bisnis dapat menggunakan kalkulator tarif WhatsApp API Barantum untuk memperkirakan biaya berdasarkan volume chat dan rata-rata balasan. Estimasi perlu mempertimbangkan jumlah nomor bisnis, pesan tambahan, serta biaya platform dan layanan lain yang digunakan.

Memahami Perhitungan Biaya dan Pilihan Kanal

Sebagai ilustrasi, satu nomor bisnis menerima 1.500 chat per bulan. Setiap chat menghasilkan dua balasan petugas dan satu balasan otomatis tambahan. Dengan asumsi seluruh balasan masuk dalam perhitungan yang sama, totalnya mencapai 4.500 pesan.

Setelah dikurangi 1.000 pesan gratis, terdapat 3.500 pesan yang diperhitungkan dengan tarif Rp367 per pesan. Estimasi biaya balasan menjadi Rp1.284.500 per bulan. Angka ini merupakan simulasi, bukan tagihan pasti, dan belum mencakup broadcast, biaya platform, atau layanan tambahan.

Selain mengevaluasi volume pesan, bisnis dapat meninjau alur layanan untuk mengurangi pertanyaan berulang dan memperjelas tindak lanjut. Untuk kebutuhan pengunjung website, Live Chat Widget Barantum menyediakan kanal percakapan langsung. Riwayat interaksi dan data pelanggan dapat dikelola dalam ekosistem CRM sesuai konfigurasi yang digunakan.

Pemilihan kanal tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Penghematan tidak cukup dinilai dari berkurangnya pesan, tetapi juga dari ketuntasan penanganan dan biaya operasional secara keseluruhan.

Webinar Barantum Bahas Strategi Efisiensi WhatsApp

Webinar “Strategi Hemat Biaya WhatsApp Pasca 1 Oktober 2026” mengusung subjudul “Optimalkan Layanan, SOP, dan Channel Tanpa Mengurangi Customer Experience”. Acara dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 14.00–15.30 WIB secara online melalui Zoom.

Webinar ini menghadirkan Ahmad, Sr. Digital Marketing & CRM Expert, serta Alif, Sr. Business Development & CRM Consultant sebagai pembicara. Peserta dapat mempelajari aspek biaya, SOP, dan pemilihan kanal untuk mendukung pengelolaan layanan pelanggan.

Bisnis yang ingin mengikuti acara tersebut dapat melakukan pendaftaran webinar Barantum melalui formulir resmi.

Penghitungan biaya yang akurat dimulai dari pencatatan pemakaian aktual, asumsi yang jelas, dan pemisahan setiap komponen pengeluaran. Dengan dasar tersebut, bisnis dapat mengevaluasi anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan pelanggan.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Waskita Beton Precast Perkuat Lini Bisnis dan Jaga Kinerja Operasional melalui Efisiensi

Jakarta, Oktober 2026 – PT Waskita Beton Precast Tbk terus menjaga keberlangsungan operasional di tengah tantangan industri konstruksi melalui pengelolaan lini bisnis dan pengendalian biaya secara berkelanjutan. Hingga Triwulan III 2026, Perseroan mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,08 triliun yang berasal dari kontribusi tiga lini bisnis utama, yaitu Beton Precast sebesar Rp418,92 miliar atau 38,8%, Jasa Konstruksi sebesar Rp389,16 miliar atau 36,1%, serta Readymix & Quarry sebesar Rp269,52 miliar atau 25%.

Sejumlah proyek yang dikerjakan Waskita Beton Precast tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain suplai produk beton untuk Proyek New Priok Eastern Access (NPEA) Seksi 2, Proyek Tangguh UCC Onshore, Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Tahap 3 Paket 1 dan 2, Proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan berbagai proyek lainnya. Selain itu, Waskita Beton Precast juga tengah menyelesaikan pembangunan konstruksi untuk Gedung Laboratorium Smart System and Integrated Technologies (L-SSIT) Universitas Udayana dan Pembangunan Laboratorium Terpadu Universitas Khairun. Dalam pelaksanaannya, Perseroan terus berkomitmen untuk mengedepankan kualitas produk, ketepatan waktu pelaksanaan, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Di sisi efisiensi, Perseroan terus melakukan pengendalian biaya untuk menjaga efektivitas pengelolaan usaha. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/YoY), biaya penjualan turun sebesar Rp64,38 miliar atau 9,8%, sementara biaya umum dan administrasi menurun sebesar Rp237,79 miliar atau 13,1%. Biaya non-contributing plant juga mengalami penurunan sebesar Rp6,57 miliar atau 65,6% YoY.

“Dalam menjalankan kegiatan usaha, kami terus mencermati kebutuhan operasional dan penggunaan sumber daya agar setiap langkah yang diambil selaras dengan kondisi perusahaan. Fokus kami adalah memastikan pekerjaan yang berjalan dapat ditangani dengan baik, sekaligus menjaga efektivitas pengelolaan biaya sebagai bagian dari upaya memperkuat usaha ke depan,” ujar Fandy Dewanto, Kepala Divisi Corporate Secretary Waskita Beton Precast.

Waskita Beton Precast juga menempatkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi landasan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan aktivitas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

SATUSEHAT RME 2026 dan Klaim BPJS Kesehatan: Data Medis Jadi Dasar Layanan yang Lebih Transparan

Transformasi rekam medis Indonesia pada 2026 tidak hanya menyangkut kemudahan pasien ketika berpindah rumah sakit.

SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik (RME) juga berpotensi memperkuat tata kelola pembiayaan pelayanan kesehatan.

Dengan catatan diagnosis, tindakan, dan hasil pemeriksaan yang tersusun lebih konsisten, proses penilaian mutu serta verifikasi layanan dapat memiliki landasan informasi lebih baik.

Meski demikian, integrasi digital tidak dengan sendirinya menjamin klaim BPJS Kesehatan selalu lebih cepat disetujui.

Kesepakatan Lintas Lembaga pada Juli 2026

Pada 30 Juli 2026, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, dan Badan Siber dan Sandi Negara menandatangani Surat Edaran Bersama tentang percepatan RME terintegrasi SATUSEHAT dalam pengelolaan klaim Jaminan Kesehatan Nasional.

Kebijakan tersebut menekankan penggunaan catatan medis elektronik sebagai dokumen pendukung yang dapat ditelusuri, sehingga data pelayanan lebih mudah diperiksa secara konsisten.

Langkah ini kemudian mendapat konteks lebih luas ketika Kemenkes meluncurkan SATUSEHAT RME pada 1 September 2026.

Sistem nasional tersebut menghubungkan riwayat kesehatan berdasarkan pasien, bukan membiarkan informasi tetap terpisah di setiap fasilitas.

Data yang dapat dipertukarkan meliputi diagnosis, tindakan, obat, hasil laboratorium, tanda vital, dan radiologi, bergantung pada ketersediaan catatan serta kesiapan integrasi.

Apa Hubungannya dengan Mutu dan Pembayaran Layanan?

Dokumen medis yang akurat membantu menunjukkan pelayanan apa yang benar-benar diberikan, kapan dilakukan, dan bagaimana kondisi klinis pasien berkembang.

Dalam skema JKN, keterlacakan seperti ini penting untuk memperkuat penilaian administrasi dan pengawasan.

Pemerintah juga menyampaikan arah pembiayaan yang mempertimbangkan mutu, hasil layanan, serta kesesuaian dengan standar klinis, bukan hanya volume tindakan yang dikerjakan.

Contohnya, pasien dengan penyakit kronis dapat menerima pemeriksaan dan pengobatan di lebih dari satu fasilitas.

Riwayat yang tersambung memungkinkan dokter melihat terapi terdahulu, sementara dokumentasi tindakan memberi konteks bagi proses pemeriksaan klaim.

Akan tetapi, keputusan medis tetap menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, dan pembayaran klaim tetap tunduk pada aturan serta proses verifikasi BPJS Kesehatan yang berlaku.

Kejelasan pencatatan juga membantu rumah sakit mengidentifikasi ketidaksesuaian lebih dini sebelum dokumen pelayanan digunakan dalam proses administrasi pembiayaan.

Perluasan Sistem dan Perlindungan Hak Pasien

Per 31 Juli 2026, Kemenkes menyatakan 42.337 fasilitas pelayanan kesehatan telah terintegrasi dengan SATUSEHAT.

Untuk penerapan SATUSEHAT RME yang diumumkan September, implementasi dimulai bertahap, termasuk di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar serta RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

Angka konektivitas nasional bukan bukti bahwa semua jenis informasi klinis telah terkirim atau setiap rumah sakit sudah mengoperasikan seluruh fitur.

Kerahasiaan pasien tetap penting meski data semakin mudah dipertukarkan.

Pada pelayanan non-darurat, persetujuan akses medis diberikan melalui kode enam digit di SATUSEHAT Mobile.

Untuk pasien yang tidak sadar, tersedia prosedur akses darurat yang aktivitasnya dapat ditelusuri.

Perlindungan tersebut menjadi pengingat bahwa kebutuhan administrasi pembiayaan tidak boleh menghilangkan prinsip penggunaan data sesuai kewenangan dan tujuan yang sah.

Pekerjaan Rumah di Balik Efisiensi Digital

Manfaat RME bagi JKN baru terasa jika isi catatan akurat, identitas pasien sesuai, sistem mampu bertukar data dengan standar HL7 FHIR, dan petugas konsisten mendokumentasikan pelayanan.

Kesalahan pengkodean, informasi yang terlambat dikirim, serta perbedaan prosedur antarfasilitas masih dapat menghambat pemanfaatannya.

Karena itu, pelatihan, audit, dan pengawasan kualitas data harus berjalan bersamaan dengan perluasan integrasi.

Rincian kesepakatan lintas lembaga dapat dibaca pada publikasi resmi Kemenkes mengenai integrasi RME dan pengelolaan klaim JKN, 30 Juli 2026.

Bagi pasien, ukuran keberhasilan tetap sederhana: pelayanan lebih berkesinambungan, dokumentasi jelas, dan pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menambah beban administrasi yang tidak perlu.

Momentum TEI ke-41 Dorong Ekspor dan Tingkatkan Daya Saing Produk

Kabupaten Tangerang, 14 Oktober 2026 – Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, resmi dibuka hari ini, Rabu, (14/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran dagang yang digelar Kementerian Perdagangan tersebut mengusung tema “The Ultimate Hub for Global Sourcing”, dan akan berlangsung pada 14—18 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membuka TEI ke-41 hari ini mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Menko Bahlil menyampaikan, pengelolaan sumber daya alam yang optimal menjadi salah satu langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.

“Pemerintah menggalakkan ekspor bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujar Menko Bahlil.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, para buyer mancanegara dan pengunjung pameran antusias menyambut TEI ke-41. Hingga pembukaan pameran, telah terdaftar buyer dari 134 negara dan 1.873 exhibitor. Tahun ini, TEI ke-41 menargetkan 30.000 pengunjung dan potensi transaksi senilai USD 17,5 miliar. Mendag Busan juga mengungkapkan, akan ditandatangani 168 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara eksportir Indonesia dan buyer dari 22 negara pada hari pertama pameran TEI ke-41.

Mendag Busan menjelaskan, TEI merupakan salah satu program Kemendag untuk menjaring peluang ekspor yang lebih luas dengan cara mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan calon buyer mancanegara. Pameran ini menampilkan beragam produk unggulan nasional mulai dari makanan dan minuman, pertanian, manufaktur, fesyen dan kriya, furnitur dan dekorasi rumah, hingga kawasan industri untuk menarik minat investor.

Penyelenggaraan TEI ke-41 juga sejalan dengan tiga program prioritas Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Dari Lokal untuk Global. Ketiga program tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar internasional, serta mendorong lebih banyak pelaku usaha nasional memasuki pasar ekspor.

“Selaras dengan petunjuk Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dagang dengan berbagai negara dan kawasan untuk membuka pasar ekspor. Hingga saat ini, ada 25 perjanjian dagang yang sudah terimplementasi dan 13 perjanjian sedang dalam proses perundingan. Upaya ini adalah bagian dari “2 TAHUN GERAK NYATA” transformasi bangsa oleh pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden,” ungkap Mendag Busan.

Terkait Program Dari Lokal untuk Global, Kemendag konsisten mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasuki pasar ekspor. Salah satu upayanya adalah memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching) antara UMKM dan calon buyer mancanegara. Fasilitasi tersebut didukung 46 kantor perwakilan perdagangan RI di 33 negara yang terdiri atas atase perdagangan RI, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Konsul Perdagangan RI di Hong Kong, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, dan Duta Besar RI untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kami juga mengupayakan fasilitasi ekspor melalui Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor yang telah mengidentifikasi banyak produk potensial dari desa untuk dikembangkan menembus pasar ekspor. Selain itu, kami menjalin kemitraan antara UMKM dan ritel dalam negeri sehingga produk-produk lokal semakin mendominasi pasar domestik,” ungkap Mendag Busan.

Kemendag juga terus menumbuhkan semangat kewirausahaan generasi muda melalui program Campuspreneur. Program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari dan mengembangkan usaha, termasuk menjadi eksportir. “Kami mengajarkan anak-anak muda untuk belajar menjadi wirausaha, salah satunya agar mahasiswa dapat melihat potensi menjadi eksportir. Hingga saat ini, kami sudah menjalin kerja sama dengan 25 perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” tambah Mendag Busan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti semakin terbukanya peluang ekspor Indonesia ke pasar nontradisional, khususnya kawasan Asia Selatan dan Afrika. “Pasar kita berkembang ke negara-negara mitra baru yang tidak kita duga, ternyata potensinya luar biasa, terutama Asia Selatan yang pertumbuhannya paling tinggi. Ada Bangladesh, Pakistan, India. Kemudian, kita masuk juga ke Afrika,” ungkap Menko Zulkifli Hasan.

Dalam rangkaian pembukaan TEI ke-41, Mendag Busan turut memberikan beberapa penghargaan. Pertama, Penghargaan Primaniyarta bagi eksportir berprestasi dan kepala daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan ekspor nasional. Kedua, Penghargaan Primaduta bagi mitra internasional, diaspora, dan kepala perwakilan RI di luar negeri yang berperan aktif dalam mempromosikan produk Indonesia. Kemendag juga akan memberikan Campuspreneur Award kepada mahasiswa yang berhasil mencatatkan transaksi tertinggi selama TEI ke-41.

TEI 2026 terlaksana melalui dukungan Pertamina sebagai Strategic Partner, Bank Mandiri sebagai Bank Partner, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Event Partner. TEI ke-41 turut didukung sejumlah lembaga dan instansi, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta lembaga dan instansi pendukung lainnya.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES